Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P. Founder / Chairman International Institute For Aceh Studies (IIAS). Senator DPD RI asal Aceh 2014-2024.
DIALEKSIS.COM | Opini - Kalian yang hari ini sibuk nongkrong di coffee shop kawasan Banda Aceh atau daerah Aceh lainnya, menyeduh sanger hangat sambil menatap layar gawai, mungkin menganggap hiruk-pikuk tentang "Blok Andaman" hanyalah deretan angka mati di rubrik ekonomi berita online. Triliunan kaki kubik gas, Plan of Development (PoD), atau wilayah di atas 12 mil laut, semua itu terdengar seperti bahasa yang belum menyentuh kepentingan Aceh.
Namun, tahukah kalian? Di bawah hamparan laut dalam perairan Andaman yang tenang itu, tersimpan takdir masa depan kalian. Ada potensi perputaran ekonomi senilai ribuan triliun rupiah. Angka yang bisa mengubah nasib pengangguran intelektual di Aceh, angka yang bisa membiayai beasiswa anak-cucu kita hingga ke ujung dunia.
Beberapa hari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginjakkan kakinya di tanah Aceh. Di depan kamera, beliau tersenyum, menyapa dengan hangat, dan melontarkan kalimat yang terdengar sangat merdu: "Kita selesaikan masalah Andaman ini secara adat."
Sebagai akademisi dan putra Aceh yang telah lama mengawal kebijakan regulasi, dada saya bergemuruh. Saya melihat senyum itu, saya mendengar kalimat manis itu, dan seketika ingatan saya melompat mundur ke dekade 1970-an, era di mana orang tua atau kakek-nenek kita mungkin berada di era itu.
Mari kita bercerita tentang sejarah, agar kalian paham mengapa kehadiran Bahlil di Aceh memiliki makna politik yang teramat dalam, sekaligus membawa alarm peringatan bahwa nasib Aceh bergantung pada Bahlil dan Partai besar yang dipimpinnya Golkar, sebagai penentu dua nasib Aceh saat ini yaitu isu Blok Andaman dan isu Revisi UUPA.
Saya coba mengingatkan kembali, pada tahun 1970-an, Aceh kedatangan sosok perkasa utusan pusat Pusat bernama Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina yang saat itu bertindak layaknya "Menteri di atas Menteri" urusan minyak dan gas era Orde Baru. Di bawah kendali sentralistik Jakarta kala itu, ladang gas raksasa Arun di daratan Aceh Utara ditemukan.
Apa yang terjadi kemudian? Jakarta memegang kendali mutlak. Protes lokal sekecil apa pun direspons dengan moncong senjata dan tuduhan subversif. Kilang LNG Arun dibangun megah di Lhokseumawe, menjadi salah satu kilang terbesar di dunia. Dari darat Aceh, kekayaan alam kita dikuras untuk mendanai megah dan gemerlapnya pembangunan di pulau Jawa,
membangun insfrastruktur dan membayar hutang Pusat kepada negara asing. Sementara rakyat Aceh di sekitar kilang? Mereka hanya menonton cerobong asap yang menyala siang malam, hidup dalam kemiskinan, dan mewariskan trauma konflik yang berkepanjangan.
Hari ini, di tahun 2026, kita kedatangan Bahlil Lahadalia. Gayanya tentu berbeda dengan era Orde Baru. Kita berada di era alam demokrasi. Bahlil datang dengan pendekatan persuasif, gaya politis yang cair, penuh humor, dan merangkul para elite lokal. Kemasan komunikasinya jauh lebih humanis daripada gaya represif abad lalu.
Namun, jika kita menguliti aspek kebijakannya, substansi ekonominya memiliki dua pendekatan yang berbeda, namun resiko politiknya sama, yaitu sama sama akan mengalami hukuman sejarah jika kebijakan masa lalu kembali terulang.
Dulu, era Ibnu Sutowo itu serbamiliteristik, sentralistik, dan otoriter. Ada protes lokal? Langsung dicap mengganggu stabilitas nasional dan diredam pakai pendekatan keamanan (security approach). Nol kompromi. Nah, kalau Menteri Bahlil hari ini, gayanya jauh berbeda dan lebih santai, persuasif, transaksional, dan sangat politis. Beliau mau duduk bareng, berdialog, bahkan melempar jargon "selesaikan secara adat" dengan janji win-win solution. Tapi ingat, trik ini dipakai demi meredam gejolak di era demokrasi agar investasi pusat tidak terganggu.
Di zaman Orde Baru, Jakarta itu sakti mandraguna berkat UU No. 8/1971 tentang Pertamina. Semua hasil gas cair Arun disedot total ke pusat buat modal APBN Soeharto. Aceh? Cuma dapat ampas kemiskinan tanpa punya regulasi pelindung. Hari ini, Bahlil tidak bisa sewenang-wenang karena terbentur benteng hukum kita yaitu UU Pemerintahan Aceh (UUPA) meskipun tidak sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), termasuk hak Participating Interest (PI) 10% buat daerah. Siasat pusat hari ini? Mereka memakai argumen batas wilayah laut di atas 12 mil laut yang diklaim wilayah pusat untuk membatasi ruang gerak hak Aceh tersebut.
Ini yang paling menggelitik. Zaman dulu, Orde Baru langsung gerak cepat membangun fisik kilang raksasa di darat (onshore) Lhokseumawe karena gasnya memang ada di darat (Blok Zona B). Sialnya, kilang megah itu cuma jadi enclave, zona elite eksklusif yang terisolasi dari kemiskinan warga sekitar.
Sekarang, di era Bahlil, pusat justru enggan menarik gas Andaman ke darat. Alasannya murni hitungan pasar komersial. Bahlil bilang kalau ditarik ke darat (KEK Arun), harga gas bisa bengkak di atas $10/MMBTU karena biaya pipa bawah laut. Pusat lebih memilih berhati-hati menjaga margin cuan investor asing (Mubadala) biar proyeknya tidak mandek, mengorbankan mimpi hilirisasi total di daratan kita.
Di sinilah benang merah sejarah itu terjahit. Jika dulu Orde Baru menggunakan kekuasaan absolut dan moncong senjata untuk mengambil kekayaan Aceh, hari ini Bahlil menggunakan kalkulasi pasar, efisiensi komersial investor, dan regulasi batas wilayah laut untuk membatasi hak ekonomi riil rakyat Aceh.
Saya hanya mengingatkan pelajaran sejarah yang tidak boleh kembali terulang pada Golkar sebagai luka PT Arun dan hukuman politik bagi Golkar di era 1970-1980 an. Bagi kalian generasi hari ini, ketahuilah bahwa ketidakadilan ekonomi di era PT Arun dahulu tidak direspons dengan kepasrahan oleh indatu leluhur kita. Ketika kekuasaan fisik Orde Baru begitu mengekang, rakyat Aceh melawan dengan cara yang paling elegan dan konstitusional yaitu lewat bilik suara.
Kalian harus tahu lembaran sejarah emas ini. Di era Orde Baru, ketika rezim Soeharto dan mesin politiknya, Golkar, menyapu bersih kemenangan mutlak di seluruh Indonesia dengan angka di atas 70-80%, Aceh adalah satu-satunya provinsi yang berani menumbangkan Golkar secara berturut-turut pada Pemilu 1977 dan 1982.
Rakyat Aceh saat itu massal mencoblos Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlambang Ka'bah. Kemenangan PPP di Aceh kala itu bukan sekadar urusan sentimen keagamaan normatif, melainkan sebuah protes dan perlawanan politik terbuka terhadap eksploitasi PT Arun!
Rakyat Aceh mengutuk ketimpangan di mana gas Arun dikuras, tetapi kemiskinan merajalela di sekitarnya. Golkar, pada saat itu sebagai representasi politik Jakarta dan kebijakan ekonomi Orde Baru yang tidak adil, dihukum dan didepak dari Bumi Serambi Mekkah. Sejarah mencatat, Aceh menjadi duri dalam daging bagi hegemoni Orde Baru akibat kesombongan pusat dalam mengelola migas di Lhokseumawe.
Kini, menteri yang datang ke Aceh adalah Bahlil Lahadalia, yang secara kebetulan juga merupakan representasi elite puncak Golkar hari ini. Kehadiran Bahlil di Aceh, yang dibungkus dengan agenda pelantikan pengurus partai sekaligus meninjau Andaman, membawa pesan politik yang sangat tebal.
Golkar pasti belajar dari sejarah. Meskipun Golkar versi Orde Baru berbeda dengan Golkar saat ini, namun bagi rakyat Aceh sama saja, ketika pusat salah mengambil kebijakan, Golkar bisa menjadi korban karena Menteri ESDM nya notabene Ketum Golkar. Saya yakin banyak intelektual dan akademisi Golkar memberikan masukan kepada Bahlil untuk kebijakan yang lebih adil buat Aceh.
Kita sadar betul akan sejarah. Jakarta tahu bahwa ingatan kolektif rakyat Aceh tentang ketidakadilan PT Arun masih hidup dan bisa meledak kapan saja menjadi tsunami konflik politik baru. Kunjungan Bahlil dan janjinya untuk menyelesaikan sengketa Andaman "secara adat" adalah upaya cerdas untuk menjinakkan potensi gejolak tersebut.
Pusat ingin meredam resistensi lokal tanpa harus mengubah kontrak-kontrak besar yang menguntungkan investor asing di Jakarta. Lagi-lagi Pusat gunakan Golkar untuk menyelesaikan masalah Aceh, bukan hanya “Jasa Jusuf Kalla” saat menjadi Wapres dan menjadi aktor mendamaikan Aceh, namun juga saat ini Revisi UUPA ada ditangan tokoh-tokoh Golkar yang memegang kunci utama, seperti peran dilakukan Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Umum Golkar.
Doli Kurnia yang juga Wakil Ketua Banleg juga bertindak sebagai "jembatan komunikasi" dan penentu kebijakan antara tuntutan masyarakat Aceh dan kehendak politik Pemerintah Pusat di Jakarta. Dan saya juga tahu, bagaimana peran Doli Kurnia dalam memperjuangkan Revisi UUPA masuk dalam Prolegnas 2026.
Bagi saya, kunjungan Bahlil dan beberapa petinggi Golkar tersebut akan memberikan manfaat substansial yang berkeadilan bagi Aceh. Mengapa? Karena manfaat sejati bukan sekadar memastikan pabrik pupuk kita tetap menyala atau memberikan kompromi politik jangka pendek, melainkan memastikan bahwa industri hilir raksasa dibangun di atas tanah Aceh, dikerjakan oleh ribuan putra-putri profesional Aceh, termasuk para alumni migas Qatar dan Arun sehingga nilai tambah ekonominya berputar di warung-warung nasi, pasar-pasar, dan kas daerah Aceh. serta revisi UUPA mengakomodir tuntutan rakyat Aceh sebagaimana perjanjian MoU Helsinki.
Penulis adalah Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P. Founder / Chairman International Institute For Aceh Studies (IIAS). Senator DPD RI asal Aceh 2014-2024.
Sebelumnya
