DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerbitan 20 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total konsesi mencapai 44.585 hektare di Aceh menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan, terlebih di tengah kondisi ekologis daerah yang dinilai kian rentan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari WALHI Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, dan Flower Aceh menilai negara masih menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani krisis ekologis yang terus berulang dan menelan korban di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pencabutan izin 28 perusahaan pelanggar pemanfaatan kawasan hutan merupakan implementasi dari konsep ekonomi Prabowonomics yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi, yang akrab disapa Abu Salam, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang yang teridentifikasi bermasalah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) menilai keberadaan perusahaan tambang emas PT Magellanic Garuda Kencana (MGK) di kawasan Woyla, Aceh Barat melanggar aturan dan mengancam keselamatan hidup masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Seruan tegas datang dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM. Ia menegaskan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayahnya harus segera dihentikan. Nada tegas itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 15 Agustus lalu yang menekankan rencana pemerintah menutup seluruh tambang ilegal di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Nagan Raya - Anggota Komisi IV DPR Aceh, Khalid, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menertibkan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang selama ini dinilai tidak terkendali. Desakan ini terutama ditujukan untuk menghentikan praktik penambangan ilegal yang marak di berbagai daerah dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Isu dan Propaganda Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh, Muhammad Ridwansyah, menyoroti pernyataan Hendra Budian, juru bicara calon Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pejabat Gubernur Aceh. Publik Aceh dikejutkan dengan fakta bahwa dalam lima bulan masa jabatan Bustami, sembilan izin usaha pertambangan diterbitkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keputusan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang mengeluarkan sembilan izin tambang selama masa jabatannya dinilai bertentangan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Kritik tersebut disampaikan oleh peneliti kesehatan lingkungan Aceh, Yulizar Kasma.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh kembali tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba), IUP yang dicabut tersebut adalah milik PT Organik Semesta Subur (PT OSS) di Subulussalam, PT Multi Mineral Utama (PT MMU) di Aceh Selatan, dan IUP Minerba milik PT Tambang Indrapuri Jaya (PT TIJ) di Aceh Besar. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat Aceh (KRA) melakukan aksi menuntut pemerintah untuk mencabut izin PT Beri Mineral Utama (BMU) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (24/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh dengan tegas meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk tidak mengeluarkan izin pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang. 

Koalisi NGO HAM Aceh berpendapat bahwa langkah ini penting untuk melindungi masyarakat setempat serta keberlanjutan lingkungan hidup yang masih alami.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 15 perusahaan menjelang Nova Iriansyah purna tugas sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pemerintah Aceh mengatakan bahwa izin ini diterbitkan dengan harapan bisa menjadi semangat baru untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh sekitar tambang.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengevaluasi izin tambang di Bumi Serambi Mekkah.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Menanggapi berbagai persoalan pertambangan yang terjadi di Aceh Barat, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Ramli SE menyatakan, pihaknya masih memberi kesempatan kepada perusahaan yang memiliki izin investasi untuk melakukan produksi sebelum diberi tindakan tegas.