DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerhati masalah hukum Hendra Fadli meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperjelas status lahan yang direncanakan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di tengah sengketa dengan PT Cemerlang Abadi (CA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi objek sengketa yang ditempuh H. M. Subhan melalui jalur peradilan. Persoalannya berkaitan dengan dasar penerbitan surat tersebut serta pemenuhan persyaratan pendidikan ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Di jantung Kota Banda Aceh, sebidang tanah seluas sekitar 8,9 hektare menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada luasnya. Lapangan Blang Padang, yang setiap hari menjadi tempat masyarakat berolahraga, berkumpul, dan menggelar berbagai kegiatan, ternyata belum selesai dengan sejarah kepemilikannya sendiri.

DIALEKSIS.COM | Langsa - Sebuah keputusan pemberhentian pada Oktober 2024 membawa Dr. Mawardi Siregar, M.A., menempuh perjalanan panjang di pengadilan. Untuk memperjuangkan pemulihan kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Langsa, ia menghadapi proses hukum yang bergulir dari Banda Aceh, berlanjut ke Medan, hingga Mahkamah Agung.

DIALEKSIS.COM | Den Haag - Pemerintah India menolak putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag yang menyatakan Perjanjian Air Indus dengan Pakistan tetap berlaku dan mengikat.

DIALEKSIS.COM | Redelong - Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Polres Bener Meriah, Aipda Redwan Nauli, melaksanakan kegiatan pemecahan masalah atau mediasi terkait pembagian harta warisan di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Selasa (18/8/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penyelesaian sengketa lahan Blang Padang di Banda Aceh melalui penetapan Mahkamah Syariah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur dan DPRK setempat untuk proaktif menyelesaikan sengketa lahan Hak Gampong Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dengan beberapa perusahaan yang terjadi di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Julok, Aceh Timur.

DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Pemerintah Brasil mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk impor asal Brasil. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan negaranya akan mengambil langkah timbal balik, termasuk membawa sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta (DKS). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk konflik dan sengketa tanah yang terjadi di wilayah masing-masing.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa perkara tanah di Jalan Trans Sumatera, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tidak semata-mata merupakan sengketa perdata, tetapi juga menyangkut dugaan penggunaan surat palsu, aset negara, dan potensi kerugian negara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam penetapan batas bidang tanah guna mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memfasilitasi audiensi penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) lahan antara PT Bumi Flora dengan masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 11 Mei 2026 tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M. M.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyambut positif putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait keabsahan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028.

DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Anak perusahaan dari perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang telah kehilangan kendali atas dua pelabuhan penting di Terusan Panama mengatakan bahwa mereka menuntut ganti rugi sebesar $2 miliar dari Panama atas pengambilalihan pelabuhan-pelabuhan tersebut secara "ilegal".

DIALEKSIS.COM | Sabang - Sidang lanjutan perkara dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan Gedung Guskamla yang disebut berdiri di atas tanah milik almarhum Said Nya’pa kembali digelar di Pengadilan Negeri Sabang, Rabu, 18 Februari 2026. Dalam persidangan itu, pihak penggugat menghadirkan tiga saksi fakta untuk menguatkan dalil kepemilikan tanah.

DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Putusan tersebut menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung diseret ke proses pidana atau perdata tanpa lebih dulu menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Publik berhak menuntut transparansi, bukan desahan atau manuver politik sebagai modal utama demokrasi dan kepercayaan terhadap institusi negara.