DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak semua kerja untuk Aceh tampak di layar kaca. Banyak yang justru berlangsung jauh dari sorotan: di ruang rapat kementerian di Jakarta, di lorong Gedung Parlemen Senayan, dan di jalan berlumpur menuju lokasi hunian korban banjir. Di tempat-tempat itulah Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menghabiskan sebagian besar waktunya sejak dilantik bersama Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) pada 12 Februari 2025.
Ia jarang menjadi tajuk utama. Namun dalam hampir dua tahun terakhir, namanya muncul di balik hampir semua urusan besar Aceh dimulai dari perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus), status wakaf Lapangan Blang Padang, pengelolaan gas Blok Andaman, hingga pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sebagian Aceh di penghujung 2025. Semuanya ia kerjakan dalam satu garis yang sama, yaitu menuntaskan amanah yang diberikan Mualem.
Bagi Dek Fadh, perjuangan bukan kata baru. Putra Glumpang Tiga, Pidie, kelahiran 15 Juni 1981 ini pernah menjadi kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Ia lalu sepuluh tahun duduk di DPR RI dari Fraksi Gerindra (2014 - 2024) dan memimpin DPD Partai Gerindra Aceh. Jalan hidup itulah yang membentuk caranya bekerja hari ini, ia tidak banyak bicara, tetapi tidak pernah berhenti bergerak.
Empat Jam Tidur, Satu Garis Komando
Hari-hari Dek Fadh nyaris tak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Jam tidurnya kerap hanya sekitar empat jam sehari. Sisanya habis untuk menuntaskan satu per satu instruksi Mualem: Otsus, Blang Padang, Andaman, rehab rekon, dan investasi.
Pembagian perannya jelas. Mualem memegang arah dan keputusan. Dek Fadh memastikan arah itu sampai ke meja yang tepat, baik di Jakarta maupun di kabupaten. Saat menutup masa transisi darurat bencana pada 28 Juli 2026, ia menyampaikan kesimpulan rapat sebagai sikap Gubernur Mualem, bukan pernyataan pribadinya.
Jejak agendanya memperlihatkan ritme itu. Pada 7 Oktober 2026 ia di Jakarta, menemui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra untuk membahas agenda strategis Aceh. Pada 19 Oktober ia sudah di Banda Aceh menyambut misi dagang Aceh - Jawa Timur, dan keesokan harinya memberi arahan dalam rapat kebutuhan rumah pascabencana bersama seluruh kabupaten/kota. Pada 2 November ia kembali ke Jakarta, mendampingi Mualem dalam rapat koordinasi agenda kekhususan Aceh di Kemenko Polkam.
Saking padatnya, pelantikan pejabat pun pernah ia lakukan secara daring dari Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, mewakili Gubernur. “Saya melantik Saudara Nasir atas perintah Gubernur Aceh,” ujarnya kala itu. Kalimat pendek itu merangkum cara Dek Fadh menempatkan diri: wakil yang bekerja penuh, tanpa pernah melangkahi pemimpinnya.
Otsus: Mengetuk Pintu demi Napas Pembangunan Aceh
Dana Otsus adalah urat nadi anggaran Aceh, dan masa berlakunya habis pada 2027. Sejak 2023 porsinya pun sudah turun menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Bagi Dek Fadh, memperjuangkan kelanjutannya bukan sekadar program kerja, melainkan janji kampanye yang sejak awal ia sebut sebagai prioritas.
Jalannya panjang dan sering sepi pemberitaan. Di awal masa jabatan, ia terang-terangan menyampaikan bahwa Aceh terkena efisiensi anggaran sekitar Rp317 miliar. Ia lalu menggalang dukungan dari banyak pintu. Kala itu aksinya meminta Kadin Aceh ikut bersuara, hingga menitipkan harapan kepada utusan khusus Presiden, Muhammad Mardiono. “Kami berharap ini jadi kado bagi Aceh,” katanya, meminta agar dana Otsus diperpanjang dan dikembalikan ke 2 persen.
Ketika Komisi II DPR RI datang ke Banda Aceh pada Juli 2025, Dek Fadh menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Aceh adalah perpanjangan dana Otsus melalui revisi UUPA. Komisi II kemudian mengusulkan pembentukan panitia kerja khusus untuk itu.
Ikhtiar itu kini mulai berbuah. Pada 26 Mei 2026, Badan Legislasi DPR RI menetapkan revisi UU Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR. Baleg bahkan membuka peluang dana Otsus naik menjadi 2,5 persen, dan kemungkinan tanpa batas waktu. Di dalam negeri Aceh, Dek Fadh duduk bersama Ketua DPRA Zulfadhli dan pimpinan fraksi pada 14 September 2026 untuk menyamakan langkah. “Yang penting bagaimana kepentingan Aceh bisa tetap terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Pada 2 November 2026, ia mendampingi Mualem dalam rapat koordinasi di Kemenko Polkam. Di sana pemerintah pusat menyatakan komitmen untuk terus mengawal keberlanjutan dana Otsus Aceh. Satu langkah lagi menuju kepastian yang ditunggu rakyat Aceh.
Blang Padang dan Andaman: Menjaga Marwah, Menjemput Manfaat
Lapangan Blang Padang bagi orang Aceh bukan sekadar tanah lapang seluas 8 hektare di jantung Banda Aceh. Ia adalah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman, yang sejak pascatsunami berada di bawah penguasaan Kodam Iskandar Muda. Pada 17 Juni 2025, Mualem menyurati Presiden Prabowo agar status wakaf itu dikembalikan.
Surat itu lalu dikawal Dek Fadh dari meja ke meja. Akhir Juli 2026 ia bersama ulama mendatangi Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta. Pada 24 Juli 2026, didampingi Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Tgk H Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), ia beraudiensi dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah Aceh membawa dokumen dan bukti sejarah. Hasilnya, Yusril menyatakan ada landasan historis yang kuat bahwa Blang Padang adalah tanah wakaf Sultan Iskandar Muda.
Perhatikan ritmenya. Dua hari sebelumnya, 22 Juli, Dek Fadh masih di Aceh Tamiang meninjau hunian sementara korban banjir. Lalu ke BWI dan Kemenko Kumham di Jakarta. Pada 28 Juli ia sudah kembali di Banda Aceh, memimpin rapat penutupan masa transisi darurat bencana bersama Mendagri Tito Karnavian. Semua dalam satu pekan.
Perjuangan itu kian dekat ke ujungnya. Dalam rapat di Kemenko Polkam pada 2 November 2026, pemerintah pusat menyatakan negara akan memberi kepastian hukum atas status tanah wakaf tersebut.
Urusan Blok Andaman ditempuh dengan semangat yang sama. Mubadala Energy menemukan cadangan gas jumbo di Wilayah Kerja South Andaman, dengan target produksi awal sekitar 300 juta kaki kubik per hari dari Lapangan Tangkulo. Di bawah arahan Mualem, Pemerintah Aceh memastikan Aceh tidak lagi sekadar menjadi penonton seperti di masa Arun. Aceh meminta gas diolah di darat melalui KEK Arun Lhokseumawe, porsi bagi hasil dinaikkan, dan sebagian alokasi gas diberikan untuk industri di Aceh.
Aceh menegaskan sikapnya bukan menolak investor, melainkan memastikan kekayaan alam menggerakkan ekonomi rakyat. Pada Juni 2026, Mualem dan Kepala SKK Migas sepakat mengajukan revisi rencana pengembangan (PoD) Lapangan Tangkulo. Dek Fadh menjadi bagian dari barisan yang mengawal agenda ini di Jakarta.
Rehab Rekon: Basah Kuyup di Sungai, Bertahan di Lapangan
Bencana hidrometeorologi yang datang sejak 18 November 2025 meninggalkan salah satu luka terdalam bagi Aceh sejak tsunami. Banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota. Aceh Utara menjadi wilayah terparah dengan 246 korban jiwa. Puluhan ribu warga kehilangan rumah.
Dek Fadh tidak memilih memantau dari kantor. Pada 21 Desember 2025, ia menuju kawasan Pameu, Aceh Tengah, yang masih terisolasi karena jalan dan jembatan putus. Satu-satunya jalan adalah menyeberangi sungai dengan rakit darurat. Di tengah penyeberangan, rakit itu terbalik. Sang Wakil Gubernur dan rombongannya tercebur ke sungai, sebelum akhirnya dievakuasi dengan selamat. Ia datang untuk melihat sendiri apakah kebutuhan dasar warga yang terisolasi sudah terpenuhi.
Peristiwa itu bukan akhir, melainkan awal dari pengawalan panjang. Pada Januari 2026 ia mendampingi Menko Polkam Djamari Chaniago meninjau pembangunan 104 hunian tetap di Aceh Utara. Menjelang Ramadan, ketika masih ada sekitar 17.000 kepala keluarga atau 69.000 jiwa di tenda pengungsian, ia bersuara lantang agar pembangunan hunian dipercepat. Ia juga meminta seluruh kabupaten/kota menerapkan satu data dan satu pintu pelaporan, agar bantuan tepat sasaran.
Ia pula yang mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat selama 90 hari, 28 April hingga 30 Juli 2026. Pada 22 Juli ia turun ke Aceh Tamiang bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mendesak BUMN Karya mempercepat perbaikan hunian sementara. Enam hari kemudian ia memimpin rapat yang menutup masa transisi, sehingga Aceh resmi memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi mulai 1 Agustus 2026.
Ketika proyek tersendat karena pasokan semen kurang, ia melaporkannya langsung kepada Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kepada Danantara. Pada 20 Oktober 2026, ia menagih komitmen kepala daerah soal lahan hunian tetap. “Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” tegasnya.
Jalan pemulihan memang belum selesai. Masih ada kendala lahan di sejumlah lokasi, dan target hunian tetap baru tuntas pada 2027. Namun justru karena itu, kehadiran Dek Fadh di lapangan menjadi penting: memastikan setiap rupiah rehab rekon tepat sasaran, bermanfaat, dan benar-benar sampai kepada korban.
Investasi dan Pintu yang Tak Pernah Tertutup
Di bidang ekonomi, Dek Fadh bergerak sejak sebelum dilantik. Pada Desember 2024 ia sudah menemui kalangan pengusaha nasional di Jakarta untuk menawarkan potensi Aceh di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Kini ia juga memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh. Saat menyambut misi dagang dan investasi Aceh - Jawa Timur pada 19 Oktober 2026, ia mengingatkan kejayaan Aceh sebagai pusat dagang internasional sejak masa Sultan Iskandar Muda, dan berharap kerja sama meluas ke pariwisata.
Namun yang paling membekas bagi warga adalah sisi lain dirinya: pejabat yang mau mendengar. Sesibuk apa pun, keluhan warga tidak ia biarkan menggantung.
Pada 29 Oktober 2025, ia duduk bersama warga di sebuah warung kopi di Grong-Grong, Pidie. Mereka mengeluhkan ganti rugi lahan Tol Sigli - Banda Aceh yang dinilai terlalu murah, ada yang hanya Rp7.000 hingga Rp10.000 per meter. Dek Fadh tidak sekadar mencatat. Ia berjanji mempertemukan warga langsung dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, BPN, dan Kejaksaan Agung, agar ruas yang tersendat sekitar dua tahun itu bisa tuntas dengan adil.
Pada 5 Oktober 2026, setelah warga mengadu soal rusaknya Daerah Irigasi Seunong di Pidie Jaya, ia turun ke lokasi. Selama ini warga bergotong royong secara swadaya agar air tetap mengalir. Ia memastikan Pemerintah Aceh segera mendorong penanganannya. Hal serupa ia lakukan saat menindaklanjuti laporan warga soal sungai dan infrastruktur di Bireuen dan Aceh Utara. “Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan,” katanya.
Ia juga tak melupakan luka lama. Di Rumoh Geudong, Pidie, tempat ia dan teman sebayanya dulu kerap dibariskan aparat di masa konflik, ia meminta pemerintah pusat menuntaskan kompensasi bagi korban masa DOM. “Ini adalah kampung saya,” ucapnya. Bagi Dek Fadh, melayani rakyat Aceh adalah melayani orang-orang yang ia kenal sejak kecil.
Kader yang Dipercaya, Jembatan ke Pusat
Sabtu siang, 10 Januari 2026, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, sebuah momen kecil mengubah nasib anggaran Aceh. Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemerintah sedang berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah memaparkan kebijakan fiskal.
Dek Fadh menyela dengan santun. “Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” pintanya. Purbaya tidak keberatan, tetapi keputusan ada di tangan Presiden. Saat itulah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin Satgas DPR, menelepon Presiden Prabowo Subianto langsung dari ruang rapat. Presiden setuju. Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun untuk 2026 kembali utuh, tidak terkena efisiensi.
Momen itu memperlihatkan sesuatu yang jarang terlihat publik yakni kepercayaan yang terbangun antara Dek Fadh dan Dasco. Dek Fadh adalah Ketua DPD Partai Gerindra Aceh sejak akhir 2022, ditunjuk langsung oleh Prabowo. Dasco adalah Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus pimpinan DPR. Hubungan kader dan pimpinan partai itu tidak berhenti di urusan kepartaian. Ia menjelma menjadi jembatan bagi kepentingan rakyat Aceh di tingkat tertinggi.
Usai rapat, Dek Fadh tidak mengklaim kemenangan. Atas nama Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota, ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo, kepada Dasco, kepada Menkeu Purbaya, dan kepada Satgas. Sebagai kader, ia menjalankan arahan pimpinan partainya berprinsip memberi yang terbaik bagi partai, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dan negara sampai manfaatnya ke rakyat.
Penjaga Harmoni di Rumah Sendiri
Saat melantik Mualem dan Dek Fadh pada Februari 2025, Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan khusus, berisikan jaga stabilitas politik dan keamanan Aceh, karena itu sama sekali tidak mudah. Pesan itu terbukti benar.
Awal masa jabatan tidak selalu mulus. Hubungan eksekutif dan legislatif sempat memanas soal penunjukan Plt Sekda Aceh, dan nama Dek Fadh ikut disorot. Namun ketegangan itu tidak dibiarkan berlarut. Ia memilih bekerja, lalu merangkul. Pada 14 September 2026 ia duduk satu meja dengan Ketua DPRA Zulfadhli serta pimpinan fraksi untuk mencari jalan keluar soal dana Otsus 2027, BLPD, dan bendera Aceh. Pada 2 November 2026, Ketua DPRA ikut mendampingi Mualem dan Dek Fadh di Kemenko Polkam. Eksekutif dan legislatif Aceh kini berbicara dengan satu suara di hadapan pusat.
Dukungan politik pun mengalir. Pada Juli 2026, Ketua DPD I Golkar Aceh menginstruksikan seluruh kadernya mendukung pemerintahan Mualem - Dek Fadh. DPW NasDem Aceh menyatakan sikap serupa. Stabilitas ini adalah prasyarat agar visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan dapat dijalankan tanpa gangguan.
Di saat genting, Dek Fadh tampil sebagai penyejuk. Ketika gelombang demonstrasi anarkis melanda Jakarta dan berbagai provinsi pada akhir Agustus 2025, ia mengajak rakyat Aceh tetap tenang, sesuai arahan Gubernur. Ketika terjadi gesekan antara aparat dan konvoi pembawa bantuan di Lhokseumawe pada 25 Desember 2025, ia mengingatkan bahwa Aceh sedang berduka dan meminta semua pihak, baik TNI, Polri, mantan GAM, maupun masyarakat, menahan diri. “Jauhkan sikap arogansi,” pesannya.
Pada peringatan 21 tahun Damai Aceh, ia menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Bagi mantan kombatan yang kini memegang amanah pemerintahan, menjaga harmoni bukan sekadar tugas jabatan. Itu adalah cara merawat perdamaian yang dulu dibayar mahal.
Kerja yang Tak Selalu Terlihat
Tidak banyak yang tahu bahwa di balik setiap kabar baik untuk Aceh ada perjalanan panjang, rapat demi rapat, dan jam istirahat yang dikorbankan. Dek Fadh tidak meminta semua itu dicatat. Ia membiarkan hasil yang berbicara terlihat faktanya TKD Rp1,7 triliun yang kembali utuh, revisi UUPA yang kini di tangan DPR, kepastian hukum Blang Padang yang dijanjikan negara, dan rumah-rumah korban bencana yang perlahan berdiri.
Ia tahu di mana tempatnya. Di depan ada Mualem yang memegang kemudi. Di sampingnya ada seorang wakil yang memastikan setiap instruksi sampai ke tujuan. Dua mantan kombatan yang dulu berjuang di hutan kini berjuang di meja perundingan dan di lumpur pascabanjir, untuk hal yang sama bahwa martabat dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Pekerjaan memang belum selesai. Ribuan keluarga masih menunggu rumah, dan Otsus masih menunggu ketuk palu di Senayan. Namun selama masih ada pemimpin yang rela basah kuyup di sungai demi menjangkau warganya, dan rela memangkas tidurnya demi Aceh, harapan itu akan tetap menyala.