Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Foto: Kompas.com/Zuhri Noviandi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem meminta PT PLN (Persero) menjadikan peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal di sebagian wilayah Sumatera sebagai evaluasi besar. Ia menegaskan, gangguan kelistrikan berskala luas tidak boleh kembali terulang karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Mualem mengatakan, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir seluruh aktivitas warga, mulai dari pelayanan publik, kegiatan ekonomi, jaringan komunikasi, pendidikan, hingga layanan kesehatan sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Blackout ini harus menjadi pelajaran besar. Jangan sampai rakyat Aceh kembali dirugikan akibat gangguan listrik berskala luas. PLN harus melakukan evaluasi total, bukan hanya pemulihan sesaat, tetapi memperkuat sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Mualem di Banda Aceh.
Menurut Mualem, dampak pemadaman listrik massal tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil, rumah sakit, sekolah, layanan pemerintahan, hingga sektor komunikasi. Karena itu, ia menilai keandalan listrik harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan energi.
“Kita memahami petugas PLN di lapangan sudah bekerja keras melakukan pemulihan. Pemerintah Aceh mengapresiasi kerja cepat itu. Tetapi setelah listrik kembali normal, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan sistemnya lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap menghadapi gangguan,” katanya.
Kementerian ESDM sebelumnya menyebut gangguan sistem kelistrikan Sumatera dipicu indikasi awal pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca. Gangguan itu kemudian menimbulkan efek domino pada sistem kelistrikan Sumatera dan berdampak terhadap sejumlah pembangkit di berbagai wilayah. ESDM juga mencatat jutaan pelanggan terdampak dan proses pemulihan dilakukan bertahap oleh PLN.
Mualem menilai, kejadian tersebut menunjukkan bahwa kecukupan daya pembangkit saja tidak cukup. Sistem transmisi, interkoneksi, cadangan daya, pengamanan jaringan, serta mitigasi gangguan harus diperkuat secara menyeluruh.
“Kalau Aceh memiliki potensi daya, maka jaringan dan sistem penyalurannya juga harus kuat. Jangan sampai ada gangguan di satu titik, lalu dampaknya meluas ke banyak daerah. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” ujar Mualem.
Ia mendorong PLN dan pemerintah pusat mempercepat penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di Aceh, termasuk jaringan transmisi, sistem interkoneksi, gardu induk, serta sistem cadangan yang mampu menjaga pasokan listrik tetap stabil ketika terjadi gangguan.
Pemerintah Aceh, kata Mualem, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan terus memperkuat koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM. Koordinasi itu penting untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat Aceh terpenuhi secara andal, merata, dan berkelanjutan.
“Kita ingin Aceh memiliki sistem kelistrikan yang tangguh. Listrik yang stabil sangat penting untuk pelayanan publik, investasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh siap berkoordinasi, tetapi PLN juga harus memberi jaminan perbaikan yang konkret,” tegasnya.
Mualem berharap momentum blackout Sumatera menjadi titik balik pembenahan sistem kelistrikan regional. Ia meminta evaluasi dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan menghasilkan langkah nyata.
“Yang paling penting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik. Jangan hanya meminta masyarakat bersabar setiap kali listrik padam. Harus ada perbaikan nyata agar kejadian seperti ini tidak berulang,” tutup Mualem.
Sebelumnya
