Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, S.STP., M.M., mengungkapkan realisasi anggaran menyentuh angka 99,89 persen, disertai peningkatan indeks tata kelola pengadaan. [Foto: Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh mencatat capaian kinerja signifikan sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, S.STP., M.M., realisasi anggaran menyentuh angka 99,89 persen, disertai peningkatan indeks tata kelola pengadaan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Mualem-Dek Fadh, khususnya dalam aspek penguatan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
Plt. Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, menjelaskan bahwa sepanjang 2025, pelaksanaan paket pengadaan mencapai 84 paket. Selain itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) meningkat menjadi 81,96.
“Alhamdulillah, realisasi anggaran kita mencapai 99,89 persen. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan berjalan efektif. Di sisi lain, indeks tata kelola pengadaan juga meningkat menjadi 81,96. Artinya, sistem semakin baik dan semakin tertib,” kata Said saat dihubungi Dialeksis, Senin (16/2/2026).
Menurut Said, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan tata kelola dan pendampingan yang intensif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Selain kinerja keuangan, Biro PBJ juga menekankan aspek pendampingan, advokasi, dan layanan teknis. Sepanjang tahun ini, Biro PBJ telah melaksanakan bimbingan teknis rutin kepada sekitar 800 peserta dari 55 SKPA.
Biro PBJ juga meluncurkan Klinik PBJ sebagai pusat layanan konsultasi dan advokasi bagi perangkat daerah maupun penyedia jasa.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi. Klinik PBJ ini menjadi ruang konsultasi agar setiap persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat,” ujar Said.
Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada penyedia dari kalangan UMKM dan koperasi. Langkah ini bertujuan mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan pemerintah.
Menurut dia, pengadaan bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen kebijakan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin UMKM dan koperasi lokal bisa terlibat lebih luas. Dengan begitu, dampaknya bukan hanya pada proyek, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal,” katanya.
Dalam upaya memperkuat sistem, Biro PBJ juga menginisiasi instrumen kebijakan teknis pengadaan Pemerintah Aceh. Instrumen ini dirancang untuk memberikan kepastian prosedur sekaligus meningkatkan standar profesionalisme aparatur.
Said menilai, pembenahan sistem pengadaan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Said, capaian PBJ sepanjang 2025 memberikan dampak langsung terhadap Pemerintah Aceh, terutama dalam efisiensi anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas layanan publik.
Selain itu, penguatan tata kelola juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan yang lebih profesional.
“Pengadaan yang baik akan mempercepat realisasi program pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kata Said.
Ia menegaskan bahwa ke depan, Biro PBJ akan terus memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan sistem pengadaan semakin adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.
“Kinerja ini bukan akhir, tetapi pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan,” ujarnya.
Saat ditanya Dialeksis mengenai evaluasi pribadi atas kinerja Biro PBJ selama satu tahun terakhir, Said mengaku capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim.
“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja bersama seluruh jajaran Biro PBJ dan dukungan SKPA. Kami hanya memastikan sistemnya berjalan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penguatan tata kelola pengadaan di Aceh.
“Kami akan terus berbenah. Tantangan pengadaan ke depan semakin kompleks, tetapi dengan sistem yang kuat dan SDM yang profesional, kami optimistis bisa menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat,” ujar Said.
“Dengan realisasi anggaran yang hampir sempurna dan indeks tata kelola yang terus membaik, Biro PBJ Setda Aceh menempatkan diri sebagai salah satu elemen strategis dalam memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Aceh,” tutup Said Mardhatillah. [ra]
Sebelumnya
