Aryos Nivada (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi). Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Ada apa dengan bulan Mei? dalam kalender politik Indonesia, tak pernah benar-benar netral dan selalu menyita perhatian serius siapa pun peminpin di republik ini. Bulan itu selalu menyimpan memori, sekaligus potensi. Tahun 2026, rangkaian tanggal dari 1 hingga 21 Mei kembali menghadirkan ruang akumulasi energi sosial yang jika tidak dikelola dengan cermat, bisa menjelma menjadi tekanan politik yang nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sinilah pentingnya membaca situasi bukan sekadar sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai early warning system (EWS) sebuah mekanisme membaca tanda-tanda dini potensi konflik. Sistem ini, dalam literatur, bertujuan menghimpun informasi terkait potensi gangguan dan mendorong tindakan preventif sebelum konflik meledak . Masalahnya, tanda-tanda itu sering kali tidak kasat mata bagi pemerintah yang terlalu percaya diri pada stabilitas formal.
Padahal, sejarah Indonesia mengajarkan bahwa instabilitas tidak selalu datang dari kekosongan kekuasaan, melainkan dari akumulasi kekecewaan yang menemukan momentum.
Rangkaian kalender di bulan Mei tidak pernah kosong pergerakan massa, sehingga membuka pintu dari berbagai arah. Hari Buruh (1 Mei) bukan sekadar ritual tahunan, tetapi kanal artikulasi kelas pekerja terhadap ketimpangan ekonomi. Di saat yang sama, bagi sebagian kelompok di Papua, tanggal itu juga diperingati sebagai hari aneksasi narasi tandingan terhadap integrasi nasional. Dua isu berbeda, tapi berpotensi bertemu dalam satu panggung: ketidakpuasan terhadap negara.
Lalu datang Hardiknas (2 Mei), yang kerap menjadi medium ekspresi mahasiswa dan tenaga pendidik. Di tengah persoalan kualitas pendidikan, ketimpangan akses, dan beban biaya, momentum ini mudah dikapitalisasi.
Puncaknya berada di Harkitnas (20 Mei) dan Hari Reformasi (21 Mei). Dua tanggal yang sarat simbolisme. Jika Harkitnas berbicara tentang kebangkitan, maka Reformasi adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu bisa digugat.
Mencermati dari tabulasi isu krusial di buan Mei jika dalam perspektif rational choice, sebagaimana dijelaskan dalam kajian aksi kolektif, individu akan terlibat dalam aksi massa ketika mereka merasa ketidakpuasan terhadap “barang publik” meningkat dan percaya bahwa aksi bersama dapat menghasilkan perubahan. Dengan kata lain, demonstrasi bukan sekadar luapan emosi, melainkan keputusan rasional berbasis kalkulasi.
Dan saat ini, kalkulasi itu mulai terbentuk.
Pintu masuk akumulasi dari kekecewaan mencerminkan dapur masaknya yang berujung outputnya pada geopolitik di Pemerintahan Prabowo menghadapi spektrum kritik yang tidak tunggal. Ia datang dari bawah ekonomi rakyat hingga ke atas arah geopolitik negara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, yang digadang sebagai terobosan sosial, justru menuai kritik karena dianggap mahal dan belum efektif. Bahkan, laporan tentang kasus keracunan massal memperkuat persepsi buruk terhadap implementasinya. Program Koperasi Merah Putih juga dinilai belum memiliki kejelasan konsep dan mekanisme.
Di level global, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Donald Trump memantik kontroversi. Sebanyak 75 organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan itu berpotensi menyeret Indonesia ke dalam “jebakan imperialisme modern”. Kritik ini tidak hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi menyentuh isu kedaulatan dan arah ideologis negara.
Sementara itu, tekanan ekonomi global akibat konflik Iran “ Israel - Amerika Serikat mendorong kenaikan harga energi. Setiap kenaikan harga minyak berimplikasi langsung pada defisit anggaran negara dan beban masyarakat . Dalam praktiknya, ini berarti harga BBM, listrik, dan kebutuhan pokok berpotensi naik memukul kelas menengah bawah.
Ditambah lagi kritik terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap kurang membuka ruang partisipasi publik dan melemahnya fungsi pengawasan DPR. Semua ini menciptakan satu hal yakni persepsi keterasingan publik dari kekuasaan.
Dan dalam politik, persepsi sering kali lebih berbahaya daripada fakta.
Terpenting perlu di waspadai dari isu ke konsolidasi massa, sekali lagi ditegaskan yang perlu diwaspadai bukan sekadar banyaknya isu, tetapi kemampuannya untuk saling terhubung. Inilah yang oleh EWS disebut sebagai escalation pathway jalur eskalasi konflik.
Misalnya, isu kenaikan harga kebutuhan pokok dapat disambungkan dengan kritik terhadap kebijakan global pemerintah. Narasi kemudian berkembang, dimana negara gagal melindungi rakyat karena terlalu tunduk pada kepentingan luar.
Dalam situasi seperti ini, aktor-aktor politik baik oposisi, kelompok kepentingan, maupun organisasi masyarakat sipil memiliki insentif untuk mengkonsolidasikan massa. Bukan semata untuk menggulingkan kekuasaan, tetapi untuk meningkatkan daya tawar politik.
Rational choice menjelaskan ini sebagai strategi kolektif: semakin besar massa, semakin tinggi peluang tuntutan didengar. Dan ketika berbagai kelompok buruh, mahasiswa, aktivis bertemu dalam satu momentum, skala tekanan bisa meningkat eksponensial.
Lantas dari isu krusial itu, muncul tanda tanya besar mampukah pemerintah menjaga stabilitas politik dan keamanan? Atauhkan gagal membaca tanda potensi konflik tersebut? Masalah klasik pemerintah adalah kegagalan membaca tanda dini. EWS menekankan pentingnya pemetaan risiko dan analisis potensi konflik sebagai dasar kebijakan. Namun, dalam praktik, pendekatan ini sering kalah oleh respons reaktif.
Alih-alih meredam sejak awal, negara kerap menunggu hingga massa turun ke jalan. Ketika itu terjadi, opsi yang tersedia biasanya terbatas, hanya dua pilihan negosiasi darurat atau pendekatan keamanan.
Padahal, konflik sosial jarang meledak tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari percakapan di warung kopi, unggahan di media sosial, hingga diskusi di kampus. Semua itu adalah sinyal.
Tak sampai di situ saja, narasi serangan di media sosial terhadap pengelolaan isu-isu krusial pada bulan Mei menjadi upaya untuk menggiring opini publik guna meraih simpati dan empati. Tentunya, upaya ini merupakan bagian dari strategi rasional yang dimainkan oleh pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan, khususnya di tingkat pusat.
Dan sinyal itu, saat ini, mulai menguat.
Setelah teruraikan problem besar dari isu krusial di bulan Mei, dibenak kita semua tentunya bertanya apa jalan keluarnya? Tindakan penting untuk mengelola seperti apa, bukan menekan.
Menghadapi potensi ini, pendekatan represif jelas bukan solusi. Ia justru memperbesar biaya politik dan memperkuat solidaritas massa. Yang dibutuhkan adalah strategi pengelolaan konflik yang cerdas.
Pertama, membuka ruang dialog sebelum momentum puncak terjadi. Pemerintah harus proaktif mengundang perwakilan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu krusial.
Kedua, melakukan koreksi kebijakan secara terbuka. Pengakuan atas kekurangan bukan tanda kelemahan, melainkan investasi kepercayaan.
Ketiga, memperkuat komunikasi publik. Di era disinformasi, kekosongan informasi resmi akan segera diisi oleh narasi alternatif yang belum tentu akurat.
Keempat, melibatkan mediator independen tokoh agama, akademisi, atau organisasi masyarakat untuk menjembatani dialog.
Kelima, memastikan aparat keamanan mengedepankan pendekatan de-eskalasi. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman yang harus ditumpas.
Keenam, kumpulkan sumber data dan informasi valid agar mampu mengantisipasi cepat menyelesaikan problem saat di lapangan.
Hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan penyebaran informasi yang sehat dan akurat kepada masyarakat luas terkait kinerja serta capaian pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Jika seluruh saran dapat dipertimbangkan maka dapat dikatakan seperti pribahasa,”menjaga api tetap menyala, tanpa harus membakar”, begitulah tafsir sejalan dengan pembahasan dalam isi tulisan ini terkait isu krusial di bulan Mei.
Mei selalu tentang energi energi perubahan, energi kritik, energi harapan. Tugas pemerintah bukan memadamkan energi itu, tetapi mengarahkannya.
Jika tidak, energi yang sama bisa berubah menjadi bara.
Dan seperti sejarah telah berkali-kali mengingatkan, bara itu sekecil apa pun bisa membakar stabilitas yang tampak kokoh.
Dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah oposisi yang keras, melainkan pemerintah yang gagal mendengar.
Penulis: Aryos Nivada (Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi)
Sebelumnya
