DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat sosial politik Risman Rachman menilai Aceh punya peluang menuntaskan tiga urusan lama dengan Jakarta di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan diplomasi senyap untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memperjelas status hukum tanah Blang Padang, dan menyelesaikan polemik bendera Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) mengkritik terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2027. 

Organisasi anak syuhada konflik Aceh tersebut menilai struktur anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih didominasi belanja operasi yang berkaitan dengan kebutuhan birokrasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs, mempertanyakan prioritas pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2027.

Pasalnya, dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp10,374 triliun, sekitar Rp8,14 triliun atau 78,47 persen dialokasikan untuk belanja operasional. Sementara belanja modal hanya Rp570,79 miliar atau 5,50 persen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah isu strategis di Aceh, meliputi keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta persoalan pengaturan bendera daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (26/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu (25/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pasca-2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tahun 2027 bukan sekadar angka di kalender, melainkan diprediksi akan menjadi titik kritis sekaligus ujian terberat bagi stabilitas politik dan keamanan di Aceh. Berakhirnya kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun tersebut berisiko memicu turbulensi serius, mengingat tingginya ketergantungan roda perekonomian dan pembangunan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). 

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh kembali berada di persimpangan penting. Perdebatan mengenai keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kembali mengemuka menjelang berakhirnya skema Otsus berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Namun, situasinya tidak sesederhana pertanyaan apakah Otsus akan berakhir atau diperpanjang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putra daerah asal dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Aceh, Irwandi mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini berstatus RUU usul inisiatif DPR RI. Seluruh fraksi sudah setuju. Dana Otsus digadang naik menjadi 2,5% dari DAU Nasional. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md. (abang Samalanga) membahas perkembangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam pertemuan bersama unsur pimpinan dan fraksi DPRA, Senin (14/9).

DIALEKSIS.COM | Batam - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus diikuti dengan penguatan pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung kewenangan, kelembagaan, program dan kegiatan, serta anggaran.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kewenangan Aceh sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun.

Akademisi dan ahli hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., mengatakan revisi UUPA merupakan proses yang sudah berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pembahasan revisi telah dimulai sejak 2023 dan kembali menjadi perhatian pada 2025 hingga 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan Badan Pengelola Dana Otonomi Khusus Aceh (BPDOA) untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus Aceh ke depan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi melalui dashboard anggaran dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.