DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang awalnya bersifat perdata dapat berkembang menjadi perkara pidana jika ditemukan unsur penipuan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum Eddy O. S. Hiariej menilai tantangan utama penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan terletak pada aparat penegak hukum (APH), melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap perubahan paradigma hukum pidana nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026, berbagai pihak mulai mengkhawatirkan potensi tumpang tindih dalam implementasi dan penegakan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual (KI). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar mengungkap kasus korupsi. Menurutnya, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa efektif pencegahan dilakukan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri kreatif di Indonesia belakangan terus menunjukkan taringnya sebagai sektor yang dinamis dan berkembang pesat. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mendapatkan pengakuan internasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada KUHAP yang baru nanti, jenis putusan pengadilan dan penegak hukum di Indonesia akan bertambah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait Pra Peradilan dan Peninjauan Kembali (PK).