Tidak Ada Meja dan Kursi, 352 Sekolah di Aceh Utara Terpaksa Belajar Lesehan

Tidak Ada Meja dan Kursi, 352 Sekolah di Aceh Utara Terpaksa Belajar Lesehan. Foto: for Dialeksis 

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Sebanyak 352 sekolah di Kabupaten Aceh Utara, mulai dari TK, SD hingga SMP, terpaksa menjalani proses belajar mengajar tanpa meja dan kursi pascabanjir. Para siswa harus belajar dengan cara lesehan, baik di ruang kelas maupun di bawah tenda darurat, sejak dimulainya semester genap, Senin (5/1/2026).

Banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh Utara menyebabkan bangunan sekolah serta perabotan (mobiler) rusak bahkan hancur. Akibatnya, kegiatan belajar tidak dapat berlangsung secara normal.

Kondisi belajar jauh dari kata ideal. Banyak siswa tidak mengenakan seragam sekolah, bahkan tidak memiliki buku dan alat tulis yang memadai. Meski serba terbatas, semangat belajar tetap ditunjukkan para siswa yang mengikuti pelajaran seadanya di tengah dampak bencana.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara, Jamaluddin, mengatakan tidak semua sekolah mengalami kondisi yang sama. Namun, ratusan sekolah masih harus melaksanakan pembelajaran secara lesehan karena fasilitas utama rusak akibat terendam banjir dalam waktu lama.

“Sebanyak 313 sekolah terpaksa belajar lesehan di ruang kelas karena meja dan kursi rusak. Selain itu, ada 5 sekolah yang belajar di tenda darurat,” ujar Jamaluddin kepada Dialeksis.com.

Ia merinci, terdapat 27 sekolah yang bangunannya mengalami kerusakan berat dan masih tertimbun lumpur. Untuk sementara, kegiatan belajar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di posko pengungsian.

“Bahkan ada 7 sekolah yang hingga kini belum bisa aktif belajar. Siswa dihimbau belajar di rumah karena belum tersedia tenda atau tempat belajar sementara,” jelasnya.

Menurut Jamaluddin, kondisi darurat ini akan terus berlangsung sembari menunggu proses pemulihan bangunan dan fasilitas pendidikan di Aceh Utara.

“Dari total 1.073 sekolah di Aceh Utara, baru lebih dari 700 sekolah yang berhasil didata. Untuk SD dan SMP sudah sekitar 90 persen terdata, sementara PAUD dan TK masih banyak yang belum terdata, bahkan ada yang belum bisa dihubungi kepala sekolahnya,” pungkasnya.