Selasa, 17 November 2026
Beranda / Politik dan Hukum / Kajari Banda Aceh Beberkan Alasan Berkas Kasus Dugaan Jarimah Liwath Mantan Inspektur Belum Lengkap

Kajari Banda Aceh Beberkan Alasan Berkas Kasus Dugaan Jarimah Liwath Mantan Inspektur Belum Lengkap

Senin, 16 November 2026 20:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri, S.H., M.H., menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan penanganan perkara dugaan jarimah liwath dengan tersangka F dan AM dalam konferensi pers bersama awak media di Banda Aceh, Senin (16/11/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri, S.H., M.H., memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan dua tersangka berinisial F dan AM.

Dalam konferensi pers bersama awak media yang dihadiri media dialeksis.com di Banda Aceh, Senin (16/11/2026), Bobbi menjelaskan bahwa hingga saat ini berkas perkara kedua tersangka belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah JPU melakukan serangkaian penelitian terhadap berkas penyidikan, termasuk memeriksa keterangan tersangka, saksi, serta pendapat sejumlah ahli.

Bobbi mengatakan, Kejaksaan memahami perkara tersebut menjadi perhatian luas masyarakat. Berbagai pertanyaan juga muncul terkait profesionalitas dan proses penanganan perkara oleh institusi kejaksaan.

Karena itu, pihaknya merasa perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara sekaligus pertimbangan hukum yang menjadi dasar sikap JPU.

"Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kepentingan untuk melindungi pihak mana pun. Kami tidak membedakan seseorang berdasarkan jabatan, kedudukan, maupun latar belakangnya. Setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bobbi.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan independen. Namun, ketegasan penegakan hukum juga harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan prinsip pembuktian.

Bobbi kemudian memaparkan bahwa perkara tersebut merupakan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Peristiwa yang menjadi objek penanganan perkara diduga terjadi pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 18.15 WIB, di salah satu ruang kerja kantor pemerintahan di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Dalam perkara tersebut terdapat dua tersangka, yakni F berusia 57 tahun dan AM berusia 22 tahun. Keduanya ditangani melalui berkas perkara terpisah.

Proses penanganan dimulai ketika Kejari Banda Aceh menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 18 Agustus 2026. Selanjutnya, JPU melakukan penelitian berkas dan berkoordinasi dengan penyidik.

Pada 14 September 2026, JPU menerbitkan P-18 karena berkas perkara dinilai belum lengkap. Kemudian, melalui P-19 pada 21 September 2026, JPU mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan 17 petunjuk untuk dilengkapi.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka serta meminta keterangan ahli hukum Islam, ahli kedokteran forensik, dan ahli hukum pidana.

Meski sejumlah petunjuk telah ditindaklanjuti, JPU kembali menemukan persoalan mendasar dalam pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan.

"Artinya, sikap JPU bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan proses penelitian dan pendalaman terhadap fakta serta alat bukti dalam berkas perkara," jelasnya.

Unsur Jarimah Liwath Dinilai Belum Terpenuhi

Dalam penjelasannya, Bobbi menyebutkan bahwa kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Ia menjelaskan, Pasal 1 angka 28 Qanun Hukum Jinayat mendefinisikan jarimah liwath sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut hasil penelitian JPU, persoalan utama dalam perkara tersebut terletak pada belum ditemukannya bukti yang cukup untuk membuktikan unsur perbuatan sebagaimana definisi jarimah liwath dalam qanun tersebut.

Bobbi mengungkapkan, berdasarkan keterangan kedua tersangka dalam berkas perkara, perbuatan yang diuraikan adalah F melakukan tindakan seksual secara oral terhadap AM. Sementara AM disebut memegang dan menggosok kemaluan F menggunakan tangannya.

Namun, uraian perbuatan tersebut dinilai belum menunjukkan adanya tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur sebagaimana unsur yang disyaratkan dalam definisi jarimah liwath.

Selain itu, dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka AM secara tegas menyangkal adanya tindakan penetrasi, baik yang dilakukan oleh F maupun dirinya.

Dari sisi keterangan saksi, JPU juga menemukan bahwa para saksi yang diperiksa penyidik tidak melihat secara langsung peristiwa yang terjadi di dalam ruangan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan keterangan ahli kedokteran forensik, temuan medis yang diperiksa tidak dapat dipastikan berasal dari peristiwa yang terjadi pada 12 Agustus 2026.

Ahli hukum Islam yang dimintai keterangan oleh penyidik juga memberikan pendapat bahwa perbuatan yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai jarimah liwath berdasarkan definisi dalam Qanun Hukum Jinayat.

"JPU menilai bahwa unsur utama berupa tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain belum didukung alat bukti yang cukup," kata Bobbi.

Ia menjelaskan, persoalan perkara tersebut bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya aktivitas seksual, melainkan apakah perbuatan yang ditemukan dalam penyidikan sesuai dengan rumusan jarimah liwath sebagaimana diatur secara tegas dalam qanun.

Menurutnya, JPU harus berpedoman pada asas legalitas. Aparat penegak hukum tidak boleh memperluas pengertian suatu tindak pidana untuk mencakup perbuatan lain yang tidak termasuk dalam rumusan pasalnya.

Bobbi menegaskan, penerapan asas legalitas bukan berarti membenarkan perbuatan yang terjadi. Namun, proses penegakan hukum tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum dan alat bukti yang tersedia.

JPU Juga Menguji Kemungkinan Pasal Lain

Selain meneliti penerapan Qanun Hukum Jinayat, JPU turut mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bobbi menyebutkan, setidaknya terdapat tiga ketentuan yang turut ditelaah, yakni Pasal 406, Pasal 414 ayat (1), dan Pasal 415 KUHP.

Untuk Pasal 406, JPU menilai unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa kemauannya belum terpenuhi.

Hal itu karena berdasarkan berkas perkara, peristiwa terjadi di dalam ruangan tertutup yang dikunci dari dalam dan tidak terdapat orang lain di dalam ruangan selain kedua tersangka.

Selanjutnya, terkait Pasal 414 ayat (1), JPU menilai belum ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan yang diuraikan tidak dilakukan di depan umum, tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, serta tidak dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Sementara untuk Pasal 415 KUHP, JPU menilai ketentuan tersebut juga belum dapat diterapkan karena kedua tersangka masing-masing berusia 57 tahun dan 22 tahun serta berdasarkan berkas perkara berada dalam keadaan sadar.

"Berdasarkan hasil pengujian terhadap ketiga ketentuan tersebut, JPU belum menemukan dasar untuk menerapkannya terhadap fakta perkara yang diteliti," jelasnya.

Bobbi menegaskan, penelitian JPU tidak hanya berfokus pada pasal yang disangkakan penyidik, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya berdasarkan fakta dan alat bukti dalam berkas perkara.

Hingga Senin, 16 November 2026, kedua berkas perkara tersebut masih belum dinyatakan lengkap atau belum diterbitkan P-21.

"Kami menyatakan proses penanganan perkara tetap berpedoman pada fakta hukum, kecukupan alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. [nh]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI