Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan gagasan pemanfaatan lumpur bencana sebagai bahan baku batu bata atau bata ringan akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Distanbun Aceh pada Kamis (9/7/2026). [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus mencari terobosan untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Salah satu gagasan yang kini mulai dimatangkan adalah pemanfaatan lumpur bencana sebagai bahan baku batu bata atau bata ringan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan gagasan tersebut akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Distanbun Aceh pada Kamis (9/7/2026).
FGD itu merupakan hasil kolaborasi intensif antara Distanbun Aceh, Forum Zakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), serta Nurul Hayat. Kegiatan tersebut dijadwalkan menghadirkan tim peneliti dari Jakarta dan Banda Aceh.
“Kolaborasi intensif yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan Forum Zakat, BRIN, USK, dan Nurul Hayat akan melahirkan FGD tentang pemanfaatan lumpur bencana untuk menjadi batu bata atau bata ringan. Insya Allah tim peneliti dari Jakarta dan Banda Aceh akan hadir langsung,” ujar Azanuddin kepada Dialeksis, Rabu (8/7/2026).
Azanuddin menjelaskan, pertemuan pihaknya dengan sejumlah mitra di Jakarta pada akhir Juni lalu menyepakati perlunya forum khusus untuk membahas hasil riset, peluang penerapan teknologi, serta model pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan sedimen banjir.
Menurut dia, gagasan mengolah lumpur bencana tidak boleh berhenti sebagai wacana. Pemerintah Aceh, kata Azanuddin, membutuhkan solusi yang lebih konkret, terutama untuk menangani material lumpur dalam jumlah besar yang menutupi lahan sawah, permukiman, dan lingkungan masyarakat pascabencana.
“Konsep ini adalah salah satu alternatif dalam memberikan solusi terhadap lumpur bencana yang berpotensi menjadi batu bata atau bata ringan, tergantung dari komposisi lumpur yang ada,” kata Azanuddin.
Ia menyebut, terdapat sekitar 16.283 hektare sawah di seluruh Aceh yang masuk kategori rusak berat. Angka itu belum termasuk potensi sebaran lumpur yang masih berada di kawasan permukiman masyarakat.
“Bila dihitung kandungan lumpur secara keseluruhan, tentu bisa lebih luas lagi jika dikaitkan dengan lumpur yang masih ada di pemukiman masyarakat. Karena itu, kita harus melihat lumpur ini bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga sebagai potensi yang dapat dikelola,” ujarnya.
Azanuddin berharap hasil penelitian yang telah dilakukan tim dapat dimanfaatkan untuk menopang pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Ia menilai, apabila hasil uji laboratorium menunjukkan kelayakan material, maka lumpur bencana dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi melalui skema pemberdayaan masyarakat.
“Harapan kami, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab aspek teknis, tetapi juga bisa membuka jalan bagi lahirnya kegiatan ekonomi baru di wilayah terdampak. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi korban bencana, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku pemulihan,” kata Azanuddin.
Ia menambahkan, FGD tersebut menjadi penting karena masih ada sejumlah tahapan lanjutan yang harus dibahas bersama. Di antaranya validasi hasil uji laboratorium, kesesuaian material di setiap lokasi, kesiapan teknologi produksi, aspek legal, kelembagaan, pembiayaan, hingga peluang pasar dari produk bata atau bata ringan yang dihasilkan.
“Memang masih ada proses lanjutannya. Untuk itulah FGD ini kami rasa penting dilakukan. Kita ingin semua pihak duduk bersama, melihat hasil riset secara objektif, lalu menyusun langkah yang realistis dan bisa dikerjakan,” ujar Azanuddin.
Menurut Azanuddin, tim peneliti telah menyelesaikan penelitian awal dan uji laboratorium terhadap material sedimen. Hasil tersebut akan dipaparkan dalam FGD kepada para pemangku kepentingan.
Distanbun Aceh juga telah mengirimkan undangan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.
“Kita sudah mengirimkan surat undangan kepada beberapa SKPA terkait dan juga SKPK dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Semoga Pak Sekda Aceh dapat membuka sekaligus memberi arahan nantinya pada acara tersebut,” ujar Azanuddin.
Azanuddin menegaskan, penanganan sawah rusak berat membutuhkan pendekatan yang berbeda dari lahan rusak ringan dan sedang. Jika lahan rusak ringan masih dapat dipulihkan melalui pembersihan dan pengolahan kembali, maka lahan rusak berat yang tertimbun lumpur dalam jumlah besar membutuhkan strategi khusus.
“Untuk lahan rusak berat, kita tidak bisa memakai pendekatan biasa. Kalau lumpur hanya dipindahkan, masalahnya belum selesai. Tetapi jika lumpur itu bisa diolah menjadi bahan bangunan, maka kita mendapatkan dua manfaat sekaligus: lingkungan tertangani dan ekonomi masyarakat bergerak,” katanya.
Ia juga mendorong agar hasil FGD nantinya tidak hanya berupa rekomendasi umum, tetapi melahirkan rencana aksi yang terukur. Azanuddin berharap ada penentuan lokasi percontohan, kelompok masyarakat pengelola, kebutuhan alat produksi, serta pola kemitraan yang jelas antara pemerintah, lembaga riset, lembaga zakat, kampus, dan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana hasil riset ini bisa turun ke lapangan. Perlu ada pilot project. Perlu ada desa atau kelompok masyarakat yang siap. Perlu ada pendampingan. Dan tentu harus ada kepastian bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar serta memiliki pasar,” ujar Azanuddin.
Sementara itu, Coordinator Project Forum Zakat, Humairoh Anahdi, mengatakan FGD tersebut akan membahas berbagai hal teknis terkait pemanfaatan sedimen banjir. Menurut dia, tim akan memaparkan hasil riset awal, baik uji laboratorium maupun temuan lapangan, kepada para pemangku kepentingan.
“Kami akan paparkan hasil riset awal, baik uji lab maupun hasil temuan lapangan kepada stakeholder terkait. Forum ini juga akan mengonsolidasikan isu teknis, sosial, legal, dan kelembagaan terkait pemanfaatan sedimen banjir,” ujar Humairoh.
Humairoh mengatakan, FGD juga diharapkan dapat menyepakati pelaksanaan riset lanjutan bersama pemangku kepentingan di desa serta para tokoh kunci di wilayah terdampak.
Ia menjelaskan, dari riset awal ditemukan adanya variasi karakteristik material sedimen antar lokasi. Artinya, tidak semua titik memiliki tingkat kesesuaian yang sama untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bata atau bata ringan.
“Selain itu, kami juga menemukan adanya perbedaan tingkat penerimaan masyarakat terhadap rencana pemanfaatan sedimen, termasuk manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, dan kesiapan mendukung pelaksanaan,” kata Humairoh.
Menurut Humairoh, temuan tersebut menunjukkan pentingnya FGD dilakukan. Sebab, pemanfaatan lumpur bencana tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga menyangkut penerimaan sosial, tata kelola, keberlanjutan ekonomi, dan kesiapan masyarakat setempat.
“Di sinilah pentingnya FGD ini kita lakukan. Kami bekerja sama dengan Distanbun Aceh dalam proses ini. Selama ini kami juga intens berdiskusi dan berkomunikasi dengan Kadistanbun Aceh,” ujarnya.
Humairoh berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan solusi alternatif yang benar-benar dapat diterapkan dalam pemulihan Aceh pascabencana.
“Harapan kita bersama, semoga ini bisa diimplementasikan sehingga ada solusi alternatif yang kita hasilkan untuk pemulihan Aceh,” kata Humairoh.
Azanuddin menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus mendorong pendekatan pemulihan yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis riset. Menurutnya, bencana besar yang melanda Aceh harus dijawab dengan kerja bersama dan keberanian mencari solusi baru.
“Bencana ini memberi kita pelajaran bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki yang rusak. Kita juga harus mampu membangun kembali dengan cara yang lebih cerdas. Jika lumpur bencana bisa menjadi bata, maka itu bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga simbol bahwa Aceh mampu bangkit dari musibah dengan kekuatan ilmu, kolaborasi, dan gotong royong,” ujar Azanuddin. [arn]
Sebelumnya
