Kamis, 19 November 2026
Beranda / Parlemen Kita / Rizky Ramadhan Melawan, Tantang BKD Nagan Raya Bersikap Adil

Rizky Ramadhan Melawan, Tantang BKD Nagan Raya Bersikap Adil

Kamis, 19 November 2026 09:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan. Foto: Ist


DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Rencana rapat paripurna DPRK Nagan Raya terkait dugaan pelanggaran etik Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan memunculkan polemik baru. Menjelang agenda yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026), Rizki mempertanyakan independensi Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan meminta pimpinan dewan menunda pengambilan keputusan.

Keberatan itu disampaikan Rizki melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026). Ia menilai proses pemeriksaan terhadap dirinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama menyangkut kesempatan memberikan pembelaan dan mekanisme pemanggilan.

"Saya menantang BKD untuk bersikap independen. Saya menantang pimpinan DPRK untuk menunda paripurna sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Rizki.

Menurut Rizki, dirinya tidak pernah bermaksud menghindari pemeriksaan terkait laporan dugaan khalwat yang menyeret namanya. Namun, ia keberatan apabila proses etik berlangsung tanpa mempertimbangkan haknya sebagai pihak yang diperiksa.

"Saya sebagai Ketua DPRK Nagan Raya menyatakan sikap. Saya tidak menolak diperiksa. Saya menolak diperiksa dengan cara yang tidak adil," tegasnya.

Rizki mengungkapkan, pemanggilan BKD sebelumnya dilakukan ketika dirinya sedang menjalankan tugas kedinasan di Jakarta. Ia mengaku telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Persoalan semakin berkembang setelah Rizki menyoroti langkah Wakil Ketua BKD DPRK Nagan Raya, Cut Man, yang menurutnya mengajak masyarakat menghadiri rapat paripurna.

Rizki menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan legislatif.

"Itu bukan penegakan etik. Itu mobilisasi untuk menjatuhkan ketua," ujarnya.

Ia juga mengisyaratkan adanya kepentingan yang dapat memperoleh keuntungan apabila dirinya diberhentikan dari jabatan Ketua DPRK. Meski demikian, Rizki tidak menjelaskan pihak yang dimaksud ataupun memaparkan bukti yang mendukung dugaan tersebut.


BKD Sudah Periksa Pelapor dan Terlapor

Sebelumnya, BKD DPRK Nagan Raya telah memeriksa Intan Keumala Tanzil selaku pelapor pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.

Setelah beberapa kali pemanggilan, Rizki akhirnya menghadiri pemeriksaan BKD pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 10.20 WIB.

Cut Man sebelumnya membenarkan bahwa BKD telah meminta keterangan Rizki, pelapor, serta sejumlah saksi.

Menurutnya, hasil pemeriksaan akan diteruskan kepada Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna sesuai mekanisme DPRK Nagan Raya.

Cut Man juga menyatakan proses pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan tata tertib yang berlaku.

Dalam pernyataan terpisah pada 18 November 2026, Cut Man meminta semua pihak menghormati kewenangan BKD. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan etik tidak otomatis menunjukkan seseorang telah bersalah.

Menurutnya, BKD merupakan alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga disiplin dan kehormatan anggota legislatif. Karena itu, proses pemeriksaan harus diberikan ruang untuk berjalan secara objektif dan profesional.


Perkara Juga Ditangani Polda Aceh

Di luar mekanisme etik DPRK, laporan dugaan khalwat yang melibatkan Rizki juga ditangani aparat penegak hukum.

Polda Aceh sebelumnya menyatakan bahwa penanganan perkara telah dilimpahkan dari Polres Nagan Raya kepada Subdirektorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

Perkara tersebut berawal dari laporan yang disampaikan istri Rizki setelah peristiwa pada akhir Oktober 2026. Hingga perkembangan terakhir yang ditelusuri, belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Rizki bersalah.

Kuasa hukum Rizki, Bahrul Ulum dan Raja Inal Manurung, sebelumnya juga meminta seluruh pihak tidak membentuk kesimpulan berdasarkan opini publik.

Mereka menekankan bahwa dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum dengan alat bukti yang sah.


Dua Proses Hukum Menjadi Sorotan

Polemik ini mempertemukan dua mekanisme berbeda, yakni pemeriksaan dugaan tindak pidana oleh kepolisian dan pemeriksaan pelanggaran etik oleh BKD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD memberikan kewenangan kepada badan kehormatan untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi, serta meminta pembelaan anggota dewan yang diadukan.

Aturan tersebut juga mengatur kemungkinan penjatuhan sanksi apabila pelanggaran etik terbukti, termasuk mekanisme yang berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD.

Dengan demikian, permintaan Rizki agar paripurna ditunda hingga adanya putusan pengadilan merupakan sikap yang diajukannya dalam polemik tersebut. Pemeriksaan etik dan perkara pidana memiliki mekanisme hukum masing-masing.

Persoalan ini kini tidak hanya menyangkut laporan dugaan pelanggaran terhadap seorang pejabat publik, tetapi juga menguji bagaimana BKD DPRK Nagan Raya menjalankan kewenangannya secara transparan, objektif, dan memberikan ruang pembelaan kepada pihak yang diperiksa.

Keputusan yang diambil nantinya diharapkan bertumpu pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan tekanan ataupun kepentingan politik.

Sebab, menjaga kehormatan lembaga legislatif bukan sekadar memastikan adanya sanksi terhadap pelanggaran, melainkan juga menjamin setiap proses pemeriksaan berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI