DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Banda Aceh, Marduarti, menyoroti persoalan benturan antara pembangunan kota dengan keberadaan objek-objek cagar budaya. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibuat gigit jari. Harapan mereka untuk mendapatkan alokasi dana pokok pikiran (pokir) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 pupus setelah proses input di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditutup lebih awal.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Dewan Kesenian Aceh, Dr. Teuku Afifuddin, M.Sn., menyerukan komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga serta melestarikan cagar budaya dan adat istiadat Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Sabang - Tindakan arogan diperlihatkan anggota DPRK Sabang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siddik Indra Fajar, yang diduga menghalangi sekaligus mengancam wartawan Serambi Indonesia, Aulia Prasetya, saat menjalankan tugas jurnalistik.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Dosen FISIP Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya, menilai aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan terakhir merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap perilaku elit politik di Senayan. Menurutnya, ada dua faktor utama yang memicu gelombang protes tersebut, yakni borjuisme anggota dewan dan pragmatisme partai politik.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan dan menghadirkan kepastian tata kelola kawasan. Salah satu langkah yang didorong ialah pembentukan Sekretariat Dewan Nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh, Nasir Nurdin, mengingatkan seriusnya ancaman terhadap independensi pers akibat maraknya praktik rangkap jabatan wartawan dengan status tenaga honorer di instansi pemerintahan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Sekdako Banda Aceh Jalaluddin menyerahkan secara resmi surat keputusan (SK) wali kota kepada tiga Dewan Pengawas (Dewas) Baitul Mal Banda Aceh, Selasa, 12 Agustus 2025 di balai kota.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Junaidi, menegaskan bahwa dokumen anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, adalah informasi publik yang wajib dibuka dan dapat diakses oleh masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa Dewan Pers perlu melakukan redefinisi peran agar tetap relevan menghadapi perubahan lanskap media di era digital. Ia menilai, disrupsi teknologi telah menggeser pola konsumsi informasi masyarakat dari media konvensional ke media sosial, yang kerap menyajikan informasi tanpa standar etika jurnalistik yang memadai.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Aceh kembali melaksanakan kegiatan Kajian Perempuan dan Anak. Kegiatan ini berlangsung di SMAN 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (20/5/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TII), menyoroti praktik pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan yang dinilai sarat penyimpangan. Dalam keterangannya, ia mengungkap sindiran halus "MAFEEYA" (Makan Fee Aja) yang kerap dialamatkan kepada oknum anggota dewan yang diduga mengambil keuntungan pribadi melalui mekanisme penganggaran ini.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepengurusan baru Dewan Pers periode 2025-2028 resmi terbentuk. Prof. Komaruddin Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pers dalam rapat anggota yang digelar Rabu (14/5/2025) di Kantor Dewan Pers, Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kesenjangan regulasi antara pekerja pers media massa dan kreator konten digital disinyalir menjadi salah satu penyebab makin parahnya krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti perbedaan aturan main yang dinilai tidak setara di tengah transformasi digital dan persaingan penyebaran informasi.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menggelar diskusi publik dan nonton bareng (nobar) pada Sabtu, 3 Mei 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik hukum, termasuk dalam perkara obstruction of justice (OJ). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, akan terus mendukung upaya Dewan Pers dalam memperkuat fungsi dan perannya di era digital. Topik ini dibahas dalam acara diskusi bulanan sekaligus peringatan Ulang Tahun ke-8 Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Gedung I-Hub SINDO, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung melalui siaran pers nomor: PR – 331/037/K.3/Kph.3/04/2025 menetapkan tiga tersangka, yaitu advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS) serta Tian Bahtiar (TB) Direktur Pemberitaan Jak TV. Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinamika penyelesaian persoalan internal di Bank Aceh masih terus menjadi perhatian publik. Para pemangku kepentingan mendesak Dewan Komisaris, sebagai perwakilan pemegang saham, untuk lebih proaktif dalam memperkuat governance structure bank. Hal ini dianggap krusial agar institusi keuangan kebanggaan masyarakat Aceh ini dapat terbebas dari polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional maupun reputasinya.