Sekertaris PKS Aceh Kasibun Daulay, S.H., bersama Ghufran Zainal Abidin Anggota DPR RI dapil Aceh 1 bertemu Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, S.H., M.H. sering disapa Monas bahas infrastruktur pulau terluar. Foto: humas PKS Aceh
DIALEKSIS.COM | Simeulue - Sekretaris Umum DPW PKS Aceh, Kasibun Daulay, S.H., bersama Ghufran Zainal Abidin dan Ketua DPD PKS Simeulue melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, di Pendopo Bupati, baru-baru ini.
Dalam agenda tersebut, rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga bertemu dengan Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Kunjungan ini disebut sebagai bagian dari komitmen PKS dalam memastikan daerah kepulauan, khususnya Simeulue sebagai wilayah terluar dan terdepan Indonesia, mendapatkan perhatian serius dalam agenda pembangunan nasional.
Kasibun Daulay menegaskan, kehadiran mereka bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya konkret untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyinergikan langkah pembangunan lintas sektor.
“Simeulue memiliki posisi strategis sebagai pulau terluar Indonesia. Wilayah seperti ini tidak boleh tertinggal, justru harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi sorotan utama. Kondisi jalan dan jembatan yang menjadi akses vital mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Infrastruktur, menurutnya, bukan hanya menyangkut konektivitas antarwilayah, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan warga, akses terhadap layanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami melihat langsung sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera. Jalan dan jembatan ini menyangkut hajat hidup masyarakat Simeulue,” tambahnya.
Sementara itu, Ghufran Zainal Abidin menegaskan bahwa Simeulue sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan nasional, baik dari sisi penganggaran maupun perencanaan pembangunan jangka panjang. Ia menyebutkan, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan keterlambatan pembangunan.
“Wilayah kepulauan seperti Simeulue memiliki karakteristik tersendiri. Biaya logistik tinggi, akses transportasi terbatas, dan kondisi alam yang menantang harus dijawab dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat,” kata Ghufran.
Ia menambahkan, sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh I, dirinya akan mengawal secara serius usulan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk peningkatan kualitas jalan, penguatan jaringan transportasi laut dan udara, serta dukungan sarana publik yang menunjang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Simeulue merasakan kehadiran negara secara nyata. Pembangunan harus merata dan berkeadilan, termasuk bagi daerah terluar,” tegasnya.
Ghufran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar setiap program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan mempercepat realisasi program strategis bagi Simeulue.
Kehadiran Anggota DPR RI Dapil Aceh I dalam kunjungan tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan program pembangunan, terutama melalui Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Sekum PKS Aceh menegaskan, partainya memiliki saluran politik di tingkat pusat untuk mengawal aspirasi masyarakat Simeulue agar dapat diperjuangkan secara konkret.
“Kami akan mendorong agar kebutuhan infrastruktur Simeulue mendapat perhatian nyata di Komisi V DPR RI. Aspirasi masyarakat harus sampai dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Di akhir kunjungan, rombongan PKS menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mengawal kepentingan masyarakat kepulauan agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
“Memperjuangkan daerah terluar bukan pilihan, tetapi tanggung jawab. Simeulue harus maju, dan kami siap mengawalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya
