DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kalimat itu pendek, tapi dampaknya panjang. “Survival mode.” Dua kata yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggambarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seketika menjalar ke ruang publik mengundang tanya, memicu tafsir, sekaligus menyingkap kegelisahan yang selama ini seperti disimpan rapat.
Di saat yang hampir bersamaan, optimisme tetap diproduksi. Target pertumbuhan tinggi, proyeksi pasar saham yang melesat, hingga keyakinan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Di sinilah paradoks itu bermula, bagaimana mungkin sebuah negara berada dalam “mode bertahan hidup”, tapi pada saat yang sama berbicara tentang lompatan besar?
Pertanyaan itu yang kemudian dibedah oleh Raymond Chin dalam kanal YouTube-nya. Dengan gaya analisis yang lugas dan kadang provokatif, ia membaca “survival mode” bukan sekadar istilah teknokratis, melainkan sinyal keras bahwa ruang fiskal Indonesia sedang menyempit dan kesalahan kecil pun bisa berbiaya besar.
Raymond tidak sepenuhnya terkejut dengan pernyataan itu. Baginya, “mode bertahan hidup” justru terasa datang terlambat. Ia menyebut kondisi ini sebagai kulminasi dari akumulasi kebijakan selama dua dekade terakhir mulai dari ekspansi utang, ketergantungan pada siklus global, hingga kompromi kebijakan saat krisis seperti pandemi COVID-19.
Dalam catatannya, utang pemerintah kini telah menembus lebih dari Rp9.600 triliun. Beban bunga saja mendekati Rp600 triliun per tahun angka yang tidak kecil, bahkan untuk ekonomi sebesar Indonesia. “Hampir setengah pendapatan negara numpang lewat untuk bayar utang,” ujarnya.
Angka itu, bagi Raymond, menjelaskan mengapa istilah “survival” muncul. Negara tidak sedang runtuh, tapi ruang geraknya semakin sempit. Setiap keputusan fiskal kini harus presisi tidak ada lagi ruang untuk eksperimen mahal yang tidak berdampak langsung.
Namun yang menjadi sorotan Raymond bukan hanya angka, melainkan cara negara berbicara. Ia melihat ada dua narasi yang berjalan bersamaan: narasi kewaspadaan melalui istilah “survival mode”, dan narasi harapan melalui proyeksi optimistis.
Di satu sisi, pemerintah seperti ingin menyiapkan publik menghadapi kemungkinan terburuk kebijakan penghematan, revisi anggaran, hingga tekanan ekonomi global. Di sisi lain, optimisme tetap dijaga agar kepercayaan pasar tidak runtuh dan modal asing tidak hengkang.
“Ini seperti orang yang sedang sakit tapi tetap bilang semuanya baik-baik saja,” kata Raymond. Analogi itu mungkin terdengar kasar, tapi menggambarkan kegelisahan yang ia tangkap: inkonsistensi pesan bisa menciptakan ketidakpastian, dan pasar tidak menyukai ketidakpastian.
Tekanan itu bukan datang dari satu arah. Raymond mengurai bagaimana kombinasi faktor global dan domestik membentuk apa yang ia sebut sebagai “perfect storm”.
Dari luar, suku bunga tinggi di Amerika Serikat membuat aliran modal global berbalik arah. Investor cenderung menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, ekonomi Cina mitra dagang utama melambat, mengurangi daya dorong ekspor.
Dari dalam, tekanan datang dari struktur ekonomi itu sendiri. Ketergantungan pada impor bahan baku membuat pelemahan rupiah langsung berdampak ke harga barang. Fenomena ini dikenal sebagai imported inflation inflasi yang “diimpor” dari luar negeri melalui nilai tukar.
Raymond menyebut, ketika rupiah melemah hingga kisaran Rp17.000 per dolar AS, dampaknya tidak hanya terasa bagi mereka yang bepergian ke luar negeri. “Harga makanan, obat, material bangunan semuanya pelan-pelan naik,” ujarnya. Daya beli masyarakat, tanpa disadari, tergerus.
Di tengah tekanan itu, Raymond menyoroti satu hal yang menurutnya krusial: konsistensi kebijakan belanja negara. Ia mempertanyakan logika di balik sejumlah program dengan anggaran besar yang tetap berjalan di tengah narasi penghematan.
Dalam analoginya, situasi ini seperti rumah tangga yang mengaku sedang krisis, tapi tetap mempertahankan pengeluaran besar yang tidak mendesak. “Narasinya hemat, tapi praktiknya tidak sepenuhnya mencerminkan itu,” katanya.
Masalahnya bukan semata besar kecilnya anggaran, melainkan prioritas. Dalam kondisi “survival mode”, setiap rupiah seharusnya diarahkan ke sektor yang memberikan dampak jangka panjang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Jika tidak, Indonesia berisiko melewatkan momentum paling pentingnya: bonus demografi.
Indonesia saat ini berada di puncak struktur demografi yang menguntungkan sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Namun, jendela ini tidak akan terbuka selamanya. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, struktur itu akan berubah, dan peluang pertumbuhan bisa menyempit.
Raymond menekankan bahwa “survival mode” seharusnya dibaca dalam konteks ini. Bukan sekadar bertahan dari tekanan jangka pendek, tetapi memastikan bahwa keputusan hari ini tidak merusak peluang masa depan.
“Kalau kita terlalu fokus hemat tapi gagal investasi di manusia, ya kita lewatkan masa emas itu,” ujarnya.
Di ujung analisanya, Raymond justru mengapresiasi satu hal: kejujuran. Ia menilai pernyataan “survival mode” sebagai langkah awal yang baik”pengakuan bahwa situasi tidak sepenuhnya ideal.
Namun, kejujuran itu harus diikuti konsistensi. Narasi publik, kebijakan fiskal, dan arah pembangunan harus bergerak dalam satu garis yang sama. Tanpa itu, “survival mode” berisiko menjadi sekadar jargon tanpa arah yang jelas.
Bagi Raymond, Indonesia tidak sedang menuju krisis. Tapi juga tidak berada dalam posisi aman. Ia menyebut kondisi ini sebagai fase rapuh fragile di mana kesalahan kecil bisa berdampak besar.
“Ini bukan kiamat,” katanya. “Tapi ini alarm keras.”
Dan seperti semua alarm, yang terpenting bukan seberapa keras bunyinya, melainkan apakah kita benar-benar bangun dan bertindak.