Kamis, 19 November 2026
Beranda / Berita / Aceh / Wabup Aceh Tengah Sidak Pangkalan LPG 3 Kg, Temukan Dugaan Kecurangan Distribusi

Wabup Aceh Tengah Sidak Pangkalan LPG 3 Kg, Temukan Dugaan Kecurangan Distribusi

Rabu, 18 November 2026 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 kilogram di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (18/11/2026). [Foto: Prokopim AT]


DIALEKSIS.COM | Takengon - Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 kilogram di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (18/11/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi.

Sidak diawali dari Kantor Bupati Aceh Tengah dengan pembahasan mengenai aturan distribusi dan penjualan LPG 3 kg. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pangkalan Hj. Tisaerah. Pemilik pangkalan menyebutkan stok gas telah habis setelah terakhir menerima 160 tabung pada Senin lalu. Gas tersebut dijual seharga Rp25.000 per tabung.

Di sejumlah pangkalan lainnya, tim juga tidak menemukan aktivitas penjualan LPG 3 kg. Sementara itu, harga gas nonsubsidi berukuran besar tercatat sekitar Rp250.000 per tabung.

Dalam sidak tersebut, Muchsin turut menemukan penggunaan LPG 3 kg di sebuah toko roti kawasan Kemili. Pemilik usaha diimbau beralih menggunakan gas nonsubsidi karena diduga memiliki omzet di atas Rp300 juta per tahun.

Awasi Distribusi dan Harga Gas Subsidi

Rombongan kemudian mendatangi agen LPG PT Muhammad Djamil Idris yang membawahi 155 pangkalan di Aceh Tengah. Pihak agen menyampaikan bahwa mereka menerima sekitar 2.000 tabung LPG 3 kg setiap hari untuk didistribusikan kepada pangkalan di bawah koordinasinya.

Muchsin mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat, dalam beberapa hari terakhir LPG 3 kg dijual pengecer dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Ia mengingatkan bahwa gas bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun.

Ia juga meminta kafe, restoran, homestay, dan penginapan yang tidak berhak menggunakan LPG subsidi agar beralih ke gas nonsubsidi.

Dalam kesempatan itu, Muchsin menghubungi perwakilan Pertamina Patra Niaga, Krisna, untuk melaporkan dugaan sejumlah pangkalan yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) distribusi. Pemerintah daerah akan menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan kelanjutan izin pangkalan.

Pemkab Aceh Tengah juga menjadwalkan rapat untuk membahas persoalan kelangkaan LPG subsidi sekaligus mendorong normalisasi distribusi gas nonsubsidi.

Sidak dilanjutkan dengan pemantauan langsung penyaluran LPG 3 kg di kawasan Kebet dan Lemah. Di lokasi tersebut, Muchsin berdialog dengan warga untuk menyerap keluhan mengenai mahalnya harga gas yang dijual melalui pengecer.

"Gas subsidi ini adalah hak masyarakat miskin dan usaha kecil. Jangan sampai yang berhak justru tidak kebagian, sementara yang mampu ikut memakai. Kita akan tertibkan distribusinya, kita awasi pangkalan dan pengecernya, dan kita pastikan harganya sesuai aturan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat," tegasnya. [m]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI