Pengusaha kelapa sawit, Fadhli Ali. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Petani kelapa sawit sekaligus Wasekjend DPP Apkasindo bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum dan Advokasi, Fadhli Ali, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Organda Aceh. Ia mempertanyakan sejauh mana organisasi tersebut menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di tengah meningkatnya kecelakaan lalu lintas serta persoalan operasional angkutan darat di lintasan Lintasan Barat Selatan Aceh (Barsela).
Dalam keterangan yang diterima Dialeksis, Fadhli menyebut frekuensi kecelakaan di lintas Barsela dalam beberapa waktu terakhir semakin sering diberitakan. Keluhan para sopir dan pengusaha jasa angkutan, menurut dia, juga berulang kali disuarakan melalui media massa dan media sosial. Namun, ia menilai tidak terlihat langkah konkret dari Organda Aceh untuk mengadvokasi persoalan tersebut kepada pemerintah.
“Saya mengikuti publikasi media tentang kecelakaan di Barsela. Frekuensinya meningkat. Tapi tidak pernah terdengar ada pernyataan resmi atau langkah advokasi dari Organda Aceh. Seolah-olah organisasi ini tidak tahu-menahu,” kata Fadhli menyampaikan kepada Dialeksis melalui keterangan tertulisnya.
Sebagai pengurus asosiasi petani kelapa sawit, Fadhli mengaku kerap menerima aduan dari sopir pengangkut hasil perkebunan. Ia menilai, seharusnya Organda hadir sebagai jembatan antara pelaku usaha angkutan dan pemerintah, bukan sekadar menjadi simbol organisasi.
“Kalau hanya papan nama, untuk apa ada organisasi? Organda harus membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan pelindung kepentingan anggotanya. Jangan diam seribu bahasa saat anggota menghadapi masalah serius di lapangan,” ujarnya tegas.
Menurut Fadhli, peran Organisasi Angkutan Darat secara prinsip mencakup pembinaan anggota, peningkatan kualitas layanan, hingga koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Termasuk di dalamnya mendorong kepatuhan terhadap aturan keselamatan serta penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) menuju target zero ODOL 2027.
Ia mempertanyakan sejauh mana Organda menjalankan mandat tersebut. “Masalah ODOL jelas berdampak pada keselamatan dan kerusakan jalan. Kelangkaan BBM juga nyata-nyata menghambat operasional angkutan barang dan penumpang. Di mana peran Organda dalam memfasilitasi kebutuhan anggotanya?” kata dia.
Fadhli menyebut persoalan kelangkaan bahan bakar minyak telah mengganggu distribusi barang di sejumlah wilayah Aceh. Ia menilai organisasi seharusnya aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mencari solusi, bukan membiarkan pengusaha dan sopir berjuang sendiri.
“Transportasi darat adalah urat nadi ekonomi daerah. Jika sopir kesulitan BBM, distribusi tersendat, kecelakaan meningkat, lalu organisasi yang menaungi mereka tidak bersuara, itu patut dipertanyakan,” katanya.
Sebagai provinsi yang berada di penghujung Pulau Sumatera dan dengan tingginya ketergantungan publik terhadap jasa angkutan barang dan orang melalui transportasi darat, Fadhli menekankan perlunya peran aktif organisasi dalam mengadvokasi kebijakan, memberi perhatian pada persoalan lapangan, dan memastikan eksistensi organisasi angkutan darat sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, tanpa advokasi yang nyata, persoalan operasional dan keselamatan akan terus berulang dan berdampak luas pada perekonomian lokal.
Karena itu, ia menegaskan, kepemimpinan di Organda Aceh harus diisi oleh personil yang peduli, peka, dan berkomitmen terhadap organisasi serta responsif terhadap aspirasi sopir dan pengusaha jasa angkutan yang merupakan anggotanya.
“Ketua atau pengurus harus mampu membuka ruang komunikasi, bertindak cepat saat ada persoalan di lapangan, dan membangun dialog efektif dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain,” kata Fadhli.
Fadhli mendesak Organda segera membuka ruang komunikasi dengan anggota dan menyampaikan sikap resmi terkait berbagai persoalan yang terjadi.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait meninjau ulang efektivitas kemitraan dengan organisasi tersebut. Pihak terkait belum memberikan respons resmi atas desakan ini.
Sebelumnya
