DIALEKSIS.COM | Nasional - Menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (6/3/2026) yang menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, sejumlah pengamat menyoroti gaya komunikasi publik pejabat negara yang dinilai berpotensi menimbulkan kegelisahan.
Menurut Mashudi SR, Sekretaris Prakarsa Consideran Madani, pernyataan menenangkan seperti “BBM aman” penting untuk meredam kecemasan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa rekam jejak komunikasi pejabat nasional turut menentukan bagaimana pernyataan tersebut diterima di lapangan. Prakarsa Consideran Madani memberikan catatan bahwa kredibilitas pesan publik dibangun dari konsistensi dan akurasi informasi.
“Setelah sebelumnya muncul pernyataan yang menghebohkan terkait ketersediaan BBM di tengah ketidakstabilan geopolitik, pernyataan terbaru yang menegaskan stok aman memang respons yang diperlukan. Namun ini bukan pertama kalinya pernyataan dari level kementerian menimbulkan kontroversi dan pola seperti itu membuat kepercayaan publik mudah goyah,” ujar Mashudi kepada wartawan.
Dalam pernyataannya, Menteri menyebut langkah antisipatif, termasuk penyesuaian sumber pasokan dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara seperti Amerika dan Afrika serta Amerika Latin, serta kesiapan Pertamina dalam mengamankan rantai pasok. Meski demikian, Mashudi menyatakan bahwa aspek kunci bukan hanya ketersediaan fisik BBM, melainkan cara dan waktu penyampaian informasi.
“Komunikasi publik seorang pejabat memegang peran sangat penting. Bukan sekadar menyampaikan pesan isi, konteks, dan timing harus diperhitungkan. Salah ucap seorang petinggi bisa memicu kepanikan, antrean, atau gangguan distribusi yang sesungguhnya dapat dihindari,” tambahnya.
Kekhawatiran itu terkait dinamika di kawasan Teluk, yang antara lain melibatkan potensi gangguan pelayaran lewat Selat Hormuz akibat ketegangan antara Iran dan koalisi yang melibatkan Amerika Serikat serta Israel. Pemerintah menyatakan telah menempuh langkah diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko pasokan.
Mashudi juga menekankan pentingnya protokol komunikasi internal di lingkungan kementerian dan lembaga terkait. “Saran bijak bagi siapa pun, terlebih pemangku kebijakan: pikir dulu sebelum berkata. Keterbukaan itu penting, tetapi harus disertai akurasi dan pemahaman atas implikasi pernyataan tersebut,” ujarnya.
Sebagai penutup, Mashudi meminta agar setiap rilis informasi dari pejabat negara dilengkapi data yang jelas dan rencana mitigasi konkret, sehingga publik tidak hanya menerima jaminan verbal tetapi juga bukti kesiapan teknis dan logistik.