Rabu, 12 Agustus 2026

  • Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp58,97 Triliun untuk Rehab-Rekon Pascabencana Aceh
    Pemerintahan | 17 hari lalu
    Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp58,97 Triliun untuk Rehab-Rekon Pascabencana Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58.973.722.293.106 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh pascabencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung percepatan pemulihan di 19 kabupaten/kota terdampak selama periode 2026–2028.

  • Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?
    Pemerintahan | 17 hari lalu
    Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.



  • Program INTAT Aceh Selatan Antar BLT Dana Desa Langsung ke Rumah Warga
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Program INTAT Aceh Selatan Antar BLT Dana Desa Langsung ke Rumah Warga

    DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat. Salah satunya melalui program INTAT (Inisiasi Tapaktuan Antar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang dilaksanakan dalam penyaluran BLT Dana Desa (BLT-DD) Triwulan III Tahun 2026 di Gampong Panjupian, Kecamatan Tapaktuan, Sabtu (25/7/2026).

  • Mualem Segera Tetapkan Status Baru Pascabencana Aceh
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Mualem Segera Tetapkan Status Baru Pascabencana Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh segera menentukan status penanganan bencana berikutnya setelah fase Status Transisi Darurat menuju Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi berakhir pada 28 Juli 2026.

  • Disnaker Aceh Tegaskan SPPG Lamlagang 1 Wajib Ikuti Prosedur PHK Sesuai Aturan
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Disnaker Aceh Tegaskan SPPG Lamlagang 1 Wajib Ikuti Prosedur PHK Sesuai Aturan

    ‎DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh menegaskan bahwa perusahaan atau pemberi kerja tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya melalui pemberitahuan lisan. Setiap pemberhentian pekerja wajib disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Kak Na: Anak Aceh Harus Berani Lawan Bullying
    Pemerintahan | 18 hari lalu
    Kak Na: Anak Aceh Harus Berani Lawan Bullying

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, mengajak anak-anak di Aceh untuk berani melawan segala bentuk perundungan atau bullying dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

  • Wagub Aceh Audiensi dengan Menko Kumham Imipas, Bahas Status Wakaf Blangpadang
    Pemerintahan | 19 hari lalu
    Wagub Aceh Audiensi dengan Menko Kumham Imipas, Bahas Status Wakaf Blangpadang

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, serta Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Kemenko Kumham Imipas RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

  • Update Penanganan Bencana, Sekda Aceh: Huntara Capai 99 Persen
    Pemerintahan | 19 hari lalu
    Update Penanganan Bencana, Sekda Aceh: Huntara Capai 99 Persen

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perkembangan terbaru penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh menunjukkan tren positif. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap). 

  • Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil
    Pemerintahan | 20 hari lalu
    Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) sekaligus pakar akuntansi nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., mendukung sikap Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang menolak pelibatan unsur TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

  • Sore Ini, Gubernur Aceh Lantik Lima Pejabat Eselon II
    Pemerintahan | 20 hari lalu
    Sore Ini, Gubernur Aceh Lantik Lima Pejabat Eselon II

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dijadwalkan melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh pada Kamis (23/7/2026) sore di Banda Aceh.

  • Wagub Aceh Bersama Komisi VI DPR RI Desak BUMN Karya Tuntaskan Kendala Rehabilitasi Huntara
    Pemerintahan | 21 hari lalu
    Wagub Aceh Bersama Komisi VI DPR RI Desak BUMN Karya Tuntaskan Kendala Rehabilitasi Huntara

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, H. Andre Rosiade, S.E., bersama rombongan Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan lapangan dan evaluasi peran BUMN Karya terhadap penyediaan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (22/7/2026).

  • Kunker Komisi IX DPR RI di Aceh, Sekda Usul Diberi Kewenangan Kelola Jaminan Kesehatan
    Pemerintahan | 21 hari lalu
    Kunker Komisi IX DPR RI di Aceh, Sekda Usul Diberi Kewenangan Kelola Jaminan Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien.

« 1 2 3 4 »