Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden yang meminta evaluasi dilakukan dalam waktu satu minggu.
“Saya juga tadi baru habis melapor kepada Bapak Presiden dalam rangka menindaklanjuti perintah beliau terkait penataan lahan-lahan IUP pertambangan di dalam kawasan hutan,” ujar Bahlil usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Bahlil menjelaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh mencakup hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, hingga kawasan hutan lainnya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah memenuhi tenggat waktu yang diberikan Presiden.
“Saya dikasih waktu satu minggu. Dan hari ini sudah saya laporkan hasilnya,” katanya.
Dari hasil evaluasi tersebut, Bahlil mengaku memperoleh arahan teknis dari Presiden untuk segera menindaklanjuti IUP yang tidak sesuai dengan aturan.
“Insya Allah hasilnya baik, dan saya sudah mendapat arahan untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan evaluasi total terhadap ratusan IUP yang dinilai bermasalah, khususnya di kawasan hutan lindung. Ia bahkan meminta agar izin-izin yang tidak jelas segera dicabut.
“Saya dapat laporan ada ratusan tambang atau IUP yang tidak jelas di hutan. Kalau tidak jelas, cabut semua,” tegas Prabowo dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menekankan bahwa langkah tersebut diambil demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang merugikan negara.
“Kita tidak ada waktu untuk kasihan. Kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat,” ujarnya.
Presiden juga sempat menolak permintaan waktu dua minggu dari Bahlil untuk melaporkan hasil evaluasi, dan tetap bersikeras agar laporan diselesaikan dalam waktu satu minggu.
“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus kembali ke tangan negara untuk memperkuat institusi kita,” pungkas Prabowo.
Sebelumnya
