Koordinator TTI Aceh, Nasruddin Bahar. Dokumen untuk dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia mengkritik kebijakan Badan Reintegrasi Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,8 miliar untuk pengadaan mobil operasional baru bagi BRA kabupaten/kota se-Aceh serta BRA provinsi pada Tahun Anggaran 2026.
Koordinator TTI Aceh, Nasruddin Bahar, menilai kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran dan berbagai persoalan sosial ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Aceh, khususnya korban konflik.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran, BRA justru menganggarkan pengadaan mobil baru dengan nilai mencapai Rp17,8 miliar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” kata Nasruddin Bahar kepada media dialeksis.com, Selasa (13/5/2026).
Menurutnya, pengadaan mobil operasional tersebut bukan kebutuhan mendesak. Sebab, selama ini BRA kabupaten/kota tetap berjalan meski tanpa kendaraan operasional baru.
“Selama ini BRA tetap berjalan walaupun tanpa mobil operasional baru. Artinya pengadaan ini bukan kebutuhan yang sangat mendesak. Seharusnya anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat korban konflik,” ujarnya.
Nasruddin mengatakan, BRA dibentuk untuk menangani persoalan reintegrasi eks kombatan dan korban konflik Aceh, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pascaperdamaian.
Namun hingga kini, ia menilai kiprah BRA belum menunjukkan hasil signifikan yang benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“BRA dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan persoalan korban konflik Aceh. Tapi sampai hari ini masyarakat masih mempertanyakan capaian dan hasil nyata dari lembaga tersebut,” katanya.
Selain pengadaan mobil operasional, TTI Aceh juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan pasar yang muncul dalam realisasi anggaran BRA Tahun 2026. Berdasarkan data pada aplikasi monitoring LKPP menu realisasi, terdapat dua paket pekerjaan konstruksi yang menjadi perhatian.
Pertama, proyek lanjutan Pembangunan Pasar Paloh Igeuh di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan nilai Rp2.073.026.999. Kedua, proyek Pembangunan Pasar Desa Kota Panton Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, senilai Rp2.396.680.311.
Nasruddin mempertanyakan dasar BRA menangani proyek pembangunan pasar yang menurutnya berada di luar tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
“Kalau kita lihat tupoksinya, pembangunan pasar itu bukan ranah BRA. Itu tupoksi Dinas Koperasi dan UKM. Jadi publik tentu bertanya kenapa BRA mengambil alih pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan dan penggunaan anggaran BRA agar lebih fokus pada program yang menyentuh kepentingan masyarakat korban konflik.
Karena itu, TTI Aceh meminta Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh untuk meninjau kembali kebijakan pengadaan mobil operasional tersebut.
“Kami meminta Gubernur Aceh mengevaluasi kembali kebijakan BRA. Dana pengadaan mobil itu sebaiknya dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat korban konflik yang sampai hari ini masih membutuhkan perhatian serius pemerintah,” tutup Nasruddin Bahar.
Sebelumnya
