Sampai Kapan Aceh Jadi Penonton?

DIALEKSIS.COM | Opini - Piala Dunia 2026 hampir usai. Sejak babak penyisihan hingga semifinal, suasana di Aceh nyaris selalu sama. Warung-warung kopi dipenuhi pengunjung yang rela begadang demi menyaksikan pertandingan. Bukan hanya anak muda Aceh juga paruh baya bahkan yang sudah tua-tua menyatu menonton piala dunia. Sepak bola memang memiliki cara sendiri untuk menyatukan banyak orang.

Namun, di balik riuhnya suasana itu, ada satu pertanyaan yang mengusik pikiran. Mengapa dalam urusan sepak bola kita hanya bisa menjadi penonton tentu mudah dipahami, tetapi mengapa dalam mengelola kekayaan yang dimiliki sendiri Aceh juga masih sering berada di posisi yang sama?

Pertanyaan itu bukan lahir dari sikap pesimistis. Sebaliknya, pertanyaan itu muncul karena Aceh memiliki hampir semua modal untuk tumbuh lebih cepat. Kekayaan alam tersebar di berbagai wilayah. Gas bumi kembali ditemukan dalam jumlah yang menjanjikan. Potensi emas, batu bara, hasil laut, kopi, nilam, kelapa sawit, serta berbagai komoditas pertanian dan perkebunan menjadi kekuatan ekonomi yang tidak dimiliki semua daerah.

Sayangnya, kekayaan itu belum sepenuhnya menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat secara luas. Yang sering terdengar justru kabar tentang potensi, rencana investasi, atau penemuan sumber daya baru. Sementara itu, di banyak rumah, pertanyaan yang lebih sederhana terus berulang, "Setelah lulus, anak kita akan bekerja di mana?"

Pertanyaan tersebut semakin relevan setiap kali musim wisuda tiba. Ribuan lulusan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi dilepas dengan harapan besar. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Orang tua tentu berharap pendidikan menjadi jalan bagi anak-anak mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan itu. Kesempatan kerja tumbuh, tetapi belum mampu mengimbangi pertambahan jumlah lulusan setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Aceh masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di balik angka tersebut terdapat ribuan anak muda yang sedang mencari peluang untuk memulai kehidupan.

Sebagian memilih merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Kalimantan, atau daerah lain. Sebagian bertahan di Aceh dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Tidak sedikit pula yang menerima pekerjaan sekadar agar tetap memiliki penghasilan. Tentu tidak ada pekerjaan yang rendah untuk dihormati. Namun, ketika lulusan diploma dan sarjana tidak memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensinya, Aceh sesungguhnya sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar angka pengangguran.

Pendidikan telah menghasilkan sumber daya manusia yang semakin baik. Yang belum berkembang dengan kecepatan yang sama adalah ruang bagi mereka untuk berkarya. Di sinilah persoalan itu bermula. Aceh bukan kekurangan anak-anak muda yang memiliki kemampuan, melainkan masih mencari cara agar kemampuan tersebut bertemu dengan peluang yang tersedia di daerahnya sendiri.

Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak sesederhana membandingkan jumlah sumber daya alam dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalannya jauh lebih kompleks. Aceh sesungguhnya pernah merasakan bagaimana kehadiran industri mampu menggerakkan ekonomi daerah. Pada masa beroperasinya PT Arun di Lhokseumawe, aktivitas ekonomi tumbuh cukup pesat. Kehadiran industri tersebut menciptakan lapangan kerja, menghidupkan sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga usaha-usaha kecil yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Pengalaman itu menjadi bukti bahwa Aceh pernah memiliki ekosistem ekonomi yang bertumpu pada aktivitas industri.

Hari ini, Aceh masih memiliki kekayaan yang tidak kalah besar. Aktivitas pertambangan emas dan batu bara tetap berlangsung. Sektor perkebunan menghasilkan kelapa sawit, kopi, nilam, dan berbagai komoditas unggulan lainnya. Laut Aceh menyimpan potensi perikanan yang melimpah. Belum lagi penemuan cadangan gas bumi yang kembali memunculkan optimisme terhadap masa depan ekonomi daerah.

Namun, satu pertanyaan penting masih layak diajukan. Mengapa daerah yang begitu kaya sumber daya alam masih menghadapi persoalan lapangan kerja yang belum kunjung teratasi? Bahkan dijuluki sebagai daerah termiskin di Sumatera.

Salah satu jawabannya terletak pada belum kuatnya industri pengolahan di daerah. Sebagian besar komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah komoditas tersebut diolah di luar Aceh. Di sanalah industri berkembang, teknologi bertumbuh, investasi terus mengalir, dan lapangan kerja tercipta dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Akibatnya, Aceh lebih banyak dikenal sebagai daerah penghasil bahan baku daripada pusat pertumbuhan industri. Padahal, nilai ekonomi terbesar bukan hanya terletak pada apa yang diambil dari dalam bumi, tetapi pada proses pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tinggi. Selama mata rantai itu belum berkembang di Aceh, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat tentu tidak akan sebesar potensi yang dimiliki.

Kondisi ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi terus meningkatkan kualitas lulusannya, tetapi dunia kerja di daerah belum berkembang dengan kebutuhan yang seimbang. Akibatnya, banyak lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Sebagian memilih merantau, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor yang tidak berkaitan dengan bidang ilmu yang mereka pelajari.

Aceh sebenarnya memiliki peluang untuk mengubah keadaan tersebut. Status Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan, ditambah dukungan Dana Otonomi Khusus yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Kewenangan dan dukungan anggaran itu semestinya tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui hilirisasi, pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Pembangunan pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang selesai dikerjakan. Masyarakat akan lebih merasakan manfaatnya ketika anak-anak mereka memiliki kesempatan bekerja di daerah sendiri, ketika lulusan perguruan tinggi tidak lagi harus meninggalkan Aceh demi mencari masa depan, dan ketika kekayaan alam benar-benar menghadirkan nilai tambah yang dinikmati oleh rakyat Aceh.

Pendidikan dan pembangunan ekonomi semestinya berjalan dalam irama yang sama. Selama ini perhatian terhadap pendidikan di Aceh sebenarnya cukup besar. Sekolah dan madrasah terus berbenah, perguruan tinggi menghasilkan lulusan dengan kualitas yang semakin baik, bahkan tidak sedikit putra-putri Aceh yang mampu bersaing di tingkat nasional. Modal sumber daya manusia itu sudah tersedia. Yang belum sepenuhnya hadir adalah ruang agar mereka dapat mengabdikan kemampuan tersebut di daerahnya sendiri.

Tidak sedikit lulusan yang akhirnya bekerja pada bidang yang sama sekali berbeda dengan kompetensi yang dimiliki. Ada sarjana yang memilih pekerjaan apa saja agar tetap memperoleh penghasilan. Ada pula yang harus meninggalkan Aceh karena peluang karier lebih terbuka di provinsi lain. Pilihan itu tentu sah dan patut dihormati. Namun, bila keadaan tersebut terus berulang dari tahun ke tahun, Aceh perlahan kehilangan sebagian tenaga terbaiknya. Daerah lain menikmati hasil dari sumber daya manusia yang dididik di Aceh.

Kondisi seperti ini tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ketenagakerjaan. Ini juga menyangkut efektivitas investasi di bidang pendidikan. Negara, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencetak generasi yang terdidik. Akan sangat disayangkan apabila ilmu, keterampilan, dan kreativitas yang mereka miliki justru berkembang di luar Aceh karena terbatasnya kesempatan di daerah sendiri.

Karena itu, membangun Aceh tidak cukup hanya dengan meningkatkan kualitas pendidikan atau mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Kedua kekuatan tersebut harus dipertemukan. Kekayaan alam membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelolanya, sementara dunia pendidikan membutuhkan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap lulusan sesuai kompetensinya. Ketika keduanya berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan pernah optimal.

Aceh memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan itu. Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas dalam merancang kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Kekayaan alam yang dimiliki dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri pengolahan, ekonomi berbasis inovasi, serta usaha-usaha baru yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal. Pada saat yang sama, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi perlu terus memperkuat kompetensi lulusan agar selaras dengan perkembangan teknologi, dunia usaha, dan kebutuhan industri masa depan.

Piala Dunia akan segera melahirkan juara. Akan tetapi, bagi Aceh, pertandingan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertandingan itu bukan tentang siapa yang mengangkat trofi, melainkan tentang keberanian mengubah potensi menjadi kemajuan, kekayaan alam menjadi kesejahteraan, dan pendidikan menjadi kekuatan yang menggerakkan pembangunan.

Aceh tidak kekurangan sumber daya alam. Aceh juga tidak kekurangan generasi muda yang cerdas dan terdidik. Tantangan terbesar kita adalah memastikan keduanya saling bertemu dalam sebuah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Ketika lapangan kerja tumbuh, industri berkembang, dan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi dapat membangun masa depan tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya, saat itulah Aceh tidak lagi dikenal sebagai penonton. Aceh akan berdiri sebagai pelaku utama yang mengelola kekayaannya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakatnya sendiri.

Penulis: Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si (Kepala Madrasah di Banda Aceh, Penggiat dan Peminat Masalah pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan)