Dr. Usman Lamreung, M.Si. Akademisi Universitas Iskandar Muda dan Direktur Eksekutif / Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR). Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Sorot mata masyarakat dunia dan Indonesia dikejutkan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membuka babak baru dalam politik kekuasaan Indonesia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, peristiwa ini bukan sekadar kehilangan seorang pendamping. Ia menghadirkan kesempatan menata ulang konfigurasi kekuasaan sekaligus ujian untuk menentukan arah pemerintahannya.
Pasca kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran bakal menjadi pusat gravitasi politik baru. Efek dari gravitasi itu membuat partai-partai koalisi berkepentingan memperbesar pengaruhnya agar jagoannya dipilih Presiden Prabowo. Jaringan politik Joko Widodo tentu berkepentingan menjaga posisi tawarnya. Sementara Prabowo mempunyai kesempatan memperluas ruang geraknya tanpa harus terikat sepenuhnya pada kompromi politik yang terbentuk sejak Pemilihan Presiden 2024.
Dinamika itu memunculkan pertanyaan kritisnya, apakah Prabowo akan menggunakan momentum ini untuk memperkuat kemandirian pemerintahannya atau justru kembali tersandera oleh transaksi politik?
Mengurai Simpul Kekuasaan Jokowi
Kita ketahui bersama ketika Gibran maju mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, Jokowi masih menjabat presiden. Pencalonan putra sulungnya bukan semata urusan regenerasi politik. Ia menjadi titik temu antara ambisi kekuasaan Prabowo, kepentingan partai-partai pengusung, dan keberlanjutan pengaruh politik Jokowi.
Prabowo memperoleh dukungan politik yang penting bagi kemenangannya. Di sisi lain, kehadiran Gibran di pemerintahan membuka ruang bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politik setelah meninggalkan Istana.
Kini, konfigurasi itu berubah.
Mundurnya Gibran tidak serta-merta mengakhiri pengaruh Jokowi, karena investasinya sudah jauh hari sejak di Solo hingga menjadi mantan presiden itu masih mempunyai jaringan politik, hubungan dengan elite partai, serta sejumlah figur yang pernah menempati posisi strategis dalam pemerintahannya. Pengaruh tersebut tidak otomatis lenyap hanya karena putranya meninggalkan kursi wakil presiden.
Namun, posisi tawarnya bisa berubah. Jokowi kehilangan satu jalur politik yang paling dekat dengan pusat kekuasaan formal.
Prabowo pun memperoleh keleluasaan lebih besar menentukan siapa yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan. Dua nama yang kelak diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menjadi petunjuk penting yaitu pakah Prabowo masih membutuhkan restu politik Jokowi, memilih kompromi baru, atau mulai membangun konfigurasi kekuasaan yang lebih mandiri?
Kursi Wakil Presiden dan Harga Sebuah Dukungan
Jika berpedoman pada konstitusi memberikan jalan keluar yang jelas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Majelis memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Secara konstitusional, kewenangan mengusulkan calon berada di tangan Prabowo. Namun, secara politik, keputusan itu hampir pasti tidak lahir dalam ruang hampa.
Prabowo membutuhkan dukungan MPR. Partai-partai politik, terutama yang berada dalam koalisi pemerintah, mempunyai kepentingan untuk memengaruhi pilihan tersebut. Di sinilah tawar-menawar kekuasaan berpotensi berlangsung, bahkan sebelum dua nama resmi diajukan.
Bagi partai politik, kursi wakil presiden terlalu strategis untuk dilewatkan. Jabatan tersebut bukan hanya memberikan akses terhadap pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga membuka peluang memperkuat posisi politik menjelang Pemilu 2029.
Wakil presiden baru dapat menjadi figur penting dalam kontestasi politik berikutnya. Terlebih, konstitusi menempatkan wakil presiden sebagai pengganti presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan.
Karena itu, pilihan Prabowo bukan sekadar menentukan siapa yang akan duduk di sampingnya dalam rapat kabinet. Ia turut menentukan siapa yang berpotensi mewarisi kekuasaan dan menjadi pusat konsolidasi politik baru.
Prabowo menghadapi dilema. Mengakomodasi kepentingan partai koalisi dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, jika terlalu banyak memberikan konsesi, ia berisiko menciptakan ketergantungan politik baru.
Jangan sampai kursi yang ditinggalkan Gibran justru menjadi pintu masuk bagi lahirnya pusat kekuasaan lain yang kelak membatasi ruang gerak Presiden.
Tiga Jalan Politik Prabowo
Setidaknya ada tiga pilihan politik yang dapat dipertimbangkan Prabowo.
Pertama, mengajukan figur dari partai politik. Pilihan ini memungkinkan Prabowo memperkuat soliditas koalisi dan menjaga dukungan di parlemen. Namun, partai yang memperoleh kursi wakil presiden akan mendapatkan tambahan pengaruh yang signifikan. Keseimbangan kekuasaan di antara anggota koalisi pun berpotensi berubah.
Kedua, memilih figur teknokrat atau profesional dengan rekam jejak pemerintahan yang kuat. Pilihan ini dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin mengutamakan kompetensi dan efektivitas pemerintahan ketimbang pembagian kekuasaan.
Tetapi seorang teknokrat tidak otomatis terbebas dari persoalan politik. Tanpa dukungan parlemen dan kemampuan membangun komunikasi dengan elite partai, keahlian teknis saja belum tentu cukup untuk menjalankan peran strategis sebagai wakil presiden.
Ketiga, mengajukan figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Pilihan ini dapat menjaga hubungan kedua tokoh sekaligus meredakan kemungkinan ketegangan di antara jaringan pendukung mereka.
Konsekuensinya, Prabowo mungkin kembali menghadapi persepsi bahwa pemerintahannya belum sepenuhnya lepas dari pengaruh pendahulunya.
Ketiga pilihan tersebut mempunyai keuntungan dan risiko. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada siapa yang paling mampu memenangkan persetujuan elite, melainkan siapa yang dapat memperkuat pemerintahan tanpa menciptakan beban politik baru bagi Presiden.
Jangan Jadikan MPR Sekadar Stempel Politik
Persoalan terbesar dalam pengisian kursi wakil presiden bukan terletak pada mekanisme konstitusionalnya. Aturannya cukup jelas. Yang perlu dikhawatirkan adalah kualitas proses politik di baliknya.
Pengisian jabatan ini jangan sampai berubah menjadi transaksi tertutup di antara segelintir elite. Jika nama calon ditentukan semata berdasarkan loyalitas, kedekatan personal, atau imbalan atas dukungan politik, rekam jejak dan integritas mudah tersisih.
MPR pun berisiko hanya menjadi stempel pengesahan atas kesepakatan yang telah disusun sebelumnya.
Prabowo perlu menjelaskan kepada publik alasan di balik dua nama yang akan diajukannya. Apa kapasitas mereka? Bagaimana rekam jejaknya? Apa kontribusi yang dapat mereka berikan bagi pemerintahan? Dan, yang tak kalah penting, seberapa jauh mereka mampu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok politik yang mengusungnya?
MPR juga perlu membuka ruang pembahasan yang transparan. Penilaian terhadap kapasitas, integritas, dan visi calon wakil presiden harus menjadi bagian penting dari proses pemilihan.
Rakyat memang tidak memberikan suara secara langsung dalam pemilihan kali ini. Namun, mereka tetap berhak mengetahui bagaimana dan atas dasar apa seorang wakil presiden dipilih.
Pertaruhan Kepemimpinan Prabowo
Mundurnya Gibran pada akhirnya menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperlihatkan karakter kepemimpinannya.
Selama ini, pemerintahannya dibangun di atas koalisi besar dengan beragam kepentingan. Besarnya dukungan politik memberi keleluasaan menjalankan agenda pemerintahan. Namun, koalisi yang gemuk juga membawa konsekuensi: semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi.
Pergantian wakil presiden menjadi ujian apakah Prabowo mampu mengelola kepentingan tersebut tanpa kehilangan kendali atas arah pemerintahannya.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang bukan sekadar loyal kepada Presiden. Negara membutuhkan sosok yang mampu memberikan pertimbangan kritis, mengoordinasikan kerja pemerintahan, menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rakyat tidak terlalu berkepentingan dengan siapa yang memenangkan perebutan kursi di antara elite politik. Mereka lebih berkepentingan dengan lapangan pekerjaan, daya beli, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kepastian hukum.
Di situlah Prabowo harus meletakkan ukuran pilihannya.
Mundurnya Gibran memberi Prabowo kesempatan menata ulang kekuasaan. Namun, kesempatan itu tidak akan berarti banyak jika hanya digunakan untuk mengganti satu kompromi politik dengan kompromi lainnya.
Pertaruhan Prabowo sesungguhnya bukan siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan apakah ia mampu menggunakan kekuasaannya untuk membangun pemerintahan yang lebih mandiri, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa besar koalisi yang berhasil dirawat Prabowo, melainkan seberapa besar perubahan yang berhasil ia wujudkan bagi Indonesia.
Penulis Oleh: Dr. Usman Lamreung, M.Si. Akademisi Universitas Iskandar Muda dan Direktur Eksekutif / Direktur Lembaga Emirates Development Research (EDR)
Sebelumnya
