DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan kajian ulang dan perubahan spesifik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), agar regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, di Aceh menjadi momentum penting bagi DPW PKS Aceh untuk memperkuat perjuangan terkait keberlanjutan dana otonomi khusus bagi Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Kutacane - Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan ini muncul menyusul belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Sosial Development sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa persoalan utama terhadap perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh hingga 20 tahun ke depan ada pada kualitas tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh mencuat setelah Kabupaten Aceh Barat tidak masuk dalam daftar penerima tambahan anggaran senilai Rp824 miliar untuk penanganan pascabencana 2026.

Aceh Barat hanya memperoleh penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total Rp75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota. Perbedaan angka ini memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait dasar penentuan penerima tambahan TKD.

DIALEKSIS.COM | Opini - Pasca tsunami, Kinerja BRR dalam rehab-rekon, ditambah akumulasi seluruh bantuan asing pasca tsunami, berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dari 32,60 persen menjadi 26,65 persen di tahun 2007. Disusul oleh rata-rata pengurangan angka kemiskinan sekitar 5,11 persen per tahun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Disela sela waktunya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.H. menyempatkan diri bertemu dengan Dialeksis (17/4/2026) di warung Polem Kopi. Dirinya menekankan pentingnya keseriusan semua pihak dalam mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh agar benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, ke depan Aceh membutuhkan sebuah blue print atau master plan pembangunan yang jelas, terukur, dan memiliki kekuatan legalitas sehingga dapat menjadi pedoman lintas pemerintahan, apa pun sosok gubernurnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengatakan Aceh membutuhkan minimal Dana Otsus sebesar 2,5%.

“Itu angka minimal, kalau bisa dikasih lebih dari itu,” kata Mualem dalam sambutannya pada acara konsultasi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (16 April 2006).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini memasuki fase krusial di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami, menanggapi terkait keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di tengah penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dibatasi oleh kebijakan yang belum matang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI secara tegas mendorong perpanjangan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh selama 20 tahun ke depan, yakni mulai 2028 hingga 2048.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyambut positif sekaligus mengapresiasi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dan peningkatan besarannya menjadi 2 persen.

Menurut Mualem, usulan yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI itu mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam melihat kondisi Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan, terutama di tengah upaya penanganan bencana yang masih berlangsung.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga tahun 2041, guna mendorong percepatan pembangunan dan memperkuat pemulihan daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi perhatian di tengah tantangan fiskal daerah dan kebijakan penataan ulang kepesertaan. Menjelang berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) pada 2027, keberlanjutan program ini dinilai menghadapi ujian serius, baik dari sisi pembiayaan maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima tahun setelah berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memasuki babak baru. Tekanan terhadap anggaran provinsi yang semakin berat memaksa Aceh menata ulang skema pembiayaan JKA agar lebih tepat sasaran.

Sejauh ini, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah awal mulai 1 Mei 2026, kelompok ekonomi tertinggi (desil 8 -10) dikeluarkan dari program JKA dan diarahkan menjadi peserta mandiri BPJS. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.