BPJS Kesehatan mengimbau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya peserta mandiri, membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulan. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya peserta mandiri, membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran tepat waktu penting untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif sehingga peserta bisa mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan kedisiplinan membayar iuran merupakan bentuk gotong royong untuk menjaga keberlangsungan Program JKN.
"Kami mengimbau peserta untuk tidak menunda pembayaran hingga mendekati jatuh tempo. Dengan membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan, peserta dapat memastikan status kepesertaannya tetap aktif dan terlindungi ketika membutuhkan layanan kesehatan," ujar Rizzky.
Untuk memudahkan pembayaran, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal, mulai dari ATM, mobile banking, internet banking, gerai ritel modern, hingga dompet digital. Peserta juga bisa menggunakan fitur autodebit agar pembayaran dilakukan otomatis setiap bulan.
Selain itu, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) yang diluncurkan pada 4 Agustus 2026. Program ini menyasar peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan penghasilan harian maupun tidak tetap.
Melalui NADI JKN, peserta dapat menyisihkan uang secara bertahap, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Ketika saldo mencukupi, dana akan otomatis digunakan untuk membayar iuran JKN.
Ada Program Cicilan Tunggakan
Bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini memungkinkan peserta mandiri melunasi tunggakan secara bertahap sesuai ketentuan.
Pendaftaran REHAB dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN. Program tersebut diharapkan membantu peserta menyelesaikan tunggakan tanpa harus membayar seluruh kewajiban sekaligus.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan meminta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) rutin memeriksa status kepesertaan. Hal ini menyusul penyesuaian data penerima bantuan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rizzky menjelaskan, penyesuaian dilakukan berdasarkan kriteria kesejahteraan masyarakat. Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.
Pengecekan status sosial ekonomi dapat dilakukan melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Sementara status kepesertaan JKN bisa diperiksa melalui microsite PASTI JKN di https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Mobile JKN, PANDAWA di nomor 08118165165, Care Center 165, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria PBI JK dan mampu membayar iuran secara mandiri diimbau segera beralih ke segmen peserta mandiri agar perlindungan kesehatan tetap berlanjut.
Adapun peserta yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.
Untuk mengajukan reaktivasi, peserta perlu melapor ke Dinas Sosial dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi.
Jika memenuhi persyaratan, penetapan melalui SK Menteri Sosial menjadi dasar BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. [red]
Sebelumnya
