Dr.iur Chairul Fahmi, Analis Geopolitik dan Hukum Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran merupakan salah satu konflik paling abadi dan berdampak besar dalam hubungan internasional modern.
Konflik ini bukan sekadar konflik bilateral, melainkan bentuk permusuhan multidimensi yang mencakup antagonisme ideologis, persaingan keamanan, dan pertentangan mengenai struktur dasar Timur Tengah. Konflik berkepanjangan ini menimbulkan dampak yang mendalam, terutama pada perdagangan minyak global, stabilitas kawasan yang rapuh, dan integritas tatanan hukum internasional.
Isu terhadap ketiga hal ini menjadi suatu paradoks, dimana pendekatan militeristik AS digunakan untuk menekan Iran yang pada akhirnya akan memperparah konsekuensi destabilisasi kawasan, dan menciptakan siklus eskalasi yang bertentangan dengan hukum internasional dan fondasi tatanan global.
Sanksi, Volatilitas, dan Militerisasi Energi
AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran sejak jatuhnya rezim Fahlevi, khususnya sanksi terhadap minyak Iran.
Iran memiliki cadangan hidrokarbon terbesar di dunia, namun integrasinya ke pasar global telah dimanipulasi secara strategis oleh Washington. Alat utama manipulasi ini adalah sanksi ekonomi, terutama yang menargetkan ekspor minyak Iran.
Upaya AS menekan IRAN secara penuh tidak hanya bertujuan melumpuhkan Iran, juga untuk menekan Iran berkembang, termasuk dalam konteks pengembangan kekuatan militer. AS selalu memaksa Iran untuk bernegosiasi dibawah tekanan dan todongan “senjata”. Namun, setelah negosiasi tercapai, AS menarik diri. Pada tahun 2018, Pemerintah Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi ekspor minyak Iran menjadi "nol" dan melumpuhkan pendapatan rezim.
Namun dampaknya telah menciptakan pasar gelap yang terus-menerus. Untuk keluar dari blokade AS, Iran telah mengembangkan teknik penghindaran yang canggih”armada hantu, transfer antar kapal, dan rute keuangan yang berbelit-belit”menciptakan ekonomi paralel yang merusak transparansi aliran minyak global. Hal ini tidak hanya merampas pendapatan sah Iran tetapi juga mendistorsi data pasar dan mempersulit keamanan maritim.
Kedua, ancaman konfrontasi di Teluk Persia, yang menjadi titik krusial bagi hampir sepertiga minyak yang diperdagangkan melalui laut, menyebabkan kondisi keamanan yang persisten ke dalam harga minyak. Serangan terhadap tanker, seperti yang terjadi pada 2019, dan penyitaan kapal oleh kedua belah pihak mengingatkan pasar akan kerentanan rute transit, menyebabkan lonjakan harga yang berdampak global.
Selain itu, persaingan ini mendorong militerisasi infrastruktur energi. Serangan Houthi yang didukung Iran terhadap fasilitas Saudi Aramco pada 2019 menunjukkan konflik ini telah menargetkan inti produksi minyak pesaing, dan mengancam terjadinya guncangan pasokan global. Taktik ini menyoroti bagaimana persaingan mengubah minyak dari komoditas biasa menjadi senjata strategis dan kelemahan, memaksa konsumen global untuk beroperasi dalam lingkungan kelangkaan buatan dan risiko yang meningkat.
Stabilitas Regional: Kawah Perang Proksi
Persaingan AS-Iran tidak terbatas pada konflik kedua negara, namun juga telah menciptakan jaringan proksi dan perang asimetris, menjadikan stabilitas regional sebagai korban.
AS berusaha mengendalikan pengaruh Iran melalui jaringan aliansi dengan Israel, Arab Saudi, dan UAE, didukung oleh penempatan militer AS dikawasan tersebut. Iran, yang merasa terkepung, memproyeksikan kekuasaannya melalui apa yang disebutnya "Poros Perlawanan" koalisi aktor non-negara termasuk Hezbollah di Lebanon, berbagai milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan Hamas di wilayah Palestina.
Dinamika ini telah mengubah Timur Tengah menjadi arena konflik tidak langsung, mengikis kedaulatan negara dan memicu bencana kemanusiaan. Perang sipil di Suriah dan Yaman adalah contoh utama, di mana kekuasaan lokal terserap ke dalam konflik proxy AS-Iran yang lebih luas, memperpanjang konflik dan memperparah penderitaan. Israel dan Iran terlibat dalam perang langsung dan perang bayangan, dengan serangan udara Israel menargetkan aset Iran di Suriah dan serangan siber terhadap fasilitas nuklir, sementara Iran mendukung kelompok yang menantang keamanan Israel.
Siklus ini menciptakan dilema keamanan yang berkelanjutan, dimana setiap tindakan satu pihak diinterpretasikan sebagai ancaman eksistensial oleh pihak lain. Pembunuhan Qasem Soleimani oleh AS pada 2020 dan serangan rudal Iran terhadap pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS membawa kedua kekuatan ke ambang perang langsung.
Siklus balas dendam ini menghambat solusi diplomatik, memperkuat perpecahan sektarian, dan membuat setiap bentuk detente regional menjadi sangat sulit. Akibatnya, kawasan ini terjebak dalam keadaan ketidakstabilan, di mana perang skala penuh dihindari tetapi konflik intensitas rendah terus berlanjut, dan prospek kerja sama keamanan atau ekonomi terintegrasi tetap jauh.
Rapuhnya Tatanan Hukum Internasional
Dampak paling berbahaya dari konflik AS-Iran adalah korosi terhadap tatanan hukum internasional, terutama kerangka kerja non-proliferasi dan diplomasi multilateral. Kisah JCPOA (Kesepakatan Komprehensif Aksi Bersama) menjadi simbolnya. Perjanjian ini, yang disetujui oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, merupakan puncak pemecahan masalah multilateral, dengan pertukaran pembebasan sanksi dengan batasan ketat dan terverifikasi atas program nuklir Iran.
Namun AS telah berkhianat dan menarik diri dari kesepakatan ini dengan menerapkan doktrin "America First", meskipun Iran telah mematuhi kesepakatan pada saat itu, telah menghancurkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan susah payah. Hal ini menandakan bahwa komitmen internasional dapat diabaikan secara sepihak berdasarkan pergeseran politik domestik, merusak kepercayaan pada diplomasi sebagai solusi damai.
Pengkhianatan terhadap hukum internasional oleh AS juga terjadi secara militer, ketika AS melakukan pembunuhan terhadap pejabat negara Iran, yaitu Jenderal Soleimani di wilayah Irak. Tindakan tersebut merupakan tindakan agresi dan melanggar doktrin imunitas para diplomat, yang diatur dalam ketentuan Piagam PBB. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Trump telah melanggar hukum internasional sambil membenarkan tindakannya melalui interpretasi partial dan cenderung paranoid.
Akibatnya, terjadi normalisasi perilaku di luar hukum dan melemahnya batasan normatif yang dirancang untuk mencegah konflik. Ketika AS mengabaikan ketentuan hukum internasional demi keuntungan geopolitik nasional sempit. Sayangnya, Dewan Keamanan PBB, sudah lumpuh akibat negara pemegang hak veto dan negara super power, seperti AS bertindak secara pragmatis tanpa peduli terhadap norma dan prinsip hukum internasional.
Tindakan hukum rimba AS seperti ini akan berkontribusi pada tren yang lebih luas menuju deglobalisasi dan dunia didorong kepada pendekatan bahwa "kekuatan menentukan kebenaran" dalam urusan internasional, di mana norma-norma hukum menjadi subordinat terhadap kepentingan strategis negara adikuasa.
Kesimpulan
Persaingan AS-Iran adalah simpul Gordian yang sulit dipecahkan. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap pendapatan minyak yang mendorong Iran untuk mengembangkan kemampuan asimetris dan proksi yang lebih besar, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas regional dan memicu respons AS yang semakin mengikis norma-norma hukum internasional. Siklus ini telah menyebabkan status quo yang mahal dan berbahaya.
Persaingan ini menunjukkan bagaimana konfrontasi bilateral, yang didasarkan pada ketidakpercayaan dan dapat menghasilkan dampak sistemik terhadap dunia global., membakar api konflik regional yang menghabiskan seluruh negara, dan mengikis tatanan internasional. Narsisme dan paranoidism Trump telah membuat dunia akan terus menyebabkan persaingan tak berujung ini, instabilitas secara global dan hukum internasional menjadi text yang tidak berimplikasi secara nyata.
Penulis: Dr.iur Chairul Fahmi, Analis Geopolitik dan Hukum Internasional UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebelumnya
.jpg)