DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), khususnya alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyoroti penggunaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh masyarakat Aceh sekaligus mantan Juru Bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem�“Dek Fadh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK untuk turun tangan melakukan supervisi dan penelusuran terhadap dugaan aliran dana pokok-pokok pikiran atau Pokir pimpinan DPRA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegaduhan politik yang terjadi di Aceh belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Fathur Aulia Al-Asyi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap adanya dugaan praktik pemberian fee hingga 40 persen dalam pelaksanaan paket pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya pada pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti praktik pengelolaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai masih kacau dan jauh dari prinsip transparansi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda, Usman Lamreung, mengkritik praktik pengelolaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRA yang dinilai masih berada abu-abu dan rawan disalahpahami hingga disalahgunakan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin, melontarkan kritik terhadap pernyataan Ketua DPRA terkait pengelolaan pokok pikiran (pokir) dewan. Ia menilai ada sejumlah klaim yang tidak sesuai dengan praktik di lapangan dan menyebutnya sebagai kebohongan besar.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026), diwarnai ketegangan setelah sejumlah anggota dewan melontarkan interupsi keras di tengah agenda resmi sidang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) menantang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membuka secara terbuka daftar paket kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Langkah ini dinilai penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengungkapkan bahwa sejak awal kemunculannya, kebijakan tersebut telah menuai penolakan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi mengganggu tata kelola anggaran daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif sejatinya dirancang sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pertengahan maret 2026 Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) APBA 2026 telah ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Harusnya masyarakat Aceh menyambut dengan sumringah proses realisasi anggaran daerah untuk menggerakkan ekonomi dan merecovery kondisi ekonomi masyarakat Aceh pasca bencana banjir bandang harus berganti kekecewaan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Suasana di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belakangan ini menjadi sorotan publik setelah muncul interupsi keras dari salah satu anggotanya, Martini. Dalam forum resmi tersebut, Martini menyinggung adanya kelompok kecil di internal lembaga legislatif Aceh yang diduga memainkan peran sebagai “mafia” atau bahkan disebut sebagai “bandit” dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengkritisi tajam pengadaan papan tulis pintar (smart board) senilai Rp 41,5 miliar untuk keperluan 166 Sekolah di Aceh yang pelaksanaannya melalui E-purchasing atau lebih dikenal secara E-katalog.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai bahwa alokasi anggaran dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini tidak tepat sasaran.

DIALEKSIS.COM | Opini - Tulisan ini adalah sebuah refleksi atas apa yang berlaku di Aceh kontemporer, yang hampir setiap tahun bermasalah dengan APBA, anggaran pokok pikiran (Pokir), dan alokasi dana otsus. Tulisan ini sebagai bentuk kegelisahan penulis yang ditulis lewat beberapa opini di Serambi Indonesia dan Kumparan atas fenomena di Aceh dan Nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Misteri terkait aktor yang bermain dalam penambahan alokasi anggaran Pokir DPRA dari Rp 1,2 T seakan semakin menunjukkan titik terang. Hal ini tercermin dengan adanya surat dari Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA kepada SKPA/Biro di Pemerintahaan Aceh yang melarang adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran (Pokir). 

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika memperjuangkan kepentingan apapun akan dilakukan. Bahkan ada kalanya harus mengorbankan kepentingan orang lain, mereka tidak peduli. Inilah secuil gambaran sikap DPRA ketika memperjuangkan kepentinganya.

Saat ini personil di parlemen kebanggaan rakyat Aceh ini sedang berjuang memuluskan kepentinganya. Pokir (Pokok-pokok pikiran) yang semula nilainya Rp 400 miliar, justru membengkak mencapai Rp 1,2 triliun. Mereka bagaikan tidak peduli ada pihak lain yang dikorbankan.