Demo Unite the Kingdom di London. [Foto: REUTERS/Hannah McKay]
DIALEKSIS.COM | London - Puluhan ribu warga turun ke jalan di London, Inggris, dalam demonstrasi besar bertajuk Unite the Kingdom, Sabtu (16/5). Aksi tersebut menjadi sorotan karena diwarnai sentimen anti-imigrasi dan dikaitkan dengan meningkatnya gelombang politik sayap kanan di Inggris.
Demonstrasi itu digagas oleh tokoh sayap kanan Inggris, Tommy Robinson. Dalam orasinya, Robinson menyampaikan seruan keras terhadap keberadaan imigran di Inggris.
“Jutaan orang harus pergi,” kata Robinson, merujuk pada jutaan imigran yang menurutnya harus meninggalkan Inggris, seperti dikutip dari CNN.
Aksi tersebut bukan peristiwa tunggal. Pada Februari lalu, seruan bernada anti-imigran juga menggema di London saat ratusan demonstran sayap kanan anti-Islam bersiap melakukan long march di jalanan ibu kota Inggris.
Bendera Union Jack tampak berkibar di tengah kerumunan massa. Sejumlah peserta aksi meneriakkan slogan anti-imigrasi serta komentar bernada ejekan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Demonstrasi semacam ini banyak dikaitkan dengan menguatnya kelompok politik sayap kanan di Inggris, termasuk Britain First, partai politik yang dikenal menyerukan deportasi massal serta pengusiran migran dan Muslim dari Inggris.
Gelombang anti-imigran dan anti-Muslim di Inggris juga disebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi pemantau Islamofobia, Tell Mama atau Measuring Anti-Muslim Attacks, mencatat insiden anti-Muslim meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Tell Mama menyebut peningkatan itu dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perang Israel di Gaza serta insiden penikaman massal di Southport, Merseyside, pada 2024 yang menewaskan tiga anak dan melukai 10 orang lainnya.
Menurut Tell Mama, kondisi tersebut mencerminkan dampak serius dari stereotip berbahaya yang memicu perpecahan sosial dan memperkuat pandangan keliru terhadap identitas Muslim, seperti dikutip BBC.
Ahli Geopolitik dan Hubungan Internasional dari Universitas Amsterdam, Max Mumford, menilai krisis migran Eropa pada 2015 turut menjadi salah satu titik penting meningkatnya kecemasan sebagian masyarakat Eropa terhadap isu identitas nasional, persaingan ekonomi, dan keamanan.
Krisis tersebut ditandai dengan masuknya pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika ke berbagai negara Eropa. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sayap kanan untuk membangun narasi bahwa migrasi mengancam stabilitas sosial dan ekonomi warga lokal.
Selain faktor migrasi, ketidakpuasan ekonomi juga ikut memperkuat dukungan terhadap gerakan sayap kanan. Banyak warga di wilayah yang terdampak deindustrialisasi dan kawasan pedesaan merasa tertinggal oleh arus globalisasi.
Krisis ekonomi dalam dua dekade terakhir, termasuk krisis keuangan global 2008 dan kebijakan penghematan setelahnya, turut memperdalam ketimpangan sosial serta meningkatkan ketidakpercayaan terhadap partai-partai arus utama.
Dalam situasi tersebut, partai dan tokoh sayap kanan berupaya menampilkan diri sebagai pembela nasionalisme ekonomi. Mereka menjanjikan prioritas bagi warga negara asli di atas lembaga internasional dan kebijakan pasar bebas global.
Fenomena itu juga terlihat dalam referendum Brexit. Kampanye Leave saat itu banyak menggunakan narasi kedaulatan nasional dan kritik terhadap Uni Eropa yang dianggap sebagai birokrasi tidak bertanggung jawab.
Tokoh-tokoh seperti Tommy Robinson dan Nigel Farage kerap dikaitkan dengan menguatnya sentimen tersebut. Meski partai Reform UK menghadapi tantangan elektoral, terutama akibat sistem pemilu first past the post dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sebagian elite politik, sentimen anti-kemapanan yang melahirkan Brexit masih berpengaruh dalam politik Inggris dan Eropa.
Gelombang demonstrasi di London itu menunjukkan bahwa isu migrasi, identitas nasional, Islamofobia, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi bahan bakar utama menguatnya gerakan sayap kanan di Inggris.
Sebelumnya
