DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana penghapusan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK yang disampaikan Bupati Aceh Barat Daya mulai tahun 2027 terus menuai beragam tanggapan. 

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes, menilai perdebatan mengenai penghapusan Pokir seharusnya tidak bergeser dari substansi utama, yakni memastikan setiap program pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Provinsi Aceh, Nasruddin Bahar menanggapi wacana Bupati Aceh Barat Daya yang akan menghapus pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK mulai tahun 2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada influencer maupun konten kreator. 

Menurutnya, perlindungan Dewan Pers hanya berlaku bagi wartawan dan perusahaan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pers mendesak agar karya jurnalistik mendapat perlindungan yang lebih kuat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan media lokal di tengah dominasi platform digital dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan antara Polri dan insan pers sebagai langkah strategis untuk menghadirkan informasi yang kredibel, edukatif, dan mampu membangun kepercayaan publik. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Media lokal tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kanal penyebaran informasi ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, media perlu dimasukkan sebagai bagian penting dari infrastruktur pengendalian dan tata kelola risiko bencana di daerah.

Hal tersebut disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom., saat dihubungi dengan Dialeksis, 16 Juni 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengingatkan seluruh Kepala Dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam mengelola paket kegiatan maupun program bantuan hibah yang bersumber dari usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.

DIALEKSIS.COM | Internasional - Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengelola agenda pascaperang Gaza dilaporkan menghadapi persoalan serius. Lembaga tersebut terancam lumpuh setelah dana dari negara-negara donor yang sebelumnya dijanjikan belum juga masuk.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegaduhan politik yang terjadi di Aceh belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Fathur Aulia Al-Asyi. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada yang janggal dalam cara sebagian anggota dewan berbicara tentang korupsi. Mereka lantang menuding eksekutif merampok uang rakyat. Nada mereka tinggi, retorikanya tajam, seolah berdiri paling depan menjaga uang negara. Tapi di saat yang sama, mereka juga mati-matian mempertahankan sesuatu yang tak kalah problematik yang disebut dana aspirasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama membuka seleksi calon Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI. Pendaftaran terbuka untuk umum hingga 10 Mei 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh, Nasruddin Bahar, menyambut positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengusut dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah.,MM untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa yang terjadi tahun 2017 lalu, serta memberi alasan sebab kasus tersebut hingga kini mangkrak.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi sekaligus ahli sosial dan politik Aceh, Usman Lamreung, mengkritik praktik pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan, terdapat alokasi dana pokir yang tercantum secara resmi dalam dokumen anggaran. Namun, di sisi lain, juga ditemukan adanya alokasi lain yang tidak tercatat secara jelas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh Tahun 2026 yang digelar di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, serta sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan media, akademisi, dan peserta UKW dari berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) mengatakan bahwa dokumen anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan dapat diakses masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna Tahun 2026 dengan dua agenda utama, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ tersebut, Senin (6/4/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota legislatif Aceh kembali menuai sorotan tajam. Instrumen yang semestinya menjadi saluran aspirasi rakyat itu dinilai kian menyimpang dan berpotensi berubah menjadi alat distribusi kepentingan elit politik.

DIALEKSIS.COM | Jenewa - Di tengah kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden dan Anggota Dewan HAM PBB, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan nasional pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss (23/2/2026).