Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). Foto: Reuters/Jonathan Ernst
DIALEKSIS.COM | Internasional - Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengelola agenda pascaperang Gaza dilaporkan menghadapi persoalan serius. Lembaga tersebut terancam lumpuh setelah dana dari negara-negara donor yang sebelumnya dijanjikan belum juga masuk.
Padahal, Trump sebelumnya menyebut akan ada dukungan dana besar dari sejumlah negara anggota. Nilainya disebut mencapai US$17 miliar atau setara sekitar Rp303 triliun. Dana itu direncanakan untuk mendukung paket bantuan dan pemulihan Gaza.
Namun, laporan Financial Times yang dikutip Middle East Monitor menyebutkan, Bank Dunia selaku pengelola dana resmi untuk dewan tersebut belum menerima kontribusi dari donor. Kondisi itu terjadi meski mekanisme pendanaan telah berjalan selama empat bulan sejak dewan dibentuk.
“Nol dolar telah disetorkan,” kata seseorang yang mengetahui persoalan tersebut, sebagaimana dikutip dalam laporan itu.
Kondisi ini memunculkan kritik dari sejumlah pihak. Mereka menilai pembentukan Board of Peace lebih kental dengan kepentingan politik dibandingkan sebagai inisiatif kemanusiaan yang benar-benar disiapkan untuk membantu rakyat Gaza.
Kegagalan pendanaan itu juga terjadi di tengah janji besar negara-negara anggota yang sebelumnya disebut akan menyumbang US$7 miliar untuk paket bantuan Gaza. Selain itu, Trump juga menjanjikan tambahan dana US$10 miliar dari Amerika Serikat.
Namun, alih-alih menggunakan mekanisme Bank Dunia yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tunduk pada ketentuan pelaporan resmi, sebagian sumbangan dilaporkan justru dialirkan melalui rekening JPMorgan. Pola ini menimbulkan kekhawatiran karena mekanisme tersebut dinilai tidak memiliki aturan pelaporan independen sebagaimana sistem yang berlaku di Bank Dunia.
Seorang pejabat anonim di Dewan Perdamaian mengatakan kepada Financial Times bahwa sejumlah opsi telah disiapkan untuk menerima pendanaan. Menurut dia, para penyumbang memilih menggunakan “opsi lain” di luar mekanisme yang tersedia.
Pejabat itu juga menyebutkan, laporan keuangan dewan nantinya akan disampaikan kepada dewan eksekutif internal. Dewan tersebut terdiri dari pejabat dan penasihat pemerintahan Trump. Namun, pelaporan itu disebut akan dilakukan “pada waktu yang dianggap tepat”.
Sementara itu, kontribusi Maroko sebesar US$20 juta dilaporkan telah digunakan untuk mendanai kantor Nickolay Mladenov, yang ditunjuk sebagai “perwakilan tinggi” dewan untuk Gaza pascaperang. Dana itu juga disebut membantu pembayaran gaji komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengatur Jalur Gaza.
Di sisi lain, kontribusi terpisah dari Uni Emirat Arab senilai US$100 juta yang ditujukan untuk melatih pasukan polisi Gaza baru belum digunakan. Program pelatihan tersebut belum dimulai dan dananya masih dibekukan.
Seorang ajudan senior kongres mengatakan tidak ada dana yang diberikan kepada BOP. Ia bahkan menyebut “tidak ada niat” agar dana tersebut dikelola langsung oleh badan tersebut.
Dana tambahan sebesar US$50 juta yang semula disiapkan untuk mendukung operasional dewan juga belum didistribusikan. Pencairan dana itu masih menunggu terbentuknya kontrol keuangan dan sistem yang dinilai memadai untuk menerima dana dari Amerika Serikat.
Situasi ini membuat masa depan Board of Peace semakin tidak pasti. Di tengah kebutuhan mendesak pemulihan Gaza, lembaga yang digadang-gadang menjadi instrumen perdamaian itu justru menghadapi krisis kepercayaan dan persoalan tata kelola pendanaan.
Sebelumnya
