Senin, 17 Agustus 2026
Beranda / /

  • Hukuman Mati Koruptor, Solusi atau Sekadar Gertakan?
    Dialetika | 13 hari lalu
    Hukuman Mati Koruptor, Solusi atau Sekadar Gertakan?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar koruptor kelas kakap dapat dijatuhi hukuman mati kembali memantik perdebatan. Sebagian kalangan menilai hukuman maksimal diperlukan karena korupsi berskala besar mampu menghancurkan perekonomian dan merampas hak hidup masyarakat. Namun, kelompok hak asasi manusia mengingatkan bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif menekan korupsi dan berisiko menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki.



  • Soal SK Reparasi 557 Korban Pelanggaran HAM di Aceh, Masyarakat Sipil Desak Pengawasan Ketat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Soal SK Reparasi 557 Korban Pelanggaran HAM di Aceh, Masyarakat Sipil Desak Pengawasan Ketat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang menetapkan 557 penerima reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun, mereka mengingatkan agar proses penyaluran bantuan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan.

  • Sosiolog Unpad: Sikap Acuh Masyarakat Urban Bisa Jadi Celah Kejahatan
    Polkum | 1 bulan lalu
    Sosiolog Unpad: Sikap Acuh Masyarakat Urban Bisa Jadi Celah Kejahatan

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita (YTR) yang diduga berlangsung selama hampir dua tahun di sejumlah rumah kos di wilayah Bandung Raya memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana aksi kekerasan yang berlangsung begitu lama bisa luput dari perhatian warga sekitar?



  • Kemen PPPA Dorong Kolaborasi Nasional Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan
    Nasional | 2 bulan lalu
    Kemen PPPA Dorong Kolaborasi Nasional Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Titi Eko Rahayu menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

  • KKR Aceh: Mandat Besar, Anggaran Kecil, Komitmen Setengah Hati
    Kolom | 4 bulan lalu
    KKR Aceh: Mandat Besar, Anggaran Kecil, Komitmen Setengah Hati

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Lebih dari sepuluh tahun sejak Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, satu pertanyaan mendasar masih terus menggema: apakah negara benar-benar serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh?

  • Kejagung Kaji Seret Netanyahu ke Pengadilan HAM Indonesia
    Dunia | 6 bulan lalu
    Kejagung Kaji Seret Netanyahu ke Pengadilan HAM Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melakukan kajian atas laporan dugaan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait agresi militer di Gaza, Palestina.

  • Bukan Sekadar Tangkap Penjahat, KUHAP Baru Fokus Lindungi HAM Individu
    Polkum | 6 bulan lalu
    Bukan Sekadar Tangkap Penjahat, KUHAP Baru Fokus Lindungi HAM Individu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.


  • Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB 2026
    Dunia | 7 bulan lalu
    Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026.

  • Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM
    Parlemenkita | 8 bulan lalu
    Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mendorong pendirian kantor penghubung atau perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh pada 2026. Dorongan itu mendapat sambutan sekaligus kritik konstruktif dari organisasi masyarakat sipil: Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai inisiatif tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak.

« 1 2 3 4 »