DIALEKSIS.COM | Meureudu - Pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra tidak hanya menyangkut pembangunan kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan jutaan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, perjuangan itu tergambar di SMAN 2 Meureudu.
Setelah bangunan dan halaman sekolah terdampak material lumpur akibat banjir, para siswa sempat belajar di ruang darurat, termasuk di atas terpal. Kini, gedung sekolah baru yang hampir rampung membuka harapan bagi mereka untuk kembali belajar dengan lebih nyaman.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi pemulihan pendidikan pada 23 September 2026 menyampaikan bahwa pembelajaran di 4.922 sekolah terdampak telah kembali berjalan.
"Proses belajar mengajar pada prinsipnya di 4.922 ini alhamdulillah 100 persen sudah berjalan," kata Tito, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Kembalinya aktivitas belajar belum berarti seluruh sekolah telah pulih secara permanen. Perbaikan bangunan, pemenuhan fasilitas pendidikan, serta penanganan sekolah yang berada di kawasan rawan bencana masih menjadi bagian dari pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari Lumpur Menuju Kelas Baru
Bangunan SMAN 2 Meureudu lantaran tertimbun lumpur pascabencana, dilakukan revitalisasi pada 2026 oleh Kemendikdasmen dengan dibantu pengerjaannya oleh TNI AD, senilai Rp7,9 miliar. Di SMAN 2 Meureudu, kebijakan pemulihan itu memiliki arti langsung bagi siswa yang sebelumnya harus menjalani pembelajaran dalam kondisi terbatas.
Muhammad Putra Ananda (16), siswa kelas XI SMAN 2 Meureudu, mengaku bangga melihat gedung sekolah mereka yang baru, hampir rampung. Ia berharap fasilitas tersebut segera dapat digunakan agar kegiatan belajar berlangsung lebih nyaman.
"Sangat merasa bangga karena sebentar lagi akan sekolah di sekolah yang nyaman, tenteram, dan damai. Enggak ada lagi kepanasan. Kalau sudah punya kelas baru, sudah nyaman, sudah seperti dulu lagi sekolahnya," ujarnya.
Ia mengingat kembali masa ketika sekolah masih dipenuhi lumpur dan kegiatan belajar berlangsung di tenda darurat. Pada awal masa pemulihan, para siswa bahkan sempat belajar di atas terpal.
Meski bangunan baru segera tersedia, pengalaman banjir masih menyisakan kekhawatiran. Putra mengaku masih merasa takut ketika hujan turun karena khawatir air kembali naik dan mengganggu kegiatan sekolah.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan gedung. Rasa aman siswa, kesiapan lingkungan sekolah, dan dukungan psikososial juga menjadi bagian penting agar mereka dapat kembali mengikuti pembelajaran dengan tenang.
Perasaan serupa disampaikan Lutfiani dan Rini Indzira. Keduanya mengaku senang melihat bangunan sekolah baru dan berharap pembangunan segera selesai sehingga para siswa dapat kembali belajar di fasilitas yang lebih layak.
Mereka berharap gedung baru tersebut memungkinkan kegiatan belajar berlangsung dengan lebih baik, nyaman, dan aman seperti sebelum bencana.
Bagi SMAN 2 Meureudu, hampir rampungnya gedung baru menjadi langkah penting setelah para siswa melewati masa belajar di tengah lumpur dan keterbatasan. Namun, harapan mereka tidak berhenti pada bangunan yang berdiri.
Mereka ingin kembali belajar dengan nyaman tanpa terus dihantui kekhawatiran saat hujan turun. Di tengah upaya pemulihan ribuan sekolah di Sumatera, harapan itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan pada akhirnya diukur dari kemampuan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Lutfiani dan Rini Indzira, Siswi SMAN 2 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh berharap gedung baru sekolah mereka memungkinkan kegiatan belajar berlangsung dengan lebih baik, nyaman, dan aman seperti sebelum bencana. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]Ribuan Sekolah Kembali Belajar, Pembangunan Terus Dikebut
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga September 2026 menunjukkan, dari total 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi, sebanyak 4.821 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat dan dua sekolah lainnya menumpang di sekolah lain.
Dari sisi pembangunan, sebanyak 3.132 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi dengan nilai bantuan mencapai Rp3,03 triliun. Hingga September 2026, dana yang disalurkan ke rekening sekolah tercatat Rp2,63 triliun.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Dana tahap pertama sebesar 70 persen diberikan kepada sekolah penerima, sedangkan pencairan tahap kedua sebesar 30 persen dilakukan setelah progres pekerjaan fisik mencapai minimal 50 persen.
Kemendikdasmen juga mencatat 562 sekolah telah menuntaskan pembangunan fisik hingga 100 persen. Sebanyak 1.954 sekolah lainnya mencapai progres di atas 50 persen, sedangkan 616 sekolah masih berada pada tahap pengerjaan dengan progres menuju atau di bawah 50 persen.
Tito menekankan pentingnya koordinasi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan pembangunan. Kondisi geografis, akses jalan, ketersediaan material, serta risiko bencana susulan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penyelesaian proyek.
Renduk Perkuat Pemulihan Fasilitas dan Dukungan Pendidikan
Ketua Pengarah Satgasnas PRR sekaligus Menko PMK, Sugiono, menegaskan bahwa pembangunan kembali harus memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan, dan potensi risiko bencana pada masa mendatang.
"Saya juga perlu menegaskan bahwa arah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus jelas. Kita harus membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Prinsip inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Sugiono, Senin (26/10/2026).
Pemulihan pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Intervensi sektor pendidikan diarahkan pada pemulihan fasilitas, keberlanjutan pembelajaran, serta dukungan bagi guru dan peserta didik.
Prinsip Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih baik menjadi salah satu landasan pemulihan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan sekolah diharapkan tidak sekadar mengembalikan fasilitas yang rusak, tetapi juga memperhatikan keselamatan bangunan, sanitasi, kualitas ruang belajar, serta kesiapan menghadapi risiko bencana. [*]