Ilustrasi. Manuver Taktis dan Strategis Mualem. [Foto: Desain AI oleh dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Karakter pemimpin saat negeri ini dilanda bencana akan terlihat bagaimana dia bersikap dan berpikir. Dia harus tampil untuk menggapai tujuan, bukan bukan sekadar memberi pernyataan, melainkan memastikan rantai respons dari tingkat desa hingga pusat bekerja serentak dan efektif.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem tampak memilih jalur itu: lobi intensif ke pemerintah pusat, perpanjangan status tanggap darurat untuk menjaga momentum respons, dan upaya konkret mempercepat rehabilitasi hunian bagi korban.
Sikap proaktif semacam ini menunjukkan kapasitas gubernur membaca medan politik-administratif serta mengubah tekanan darurat menjadi peluang untuk mempercepat pemulihan.
Manuver Mualem tidak hanya bersifat simbolik. Dalam beberapa pekan terakhir, dirinya turun langsung menjalin komunikasi dengan unsur pusat termasuk pertemuan dengan Sekretaris Kabinet, untuk memaparkan kebutuhan riil lapangan dan meminta dukungan teknis serta alokasi sumber daya agar proses rekonstruksi tidak berjalan terhambat birokrasi.
Langkah ini memenuhi aspek pragmatis: pemerintah pusat memiliki instrumen fiskal, akses BUMN, dan kapabilitas logistis yang sulit digantikan oleh daerah sendirian. Upaya bertemu pemegang kebijakan di Jakarta bertujuan menjembatani implementasi keputusan menjadi bantuan konkret di lapangan.
Dari sisi anggaran, pemerintah provinsi juga menunjukkan itikad menyelaraskan prioritas. Pemerintah Aceh menyiapkan alokasi dalam APBA 2026 untuk penanganan pascabencana, dan pada tahap awal telah menyalurkan bantuan kepada kabupaten/kota terdampak sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak warga.
Transparansi dan distribusi awal tersebut memperlihatkan kombinasi antara kebijakan fiskal lokal dan upaya lobi ke pusat sebagai basis pragmatis untuk pemulihan jangka pendek sekaligus perencanaan jangka panjang.
Mengapa taktik seperti ini penting? Praktik penanggulangan bencana yang efektif kerap bergantung pada sinkronisasi program antara pusat dan daerah dari data kebutuhan, prioritas rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai kajian manajemen bencana, menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan sinergi pusat-daerah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mengurangi tumpang-tindih kebijakan, serta memastikan aliran bantuan tepat sasaran.
Dalam konteks itu, peran gubernur sebagai juru runding yang memahami kondisi lokal sekaligus fasih menegosiasikan kebutuhan ke Jakarta menjadi sangat strategis.
Dari sisi taktik politik-administratif, langkah Mualem juga cerdas: ia menjaga keseimbangan antara menuntut dukungan pusat dan menunjukkan kapasitas tata kelola daerah. Perpanjangan status tanggap darurat meskipun terlihat administrative, namun memiliki fungsi penting.
Memberi ruang hukum dan anggaran untuk tindakan darurat, mempercepat alur belanja, serta memberi sinyal bahwa pemda serius mengawasi penanganan. Sementara itu, komunikasi intensif ke pusat membuka akses bagi program nasional yang bisa diadaptasi untuk kebutuhan Aceh.
Mulai dari pembangunan hunian sementara, perbaikan infrastruktur kritis, hingga dukungan sosial ekonomi. Namun, manuver semacam ini juga menuntut kewaspadaan terhadap lobi efektif harus disertai akuntabilitas, data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan agar bantuan terdistribusi adil.
Di sinilah peran perangkat daerah BPBD, dinas terkait, serta mekanisme transparansi publik tidak boleh kendor. Pendekatan Mualem akan maksimal bila diikuti oleh laporan berkala, keterbukaan penggunaan anggaran, dan melibatkan elemen masyarakat serta akademisi untuk verifikasi kebutuhan teknis.
Data awal distribusi anggaran dan alur penyaluran perlu dijadikan dasar penilaian kinerja sehingga klaim keberhasilan bisa diuji dan direplikasi.
Akhir kata, apa yang dilakukan Gubernur Mualem layak dicermati bukan untuk sekadar memberi pujian kosong, melainkan sebagai pelajaran tata kelola bencana:.
Ketegasan lokal, kemampuan bernegosiasi dengan pusat, dan komitmen transparansi membentuk kombinasi yang mampu mempercepat pemulihan.
Dalam situasi krisis, kepemimpinan yang mampu merajut jaringan dukungan dan sekaligus mempertahankan tata kelola yang baik akan menentukan kualitas hidup warga pascabencana.
Jika manuver ini terus diikuti oleh praktik akuntabel dan partisipatif, Aceh bukan hanya akan pulih dari reruntuhan tetapi juga memperkuat kapasitasnya menghadapi bencana di masa depan. Semoga. [red]
Sebelumnya
