Senin, 18 Mei 2026
Beranda / /

  • Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan
    Polkum | 27 hari lalu
    Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengungkap perkembangan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas 2026 yang kini mulai bergerak di parlemen. Dari total 15 RUU inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), beberapa di antaranya sudah masuk tahap krusial pembahasan bersama DPR.

  • Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu segera diprioritaskan dalam agenda legislasi nasional. Desakan itu muncul seiring meningkatnya konflik agraria yang dinilai semakin kompleks dan kerap melibatkan masyarakat hukum adat.

  • DPR Usul Badan Khusus Kelola Otsus Aceh dalam RUU Pemerintah Aceh
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    DPR Usul Badan Khusus Kelola Otsus Aceh dalam RUU Pemerintah Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.

  • Kartel Pangan Masih Merajalela, DPR RI Sentil KPPU
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Kartel Pangan Masih Merajalela, DPR RI Sentil KPPU

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Kartel pangan masih marak dan memicu lonjakan harga dinilai menjadi bukti lemahnya penegakan hukum persaingan usaha. Hal itu mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Anti Monopoli Komisi VI DPR RI di Yogyakarta.

  • Parlemen Prancis Bahas RUU Darurat untuk Cegah Penutupan Pemerintahan
    Dunia | 4 bulan lalu
    Parlemen Prancis Bahas RUU Darurat untuk Cegah Penutupan Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Paris - Parlemen Prancis yang terpecah sedang membahas rancangan undang-undang darurat pada hari Selasa (23/12/2025) yang dirancang untuk mencegah penutupan pemerintahan seperti di AS minggu depan, setelah negosiasi anggaran 2026 gagal.

  • RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional
    Polkum | 5 bulan lalu
    RUU Penyesuaian Pidana Disebut Kunci Integrasi Sistem Hukum Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana sebagai fondasi penyelarasan seluruh aturan pemidanaan di Indonesia. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan regulasi ini dibutuhkan untuk menghapus tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di berbagai sektor hukum.

  • Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026
    Polkum | 5 bulan lalu
    Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Prioritas Jelang Berlaku UU KUHP 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana sebelum diberlakukannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang-tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor.

  • RUU PA, Suara Rakyat Aceh yang Tersandung Politik Nasional
    Opini | 8 bulan lalu
    RUU PA, Suara Rakyat Aceh yang Tersandung Politik Nasional

    DIALEKSIS.COM | Opini - Peniadaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dari Prolegnas Prioritas 2025 - 2029 bukan sekadar persoalan teknis legislatif. Ini adalah sebuah fenomena yang menyibak lapisan kompleks dalam relasi kekuasaan antara pusat dan daerah, serta menguak kembali luka lama rakyat Aceh yang merasa janji otonomi khusus dan perdamaian belum sepenuhnya terwujud. Peristiwa ini dapat dibedah sebagai sebuah bentuk anomie, ketegangan struktural, dan kegagalan komunikasi antara negara dan masyarakat sipil, yang berpotensi menggerus legitimasi pemerintahan dan stabilitas sosial di Aceh.

  • Nasrulzaman: Salah Jika Sebut RUU Revisi UUPA Tidak Ada Kemajuan
    Nasional | 8 bulan lalu
    Nasrulzaman: Salah Jika Sebut RUU Revisi UUPA Tidak Ada Kemajuan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali mengemuka setelah tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UUPA tersebut tetap dipastikan masuk dalam skala prioritas legislasi tahun 2025.

  • Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset
    Nasional | 8 bulan lalu
    Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi bersama para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara,Jakarta, Senin (01/09/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, membahas beragam aspirasi masyarakat serta komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.


    Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

  • Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi
    Polkum | 11 bulan lalu
    Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

  • Begini Sikap dan Pemikiran Nasir Djamil terhadap Revisi KUHAP
    Polkum | 1 tahun lalu
    Begini Sikap dan Pemikiran Nasir Djamil terhadap Revisi KUHAP

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

« 1 2 3 4 »