Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, M.P, IPU, ASEAN Eng. Foto: Doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Forum Group Discussion (FGD) pemanfaatan lumpur banjir menjadi bahan baku batu bata dinilai menjadi pintu masuk penting untuk mencari solusi konkret atas ribuan hektare sawah di Aceh yang tertimbun lumpur akibat banjir dan longsor.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, M.P, IPU, ASEAN Eng, mengatakan FGD tersebut tidak boleh berhenti sebagai ruang diskusi semata, tetapi harus melahirkan langkah kerja yang dapat langsung diuji dan diterapkan di lapangan.
Menurut Azanuddin, gagasan mengubah lumpur menjadi bahan baku bata ringan maupun batu bata merupakan peluang yang perlu dikawal serius. Selain membantu mengurangi tumpukan material lumpur di lahan pertanian, program ini juga berpotensi membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat terdampak bencana.
“FGD ini penting untuk memastikan hasil penelitian benar-benar bisa diturunkan menjadi program nyata. Kita tidak ingin ini hanya menjadi konsep, tetapi harus ada lokasi percontohan, ada kelompok masyarakat yang mengelola, ada teknologi yang digunakan, dan ada pasar yang bisa menyerap hasil produksinya,” kata Azanuddin kepada Dialeksis, Jumat (26/6/2026).
Sebelumnya, Azanuddin kembali bertemu dengan Project Coordinator Program Lumpur Jadi Bata, Humairoh Anahdi, di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan penelitian pemanfaatan lumpur menjadi bahan baku bata ringan yang saat ini dikembangkan Forum Zakat Research Hub bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat.
Program tersebut lahir dari kebutuhan mencari solusi terhadap lahan pertanian yang rusak berat akibat banjir dan longsor pada 26 November 2025. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total areal persawahan terdampak mencapai 57.364 hektare. Dari jumlah itu, 27.437 hektare mengalami rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, dan 16.276 hektare rusak berat.
Azanuddin menjelaskan, lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang telah dan sedang ditangani oleh Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota. Namun, lahan rusak berat masih membutuhkan pendekatan berbeda karena sebagian besar tertimbun material lumpur dalam jumlah besar.
“Untuk lahan rusak berat, kita membutuhkan solusi yang tidak biasa. Kalau lumpur itu hanya dipindahkan, persoalannya belum selesai. Tetapi kalau bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi, maka ini menjadi solusi ganda: lingkungan tertangani, masyarakat mendapat manfaat,” ujarnya.
Azanuddin menilai, hasil pembahasan dalam FGD nantinya harus mampu menjawab beberapa kebutuhan mendasar. Di antaranya kepastian hasil uji teknis, lokasi percontohan, kesiapan mesin produksi, model pengelolaan oleh masyarakat, skema pembiayaan, hingga strategi pemasaran produk bata ringan atau batu bata yang dihasilkan.
Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota, lembaga riset, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga zakat, dan masyarakat terdampak ikut terlibat sejak awal. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tersebut tidak berhenti pada tahap penelitian.
“Selama ini ide pemanfaatan lumpur sudah ada. Namun untuk implementasinya tentu tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada kolaborasi. Pemerintah Aceh siap mendukung, memfasilitasi, dan terus berkoordinasi agar program ini bisa segera diuji di lapangan,” kata Azanuddin.
Ia menyebut, salah satu tantangan terbesar bukan semata pada teknologi produksi, melainkan pada penerimaan pasar dan budaya penggunaan bata ringan di Aceh yang masih terbatas. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat, kontraktor, pemerintah daerah, serta pelaku pembangunan dinilai penting dilakukan sejak awal.
“Kalau produknya sudah bisa dibuat, pertanyaan berikutnya siapa yang menggunakan. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan pasar. Pemerintah dan berbagai pihak bisa ikut mendorong pemanfaatan bata ringan hasil produksi masyarakat untuk pembangunan rumah, fasilitas umum, maupun infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Azanuddin juga berharap program ini dapat diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat di wilayah terdampak, khususnya di daerah yang menjadi lokasi pengambilan sampel dan calon percontohan seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan usaha.
“Kalau mesin produksi ditempatkan pada kelompok masyarakat yang siap mengelola, maka nilai tambahnya akan kembali kepada warga. Ini yang kita harapkan. Lumpur yang semula menjadi masalah bisa berubah menjadi peluang ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Project Coordinator Program Lumpur Jadi Bata, Humairoh Anahdi, mengatakan tim peneliti saat ini sedang menyelesaikan tahapan pematangan penelitian sebelum memasuki fase implementasi.
“Dalam waktu dekat kami akan menggelar rapat internal. Setelah itu akan dilanjutkan dengan FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi pengambilan sampel tanah,” kata Humairoh.
Humairoh menjelaskan, FGD tersebut bertujuan memperoleh masukan terhadap hasil penelitian sekaligus menyusun langkah implementasi, termasuk penentuan lokasi percontohan, penempatan mesin produksi bata ringan, strategi pengelolaan usaha, serta pemasaran produk.
Ia menambahkan, tahap awal penelitian difokuskan pada produksi bata ringan. Ke depan, teknologi tersebut diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, termasuk untuk produksi bata bakar.
“Kami berharap mesin produksi nantinya ditempatkan pada kelompok masyarakat yang bersedia mengelola usaha ini. Selain mengurangi tumpukan lumpur, program ini diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat terdampak bencana,” ujarnya.
Azanuddin menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus mengawal upaya tersebut agar menjadi bagian dari strategi pemulihan sektor pertanian pascabencana. Ia berharap FGD dapat menghasilkan rekomendasi yang operasional, terukur, dan langsung dapat ditindaklanjuti.
“Yang paling penting, program ini harus memberi manfaat nyata bagi petani dan masyarakat terdampak. Kita ingin pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan lahan, tetapi juga melahirkan inovasi dan sumber ekonomi baru,” pungkas Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh.
Sebelumnya
