Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Soroti Penanganan Kasus LGBT, Minta Aparat Buka Perkembangan Perkara
    Polkum | 1 hari lalu
    Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Soroti Penanganan Kasus LGBT, Minta Aparat Buka Perkembangan Perkara

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh menyoroti keseriusan pelaksanan dan penegakan hukum terkait kasus LGBT di Banda Aceh. setiap Kasus LGBT di Banda Aceh yang tertangkap tidak boleh berlalu tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap komitmen penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

  • Kronik Pemecatan Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh
    Data | 1 hari lalu
    Kronik Pemecatan Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kota menjatuhkan sanksi itu setelah tim pemeriksa menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat. 


    Pemeriksaan disiplin bermula setelah FD diamankan bersama seorang pemuda berinisial AM (22) dalam perkara dugaan jarimah liwath. Sebelum surat keputusan pemberhentian terbit, Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah dua kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena belum lengkap. 

  • Terbukti Langgar Disiplin Berat, Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Dipecat
    Polkum | 2 hari lalu
    Terbukti Langgar Disiplin Berat, Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Dipecat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) FD, mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

    Keputusan tersebut diambil setelah FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk pemerintah kota.

  • Dituding Gelapkan Sertifikat, Notaris Novi Sri Wahyuni Siapkan Upaya Hukum
    Polkum | 10 hari lalu
    Dituding Gelapkan Sertifikat, Notaris Novi Sri Wahyuni Siapkan Upaya Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kuasa hukum notaris Novi Sri Wahyuni, Ruli Riski, membantah tudingan penggelapan sertifikat yang beredar melalui akun TikTok bernama Ibu Ita Khan. Ia menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan telah merugikan nama baik kliennya.

  • Zulkifli Dorong Kepastian Hukum Investasi, Ini Peluang Besar Sabang Jadi Hub Internasional
    Aceh | 12 hari lalu
    Zulkifli Dorong Kepastian Hukum Investasi, Ini Peluang Besar Sabang Jadi Hub Internasional

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menarik investor dan mengoptimalkan potensi Sabang sebagai pusat perdagangan maritim internasional.

  • PERADI Minta Pagar Hukum Kuat dalam RUU Perampasan Aset
    Polkum | 17 hari lalu
    PERADI Minta Pagar Hukum Kuat dalam RUU Perampasan Aset

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - DPN PERADI meminta DPR memperkuat pagar hukum RUU Perampasan Aset untuk melindungi HAM, hak milik, pihak ketiga, dan menjamin proses hukum yang adil.

  • Kemenag Ingatkan Bahaya Nikah Siri, Ini Risiko Hukum bagi Istri dan Anak
    Nasional | 1 bulan lalu
    Kemenag Ingatkan Bahaya Nikah Siri, Ini Risiko Hukum bagi Istri dan Anak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengingatkan masyarakat mengenai risiko perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri. Praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

  • Perpanjangan Suara oleh Advokat
    Opini | 1 bulan lalu
    Perpanjangan Suara oleh Advokat

    DIALEKSIS.COM | Opini - Prinsip “equality before the law” menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan hukum yang adil (Marzuki, 2008). 

  • Wabup Aceh Besar: Kepastian Hukum Penting untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat
    Polkum | 1 bulan lalu
    Wabup Aceh Besar: Kepastian Hukum Penting untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempercepat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah serta sumber daya yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

  • Aceh Dalam Sepekan: Bullying SMAN 3 Masuk Ranah Hukum, APBA-P 2026 Masih Berpolemik
    Aceh | 1 bulan lalu
    Aceh Dalam Sepekan: Bullying SMAN 3 Masuk Ranah Hukum, APBA-P 2026 Masih Berpolemik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan di Aceh sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah, perubahan struktur partai politik, tarik-menarik pembahasan APBA Perubahan 2026, hingga penertiban tambang emas di Kabupaten Pidie.

  • Wali Kota Banda Aceh Kecam Aksi Bullying di SMA Negeri 3, Korban Dapat Pendampingan Hukum
    Aceh | 1 bulan lalu
    Wali Kota Banda Aceh Kecam Aksi Bullying di SMA Negeri 3, Korban Dapat Pendampingan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengecam aksi perundungan dan kekerasan yang dialami seorang siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh.

  • Status Blang Padang, Wali Nanggroe Serukan Penyelesaian Adil Bermartabat Sesuai Historis dan Hukum
    Aceh | 1 bulan lalu
    Status Blang Padang, Wali Nanggroe Serukan Penyelesaian Adil Bermartabat Sesuai Historis dan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan agar penyelesaian status historis dan hukum Lapangan Blang Padang Banda Aceh dilakukan secara adil, bermartabat, serta berlandaskan bukti sejarah, hukum, musyawarah dan semangat menjaga perdamaian.



  • KPK Tangani Proses Hukum, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tetap Kooperatif
    Nasional | 2 bulan lalu
    KPK Tangani Proses Hukum, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tetap Kooperatif

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu yang sedang berkembang.

  • Zona Industri Bakal Ditata, Kemenperin Dorong Kepastian Hukum dan Investasi
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Zona Industri Bakal Ditata, Kemenperin Dorong Kepastian Hukum dan Investasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat penataan zona industri di berbagai daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

  • MPU Nagan Raya Sosialisasikan Fatwa dan Hukum Islam, Bahas Persoalan Keislaman Terkini
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    MPU Nagan Raya Sosialisasikan Fatwa dan Hukum Islam, Bahas Persoalan Keislaman Terkini

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menggelar Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam. Kegiatan tersebut diikuti 45 peserta dan berlangsung selama dua hari.

  • Pemerintah Aceh Pacu Aturan Payung Hukum Rute Kapal Krueng Geukueh-Penang
    Aceh | 2 bulan lalu
    Pemerintah Aceh Pacu Aturan Payung Hukum Rute Kapal Krueng Geukueh-Penang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh tengah mengakselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) guna mempercepat realisasi pembukaan rute pelayaran internasional dari Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, menuju Penang, Malaysia.

  • Dituding Terima Fee Proyek Bencana, Mantan Sekda Aceh Nasir Syamaun Tempuh Jalur Hukum
    Polkum | 2 bulan lalu
    Dituding Terima Fee Proyek Bencana, Mantan Sekda Aceh Nasir Syamaun Tempuh Jalur Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melalui kuasa hukumnya membantah tudingan meminta dan menerima fee sebesar 20 hingga 25 persen dari proyek penanggulangan bencana yang bersumber dari dana transfer ke daerah (TKD).

  • Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga
    Polkum | 2 bulan lalu
    Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

  • Kericuhan 15 Agustus Masuk Proses Hukum, Tiga Perkara Ditangani Polda Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Kericuhan 15 Agustus Masuk Proses Hukum, Tiga Perkara Ditangani Polda Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penanganan hukum terhadap kericuhan pada peringatan 21 tahun Damai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), mulai bergerak. Informasi terbaru menunjukkan sedikitnya tiga perkara sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

  • PBVSI Aceh Tolak Pengambilalihan Pra PORA Voli oleh KONI, Ancam Tempuh Jalur Hukum
    Olahraga | 2 bulan lalu
    PBVSI Aceh Tolak Pengambilalihan Pra PORA Voli oleh KONI, Ancam Tempuh Jalur Hukum

    DIALEKSIS | Banda Aceh - Perseteruan antara Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memasuki babak baru. PBVSI Aceh menolak keputusan KONI Aceh mengambil alih pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Aceh (Pra PORA) cabang bola voli dan mengancam membawa persoalan itu ke jalur hukum.

  • « 1 2 3 4 »