Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Aceh, Aryos Nivada. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Aceh, Aryos Nivada, mengusulkan uji coba penguatan 12 media lokal selama 12 bulan melalui program Policy Sandbox Pers Aceh 2027. Usulan ini menempatkan kualitas pemberitaan, keselamatan jurnalis, dan keberlanjutan usaha sebagai prioritas.
Gagasan tersebut tertuang dalam paparan Aryos bertajuk “Masa Depan Pers Aceh”, yang disiapkan untuk diskusi kelompok terpumpun atau FGD Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S: Tantangan dan Peluang di Provinsi Aceh.
Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas mengundang Aryos sebagai salah satu narasumber dalam forum yang dijadwalkan di Kantor Bappeda Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026). BEJO’S merupakan singkatan dari Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri.
Melalui program tersebut, Aryos menawarkan ruang uji coba untuk menemukan pola penguatan media yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pendampingan akan dimulai dari pemetaan kondisi perusahaan pers, pengujian solusi, hingga evaluasi independen sebelum model yang terbukti efektif diperluas.
Sebanyak 12 media yang diusulkan menjadi peserta berasal dari beragam skala usaha dan wilayah. Cakupannya dirancang menjangkau enam wilayah dengan karakter perkotaan, pesisir, pegunungan, serta daerah rawan bencana. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan.
Program itu mencakup tiga bidang utama, yakni mutu dan keselamatan, inovasi bisnis, serta data publik. Dalam rancangan indikatornya, Aryos mengusulkan pendampingan berbasis praktik bagi sedikitnya 36 jurnalis atau editor dan sekurang-kurangnya empat kolaborasi lintas redaksi untuk menghasilkan pemberitaan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Aryos, penguatan pers merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Media perlu memiliki kemampuan mengawasi kekuasaan, memeriksa fakta, serta menyediakan informasi yang membantu warga memahami persoalan di sekitarnya.
“Pers sehat tidak identik dengan pers yang selalu memuji pemerintah. Pers sehat mampu memeriksa fakta dan menjaga ruang publik,” tulis Aryos dalam bahan paparannya saat presentasi.
Ia memetakan lima tekanan yang dihadapi pers Aceh, yaitu ketidakpastian pemasukan, ketergantungan distribusi pada platform digital, kesenjangan keterampilan, ancaman keamanan, dan persoalan kepercayaan publik.
Tekanan tersebut, menurut Aryos, perlu dijawab melalui pembenahan tata kelola perusahaan, peningkatan kompetensi jurnalis, serta pengembangan sistem kerja redaksi. Pelatihan yang dibutuhkan mencakup jurnalisme data, investigasi, verifikasi visual, keamanan digital, dan peliputan yang sensitif terhadap konflik.
Keselamatan jurnalis juga perlu ditopang mekanisme kelembagaan. Dalam paparannya, Aryos mengusulkan kanal pelaporan yang aman, pendampingan hukum, dokumentasi kasus, serta tindak lanjut bersama ketika wartawan menghadapi ancaman atau kekerasan.
Di bidang usaha, ia mendorong media mengembangkan sumber pendapatan yang beragam. Pilihannya meliputi iklan, keanggotaan, komunitas, kegiatan, sindikasi karya jurnalistik, hingga layanan produksi dan pelatihan. Setiap pilihan perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan serta dipisahkan secara tegas dari keputusan redaksi.
Aryos turut menekankan pentingnya menjaga independensi dalam setiap dukungan pemerintah. Seleksi penerima harus menggunakan kriteria terbuka, penilaian melibatkan pihak independen, dan kontrak kerja sama melarang intervensi terhadap pemberitaan.
“Dukungan negara harus memperkuat pers, bukan membeli kepatuhan,” tulisnya.
Karena itu, ia menolak pembiayaan yang ditukar dengan pemberitaan positif, diskriminasi anggaran terhadap media yang kritis, maupun pembatasan akses data hanya untuk media tertentu. Laporan penggunaan anggaran dan hasil program juga perlu diumumkan kepada publik.
Mengenai kecerdasan buatan atau AI, Aryos menempatkannya sebagai alat bantu kerja jurnalistik. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk transkripsi, pencarian dokumen, terjemahan awal, dan analisis pola dengan verifikasi.
Sementara itu, keputusan editorial, konfirmasi narasumber, akurasi, keberimbangan, keamanan, dan pemenuhan hak jawab tetap menjadi tanggung jawab manusia. Ia juga menekankan perlindungan karya asli dan keterbukaan penggunaan AI.
Dalam rancangan programnya, Aryos menawarkan empat fokus kolaborasi liputan: bencana dan pemulihan; layanan dasar; ekonomi dan lingkungan; serta perdamaian dan demokrasi. Fokus tersebut diarahkan agar pemberitaan menjawab kebutuhan warga, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga anggaran rehabilitasi serta dampak investasi.
Pelaksanaannya diusulkan melibatkan Bappenas, Bappeda, Dewan Pers, organisasi pers, perguruan tinggi, mitra teknologi, dan dunia usaha, dengan pembagian peran yang jelas.
Peta jalan yang diajukan mencakup penyusunan desain pada akhir 2026, seleksi dan pemetaan kondisi awal pada Januari - Maret 2027, pelaksanaan pada April“September, serta evaluasi pada Oktober - Desember 2027. Rancangan tersebut masih berupa usulan yang perlu disesuaikan dengan hasil FGD dan ketersediaan pendanaan.
Aryos menekankan bahwa keberhasilan program harus terlihat pada perubahan kualitas pemberitaan, keselamatan kerja, dan kemampuan media bertahan. Evaluasinya perlu disertai indikator terukur serta hasil yang dapat diperiksa publik.
“Penguatan pers mesti menghasilkan bukti kebijakan, bukan berakhir pada laporan kegiatan,” tulis Aryos.
Sebelumnya
