Mengapa Mualem Butuh Taqwallah?

DIALEKSIS.COM | Opini - Gubernur tak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan orang-orang yang tepat untuk mengurai kompleksitas kegiatan pemerintahan. Gubernur memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas manajerial yang telah teruji dalam urusan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi pembangunan.  

SDM yang dibutuhkan seorang gubernur tidak selalu tersedia di internal birokrasi pemerintah atau di kalangan “orang berjasa” di lingkar kuasa gubernur. Ini bukan soal porsi kue kekuasaan secara proporsional sesuai jumlah keringat politik yang ditumpahkan, melainkan distribusi tugas yang tepat kepada orang yang tepat untuk mencapai tujuan kekuasaan itu sendiri -- meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dalam konteks inilah kehadiran dr. Taqwallah, M.Kes., sebagai Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pengendalian Layanan Publik dan Pembina Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) mestinya tidak dipersoalkan. 

Taqwallah mungkin bukan “orang berjasa” dan tidak pula bercucuran keringat dalam proses kontestasi politik Mualem menunju tahta Gubernur Aceh saat ini. Tapi Mualem membutuhkan energizer yang telah teruji dapat memutar turbin birokrasi lebih kencang, khususnya dalam pengendalian dan capaian terget realisasi anggaran belanja pembangunan. 

Mualem tahu persis jejak Taqwallah dalam urusan tata kelola birokrasi dan pengendalian pembangunan. Pengalaman serta pemahamannya terhadap sistem kendali hulu-hilir di P2K menjadi modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program Pemerintah Aceh.

Jangan Campuradukkan Kepentingan Politik dan Kebutuhan Pemerintahan

Munculnya kritik dari sebagian pihak, termasuk mereka yang sebelumnya berada dalam barisan pendukung Gubernur Muzakkir Manaf atau Mualem, memperlihatkan bahwa dinamika politik tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan administrasi pemerintahan.

Di sinilah pentingnya membedakan dua ruang yang sering kali dipertukarkan: ruang politik dan ruang pemerintahan.

Dalam politik, loyalitas, komunikasi, kompromi, dan distribusi peran merupakan bagian dari dinamika kekuasaan. Namun, ketika seseorang telah mendapatkan mandat sebagai kepala daerah, tanggung jawab utamanya bukan lagi semata-mata memenuhi ekspektasi kelompok pendukung, melainkan memastikan seluruh mesin pemerintahan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Gubernur memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan siapa saja yang dinilai mampu membantu dirinya menjalankan pemerintahan. Keputusan tersebut tentu harus ditempatkan dalam koridor hukum, tata kelola yang baik, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Maka perbedaan pandangan politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi masuknya tenaga profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman.

Pertanyaan mendasarnya bukan apakah Taqwallah berasal dari kelompok politik tertentu atau bagaimana relasi politiknya dengan pihak-pihak di sekitar gubernur. Pertanyaan yang lebih substansial adalah, apakah kehadirannya mampu meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan pelayanan publik di Aceh?

Di situlah ukuran yang seharusnya digunakan.

P2K: Mengendalikan Pembangunan dari Hulu hingga Hilir

Salah satu aspek yang menarik dari kehadiran Taqwallah adalah penguatan sistem Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K).

P2K bukan sekadar mekanisme administratif untuk mengumpulkan laporan kegiatan. Lebih dari itu, sistem ini dirancang sebagai instrumen pengendalian yang memungkinkan pimpinan mengetahui perkembangan program sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan.

Pendekatan pengendalian dari hulu ke hilir menjadi penting karena persoalan pembangunan pemerintah sering kali tidak muncul ketika proyek sudah selesai, tetapi justru sejak tahap awal.

Keterlambatan dokumen, proses pengadaan yang tidak berjalan sesuai jadwal, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, hingga ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan keuangan merupakan persoalan yang harus dideteksi sedini mungkin.

Dalam sistem P2K, pengendalian tersebut dijabarkan melalui enam format utama.

Format A digunakan untuk merinci kegiatan sebagai instrumen kendali pelaksanaan anggaran.

Format B memantau proses pengadaan barang dan jasa sehingga potensi keterlambatan dapat diketahui lebih awal.

Format C menjadi instrumen pemantauan kinerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sekaligus sebagai mekanisme deteksi dini terhadap hambatan pelaksanaan program.

Format D memetakan kegiatan strategis yang menjadi panduan pimpinan ketika melakukan kunjungan lapangan.

Format E memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan, sedangkan Format F menjadi rekam jejak untuk melihat status fungsional paket kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Enam format tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pembangunan tidak cukup dilakukan melalui laporan akhir tahun atau evaluasi setelah persoalan terjadi.

Pemerintahan membutuhkan sistem yang mampu membaca masalah sebelum masalah itu berkembang menjadi kegagalan program.

Bahkan, sistem P2K ini telah diadopsi dan diterapkan oleh sejumlah daerah. Artinya, pendekatan tersebut memiliki pengalaman implementasi yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola pembangunan. 

Membangun Budaya Kerja Berbasis Data dan Fakta

Hal lain yang tidak kalah penting adalah filosofi kerja yang dibangun melalui sistem pengendalian tersebut.

Ada beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, kinerja organisasi harus diarahkan pada capaian di atas 90 persen. Angka tersebut bukan sekadar target administratif, melainkan dorongan agar setiap perangkat daerah memiliki orientasi hasil yang terukur.

Kedua, pola kerja harus proaktif. Pelaksana kegiatan maupun pimpinan tidak boleh hanya menunggu laporan ketika masalah sudah terjadi. Keduanya harus aktif memantau perkembangan pekerjaan.

Ketiga, diperlukan kesabaran, ketelitian, dan komunikasi yang efektif. Pengendalian pembangunan bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan instruksi. Ia membutuhkan konsistensi dalam memeriksa setiap tahapan.

Keempat, sistem harus menjadi antivirus terhadap budaya ABS (Asal Bapak Senang) dan kebiasaan mencari kambing hitam. Keputusan harus didasarkan pada data dan fakta, bukan laporan yang dibuat untuk menyenangkan atasan.

Kelima, prinsip 0 = 0 melalui indikator hijau, kuning, dan merah harus dipahami sebagai mekanisme pengendalian. Setiap persoalan harus terlihat statusnya, diketahui penyebabnya, dan ditindaklanjuti secara jelas.

Keenam, pembaruan data harus berlangsung tanpa jeda. Informasi perkembangan kegiatan perlu tersedia setiap saat sehingga pimpinan tidak mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah kedaluwarsa.

Pemeriksaan berulang dan penggunaan daftar periksa (checklist) juga menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat.

Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, birokrasi akan bergerak dari budaya administratif menuju budaya kinerja.

Membongkar Penyakit Klasik Birokrasi

Dalam praktik pemerintahan, ada persoalan klasik yang sering kali menghambat percepatan pembangunan. Persoalan itu bukan selalu karena tidak adanya anggaran atau kurangnya program, melainkan karena cara kerja organisasi yang belum sepenuhnya efektif.

Ada pekerjaan yang dikatakan hampir selesai, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Ada pekerjaan yang disebut sulit, tetapi tidak jelas di mana letak hambatannya. Ada pula kegiatan yang dinyatakan siap, tetapi ketika diperiksa masih membutuhkan berbagai persyaratan.

Fenomena semacam ini merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang harus dibaca secara objektif.

Dalam aspek disposisi, misalnya, sering ditemukan istilah seperti dapat disetujui, sesuai arahan, buat draf, dan berbagai instruksi lain yang terkadang tidak segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret.

Sementara dalam aspek informasi, muncul istilah belum disposisi, sedang proses, belum lengkap, bahkan berbagai alasan yang berulang tanpa kepastian penyelesaian.

Masalahnya bukan pada istilah tersebut, melainkan ketika istilah administratif dijadikan tempat berlindung untuk menghindari tanggung jawab.

Di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menembus persoalan hingga ke substansi, teknis operasional, dan detail setiap paket kegiatan.

Pengendalian harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah penyelesaiannya, dan kapan harus selesai?

Tanpa jawaban yang jelas, birokrasi akan terus terjebak dalam rutinitas laporan, disposisi, dan rapat yang tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pembangunan.

Kritik Harus Diukur dari Kinerja, Bukan Kedekatan Politik

Dalam sistem demokrasi, kritik tentu merupakan sesuatu yang sehat. Tidak ada pejabat publik yang harus kebal terhadap kritik. Namun, kritik juga harus dibangun di atas argumentasi yang rasional dan ukuran yang objektif.

Menolak atau meragukan kehadiran seseorang hanya karena perbedaan pandangan politik justru berpotensi mempersempit ruang profesionalisme dalam pemerintahan.

Sebaliknya, membela seseorang hanya karena memiliki kedekatan dengan penguasa juga bukan sikap yang tepat.

Taqwallah harus diberikan ruang untuk bekerja, tetapi pada saat yang sama harus siap dievaluasi berdasarkan hasil kerjanya.

Apakah pengendalian pembangunan menjadi lebih baik? Apakah keterlambatan kegiatan dapat ditekan? Apakah realisasi fisik dan keuangan semakin terukur? Apakah koordinasi antarperangkat daerah semakin efektif? Dan yang paling penting, apakah masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik?

Itulah indikator yang semestinya menjadi dasar penilaian.

Gubernur Mualem juga harus memastikan bahwa keberadaan staf khusus tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan organisasi perangkat daerah. Peran, batas tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta akuntabilitas harus dirumuskan secara jelas.

Sebab, penguatan pengendalian tidak boleh justru melahirkan persoalan baru dalam birokrasi.

Aceh Membutuhkan Hasil, Bukan Sekadar Kompromi Politik

Aceh sedang membutuhkan percepatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Tantangan fiskal, kompleksitas persoalan daerah, serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah membutuhkan pendekatan yang lebih terukur dan profesional.

Dalam situasi seperti ini, gubernur membutuhkan orang-orang yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi kerja pemerintahan yang nyata.

Perbedaan politik dalam proses Pilkada merupakan bagian dari kompetisi demokrasi yang sudah berlalu. Setelah pemerintahan terbentuk, seluruh energi seharusnya diarahkan untuk memastikan program pembangunan berjalan dan masyarakat memperoleh manfaatnya.

Karena itu, kehadiran Taqwallah sebaiknya tidak dibaca sebagai ancaman bagi kelompok tertentu atau gangguan terhadap konfigurasi politik yang telah terbentuk.

Ia harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintahan, sepanjang kewenangan dan tanggung jawabnya dijalankan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ada satu hal yang perlu diingat, pemerintahan tidak dibangun untuk memuaskan seluruh kelompok pendukung, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gubernur berhak memilih orang yang dinilai mampu membantunya. Publik berhak mengawasi dan mengevaluasi hasil kerjanya.

Jadi perdebatan tentang siapa yang paling dekat dengan gubernur, melainkan siapa yang benar-benar mampu membuat pemerintahan bekerja lebih baik.

Taqwallah datang untuk membantu, bukan mengganggu. Namun, ukuran keberhasilannya bukan pada seberapa kuat ia dipercaya gubernur, melainkan seberapa nyata kontribusinya bagi kemajuan pemerintahan dan masyarakat Aceh.[**]

Penulis: Dr. Ir. Aryos Nivada (Pengamat Politik dan Keamanan Aceh}