• Jubir Pemerintah Aceh Desak Mendagri Tarik Safrizal dari Aceh

DIALEKSIS.COM | Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengevaluasi penempatan Safrizal ZA sebagai Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Aceh. Ia menilai Safrizal lebih banyak mempersoalkan anggaran daerah ketimbang menjelaskan kemajuan penanganan pascabencana yang menjadi mandatnya.

• Kementerian UMKM Dorong SHAT Jadi Alternatif Pembiayaan Non-KUR

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai salah satu instrumen untuk membuka akses pembiayaan bagi pengusaha mikro di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR).

• Dari Empat Pulau hingga TKD, Jejak Polemik Safrizal ZA

DIALEKSIS.COM | Aceh - Nama Safrizal ZA kembali berada di tengah perdebatan publik di Aceh. Kali ini bukan menyangkut batas wilayah atau penanganan pengungsi, melainkan soal kecepatan penggunaan anggaran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana.

• Bupati Kejar Finalisasi Data Korban Banjir Aceh Utara, KK Gantung Jadi Perhatian

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa, meminta warga yang terdampak bencana dan belum terdata segera melapor ke pihak kecamatan.

• Beut NU Warong Kupi, Rawat Tradisi Keilmuan dan Ukhuwah Umat di Aceh Barat

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Tradisi beut dan meurunoe terus dirawat masyarakat Aceh melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui Beut NU Warong Kupi Edisi Oktober yang digelar di Warong Kupi Gampong Pancasila, Kuta Padang, Meulaboh, Sabtu (3/10/2026).

• Usman Lamreung: Safrizal Jangan Hanya Menagih Daerah

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si., meminta Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, membuka capaian pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Sorotan terhadap serapan anggaran daerah harus disertai keterbukaan mengenai pelaksanaan program kementerian dan lembaga.