Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), Datul Abrar. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) mengkritik terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2027.
Organisasi anak syuhada konflik Aceh tersebut menilai struktur anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih didominasi belanja operasi yang berkaitan dengan kebutuhan birokrasi.
Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat Aceh yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana banjir pada 2025.
JASA menilai anggaran daerah seharusnya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, memperbaiki infrastruktur yang rusak, serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA), Datul Abrar, mengatakan prioritas dalam RAPBA 2027 masih jauh dari harapan masyarakat.
Menurutnya, penyusunan anggaran semestinya menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan fiskal agar lebih berorientasi pada kepentingan publik.
“Aceh saat ini belum pulih. Infrastruktur vital di berbagai pelosok daerah masih banyak yang rusak dan mangkrak, rakyat kecil menjerit memenuhi kebutuhan pokok. Namun, di tengah penderitaan itu, Pemerintah Aceh melalui TAPA malah sibuk mengalokasikan anggaran besar untuk operasional mereka sendiri. Ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap rakyat Aceh,” tegas Abrar kepada media dialeksis.com, Senin (2/11/2026).
Menurut JASA, kondisi masyarakat pascabencana semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Anggaran pemerintah tidak cukup hanya disusun berdasarkan kebutuhan rutin birokrasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
JASA menilai belanja operasi perlu dievaluasi secara serius agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pemulihan ekonomi.
Terlebih, masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Aceh masih membutuhkan perhatian dalam upaya memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial mereka.
Selain mengkritik TAPA, JASA turut mempertanyakan peran DPRA dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembahasan RAPBA 2027 seharusnya menjadi ruang untuk mengoreksi program yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.
JASA menegaskan, penyusunan anggaran daerah tidak boleh terlepas dari situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat Aceh.
Menurut organisasi tersebut, pemulihan pascabencana harus menjadi salah satu agenda penting yang diterjemahkan secara nyata melalui kebijakan anggaran.
Atas dasar itu, JASA mendesak TAPA dan DPRA segera merevisi serta menata ulang struktur RAPBA 2027 sebelum disahkan. JASA meminta belanja operasi dipangkas secara signifikan dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Prioritas tersebut meliputi rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir 2025, pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik, terutama bagi warga di wilayah pesisir dan pedalaman Aceh.
JASA berharap pembahasan RAPBA 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"DPRA yang seharusnya menjadi pengawas justru ikut menari-nari di atas penderitaan rakyat. Mereka diam dan menikmati porsi anggaran tanpa ada keberanian menolak rancangan yang tidak pro-rakyat ini. Fungsi kontrol legislator seolah sirna di hadapan kepentingan operasional birokrasi,” tutupnya.
Sebelumnya
