


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh segera mengevaluasi sistem penjualan tiket kapal Ro-Ro lintasan Ulee Lheue–Balohan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh tiket melalui aplikasi Ferizy.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kenaikan pangkat Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menjadi perhatian jajaran Kepolisian Daerah Aceh. Melalui unggahan resmi Bidhumas Polda Aceh, Selasa malam, 30 Juni 2026, Wakapolda Aceh beserta staf, jajaran, dan Bhayangkari menyampaikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi Polri tersebut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran seorang ayah dalam keluarga tidak hanya diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari keterlibatannya secara emosional dalam kehidupan anak. Ayah yang hadir secara utuh diyakini mampu membangun rasa aman, kepercayaan diri, hingga karakter positif anak sejak dini.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Keputusan Komisi I DPR RI untuk tidak mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dengan alasan menghindari hoaks merupakan preseden yang mengkhawatirkan bagi demokrasi konstitusional Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Ada batas tak tertulis yang biasanya dijaga ketat oleh siapa pun yang duduk di lingkaran inti kekuasaan, yaitu jangan biarkan publik membaca retak di dalam internal pemerintahan. Batas itu yang justru dilanggar sendiri oleh Abu Salam, Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, ketika ia melontarkan narasi gubernur bayangan, kelemahan yang dimanfaatkan, dan tudingan investor buronan dalam satu paket pernyataan soal Beutong Ateuh.
DIALEKSIS.COM | Langsa - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang dinilai berlangsung tertutup menuai perhatian kalangan akademisi. Dosen dan ahli teknologi informasi (IT) dari Universitas Sains Cut Nyak Dhien (USCND) Aceh, Muttaqin, S.T., M.Cs., menegaskan bahwa keamanan siber tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi prinsip keterbukaan dalam proses legislasi.
