Komisi II DPRK Banda Aceh meninjau Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang berada di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). [Foto: Humas DPRK BNA]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, belum berjalan optimal. Dari kapasitas layanan 5.000 pengguna, fasilitas yang dibangun dengan anggaran pemerintah pusat itu baru dimanfaatkan sekitar 14 pelanggan.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh segera mengambil langkah untuk mengoptimalkan fasilitas pengolahan limbah domestik tersebut.
Menurut Zidan, SPALD-T yang dibangun dengan investasi sekitar Rp 200 miliar, termasuk pengadaan lahan, seharusnya dapat menjadi solusi pengelolaan limbah rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga lingkungan perkotaan.
Namun, pemanfaatannya masih terkendala belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Saat ini, pengguna SPALD-T baru berasal dari sejumlah instansi, antara lain Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Butuh Anggaran Rp 60 Miliar
Zidan mengatakan, Pemko Banda Aceh perlu lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan jaringan pipa pendukung segera direalisasikan.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jaringan sambungan rumah tersebut diperkirakan mencapai Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi PAN itu juga menyoroti biaya operasional SPALD-T yang mencapai sekitar Rp 300 juta dan masih ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurut dia, beban tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah jika fasilitas tidak segera dimanfaatkan secara maksimal.
Padahal, SPALD-T diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan sanitasi masyarakat, tetapi juga berpeluang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota.
Saat ini, pengelolaan fasilitas tersebut berada di bawah Perumda Tirta Daroy.
Zidan berharap Pemko Banda Aceh segera menuntaskan persoalan jaringan pendukung agar investasi pemerintah pusat itu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban operasional APBK. [*]
Sebelumnya