Senin, 05 Oktober 2026

  • Polres Aceh Barat Bongkar 2 Kasus Sabu, Pemasok Masuk DPO
    Polkum | 1 hari lalu
    Polres Aceh Barat Bongkar 2 Kasus Sabu, Pemasok Masuk DPO

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Aceh Barat mengungkap dua kasus peredaran narkotika jenis sabu dalam sehari di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (2/10/2026).

  • Perkuat Sistem Merit, Teuku Rahmatsyah Bangun Fondasi Kejati Aceh yang Profesional
    Polkum | 2 hari lalu
    Perkuat Sistem Merit, Teuku Rahmatsyah Bangun Fondasi Kejati Aceh yang Profesional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di bawah kepemimpinan Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus memperkuat tata kelola sumber daya manusia melalui pengisian jabatan berbasis sistem merit. Kompetensi, integritas, dan rekam kinerja menjadi dasar untuk menjaring calon pejabat yang mampu mengemban tanggung jawab organisasi.

  • Polisi Sita 2 Ekskavator dari Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya
    Polkum | 3 hari lalu
    Polisi Sita 2 Ekskavator dari Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Tim gabungan Ditreskrimsus Polda Aceh dan Satreskrim Polres Nagan Raya menggerebek lokasi dugaan tambang emas ilegal di kawasan hulu Desa Karyan, Kecamatan Beutong, Nagan Raya, Aceh. Dalam penindakan itu, polisi mengamankan 8 orang dan 2 ekskavator.

  • Ketua KY: Tanpa Pengawasan Optimal, Independensi Peradilan Sulit Tercapai
    Polkum | 4 hari lalu
    Ketua KY: Tanpa Pengawasan Optimal, Independensi Peradilan Sulit Tercapai

    DIALEKSIS.COM | Makassar - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramdhan menegaskan independensi peradilan harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan pengawasan. Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan kekuasaan kehakiman berjalan bebas, berintegritas, dan imparsial.

  • Sumatera Belum Pulih, Korban Bencana Gugat Negara
    Polkum | 4 hari lalu
    Sumatera Belum Pulih, Korban Bencana Gugat Negara

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kegagalan negara dalam menangani dan memulihkan hak-hak korban bencana ekologis yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu kini berujung di meja hijau. Warga secara resmi melayangkan gugatan kepada negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai bentuk perlawanan atas pengabaian hak korban.

  • Bawaslu Temukan Kekeliruan Data PDPB KIP Bener Meriah, Ada Selisih di 4 Kecamatan
    Polkum | 4 hari lalu
    Bawaslu Temukan Kekeliruan Data PDPB KIP Bener Meriah, Ada Selisih di 4 Kecamatan

    DIALEKSIS.COM | Redelong - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat undangan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 45/PP.07.3-Und/1117/2026 hadir sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah. Rabu (30/9/2026).

  • Firman Noor: Mengapa Sikap Gontor Terasa Langka?
    Polkum | 4 hari lalu
    Firman Noor: Mengapa Sikap Gontor Terasa Langka?

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Keberanian berbicara apa adanya di hadapan penguasa mendapat perhatian Profesor Riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor. Ia melihat sikap Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai harapan bagi demokrasi, ketika sebagian kalangan masyarakat sipil justru semakin larut dalam kedekatan dengan kekuasaan.

  • Partai Kecil Mengetuk, Senayan Mau Mendengar?
    Polkum | 5 hari lalu
    Partai Kecil Mengetuk, Senayan Mau Mendengar?

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keinginan partai politik nonparlemen mendapatkan ruang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu membuka perdebatan mengenai keterwakilan politik. Aturan pemilu akan menentukan bagaimana suara masyarakat diterjemahkan menjadi kursi sekaligus mengatur persaingan antarpeserta pemilu.

  • Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK
    Polkum | 5 hari lalu
    Fritz Siregar Soroti Tujuh Pintu Hukum Gugatan Ijazah Gibran di MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkara dugaan ketidakabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan lembaga peradilan konstitusi memeriksa persoalan pemilu ketika pasangan calon terpilih telah dilantik dan menjalankan pemerintahan?

  • Firman Noor Soroti Sikap Elite Politik di Balik Gugatan Gibran
    Polkum | 7 hari lalu
    Firman Noor Soroti Sikap Elite Politik di Balik Gugatan Gibran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai keabsahan persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Perkara ini juga membuka ruang pembacaan terhadap hubungan politik Gibran dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan.

  • Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar, Eks Pejabat ESDM Terseret
    Polkum | 7 hari lalu
    Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar, Eks Pejabat ESDM Terseret

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung membongkar dugaan praktik korupsi dalam tata kelola komoditas nikel di Sulawesi Tenggara yang menyeret perusahaan pertambangan, mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga pejabat daerah. Perkara yang berlangsung pada periode 2017-2020 itu diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp401,65 miliar.

  • Ihya Ulumuddin: Perkuat JKA, Jangan Korbankan Anggaran Masjid
    Polkum | 7 hari lalu
    Ihya Ulumuddin: Perkuat JKA, Jangan Korbankan Anggaran Masjid

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ihya Ulumuddin, meminta Pemerintah Aceh mengkaji ulang rencana pengalihan anggaran pembangunan masjid untuk membiayai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menekankan, keberlanjutan layanan kesehatan harus diperjuangkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan rumah ibadah masyarakat.

« 1 2 3 4 »