Pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Nomor 2 Tahun 2026 yang menyeret hubungan Pemerintah Aceh dan DPRA mendapat perhatian dari pemerhati politik dan pemerintahan, Risman Rachman.
Ia menilai ketegangan antara eksekutif dan legislatif tidak boleh terus dibiarkan melebar hingga menciptakan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurut Risman, polemik JKA saat ini mulai membelah opini publik. Karena itu, ia mendesak kedua lembaga pemerintahan Aceh tersebut mengambil langkah penahanan diri atau cooling down.
“Selama masa ini, kedua pihak harus menghentikan segala bentuk perintah baru atau klaim sepihak di ruang publik. Jangan ada narasi yang saling memojokkan,” kata Risman, Sabtu (2/5/2026).
Risman menjelaskan, cooling down bukan berarti menghentikan pembahasan substansi JKA. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar suasana politik kembali tenang sebelum eksekutif dan DPRA duduk bersama mencari titik temu.
Ia menyarankan agar setelah tensi mereda, Pemerintah Aceh dan DPRA segera membuka ruang pertemuan, baik secara formal maupun informal. Forum tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk membedah masukan para pakar, mempertimbangkan rekomendasi DPRA, serta mendengar penjelasan teknis dari pihak eksekutif.
Namun, Risman menegaskan satu hal yang tidak boleh terganggu dalam polemik ini, yakni layanan kesehatan masyarakat.
“Selama masa cooling down, seluruh rumah sakit di Aceh wajib tetap melayani masyarakat sebagaimana biasa. Hak kesehatan rakyat tidak boleh tersandera oleh kebuntuan komunikasi politik,” tegasnya.
Untuk mencairkan hubungan eksekutif dan legislatif, Risman juga mengusulkan adanya aksi kemanusiaan bersama. Ia menawarkan kegiatan donor darah bertajuk “Seudeukah Darah Pemerintahan Aceh”.
Kegiatan itu, menurutnya, dapat dipimpin langsung oleh Sekda Aceh bersama Ketua DPRA, dengan melibatkan PMI Banda Aceh dan RSUDZA.
“Ini akan menjadi pesan kuat bagi rakyat Aceh. Bahwa di tengah perbedaan pandangan regulasi, pemimpin mereka masih bisa bersatu dalam aksi kemanusiaan. Setetes darah untuk rakyat jauh lebih berharga daripada seribu perdebatan yang tidak berujung,” pungkas Risman.[]
Sebelumnya
