.jpg)
Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, menegaskan bahwa JKA hingga saat ini masih tetap berjalan, meskipun mengalami penyesuaian. [Foto: dokumen untuk dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di era pemerintahan Mualem dinilai lebih banyak dipicu oleh kekacauan komunikasi publik ketimbang persoalan kebijakan itu sendiri.
Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mantan tahanan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sekaligus mantan Wakil Bendahara DPP KNPI periode 2020, menegaskan bahwa JKA hingga saat ini masih tetap berjalan, meskipun mengalami penyesuaian.
“Faktanya JKA tetap berjalan, bukan dihentikan. Yang terjadi adalah penyesuaian agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Nasruddin kepada Dialeksis.
Menurut dia, program JKA yang sejak awal dirancang sebagai kebijakan progresif berbasis keadilan sosial kini justru terseret ke dalam “perang komunikasi publik”. Berbagai narasi yang tidak sinkron, baik dari pejabat maupun ruang publik, membuat masyarakat mengalami kebingungan.
Ia menilai persoalan utama bukan pada substansi kebijakan, melainkan pada cara pemerintah mengomunikasikannya. Informasi yang tidak terkoordinasi membuat publik salah memahami arah kebijakan.
“JKA berubah menjadi arena pertarungan narasi. Substansi kebijakan tenggelam dalam opini,” ujarnya.
Nasruddin menjelaskan, penyesuaian JKA tidak bisa dilepaskan dari tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah Aceh, termasuk penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan sosial.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah memfokuskan program pada kelompok prioritas seperti fakir miskin, masyarakat rentan, penyandang disabilitas, penderita penyakit katastropik, serta orang dengan gangguan jiwa.
Namun, perubahan ini kerap disalahartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghentian layanan.
“Yang tidak memahami dinamika kebijakan akan melihatnya sederhana: dulu bisa, sekarang tidak. Padahal ini penyesuaian, bukan penghentian,” kata dia.
Lebih jauh, Nasruddin menilai polemik JKA juga dipengaruhi konflik anggaran antara eksekutif dan legislatif. Keterbatasan fiskal memicu tarik-menarik kepentingan yang turut memperkeruh situasi di ruang publik.
Ia juga menyoroti tidak adanya narasi tunggal dari pemerintah, sehingga setiap instansi menyampaikan penjelasan yang berbeda-beda.
“Tidak ada keseragaman pesan. Ini yang membuat publik semakin bingung,” ujarnya.
Selain itu, Nasruddin mengkritik peran Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh yang dinilai belum optimal dalam mengelola komunikasi publik. Menurutnya, Kominfo seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengendalikan informasi dan menangkal disinformasi.
“Kalau komunikasi lemah, kebijakan yang baik pun bisa terlihat buruk,” katanya.
Untuk mengakhiri polemik, Nasruddin mendorong pemerintah segera membangun narasi tunggal yang jelas dan konsisten terkait JKA, termasuk transparansi anggaran serta edukasi publik yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan data terpadu agar program berjalan adil dan tepat sasaran. “JKA harus dikembalikan ke ruh awalnya sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat,” ujar Nasruddin.
Ia mengingatkan, kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan oleh konflik komunikasi maupun kepentingan politik.
“Ketika komunikasi gagal, kepercayaan publik runtuh. Dan pada akhirnya, rakyat yang menjadi korban,” kata dia. [arn]
Sebelumnya
