DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan Badan Pengelola Dana Otonomi Khusus Aceh (BPDOA) untuk memperbaiki tata kelola Dana Otsus Aceh ke depan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi melalui dashboard anggaran dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengusulkan agar besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan sebesar 2,5 persen. Usulan tersebut sedang diperjuangkan melalui proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada satu reality check yang semakin relevan dengan perjalanan pembangunan Aceh hari ini: kebutuhan terus naik level, sementara ruang fiskal tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ekonomi harus bergerak lebih cepat, kemiskinan harus ditekan, lapangan kerja diperluas, kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan, infrastruktur diperkuat, dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, di Aceh menjadi momentum penting bagi DPW PKS Aceh untuk memperkuat perjuangan terkait keberlanjutan dana otonomi khusus bagi Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Pasca tsunami, Kinerja BRR dalam rehab-rekon, ditambah akumulasi seluruh bantuan asing pasca tsunami, berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dari 32,60 persen menjadi 26,65 persen di tahun 2007. Disusul oleh rata-rata pengurangan angka kemiskinan sekitar 5,11 persen per tahun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Disela sela waktunya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.H. menyempatkan diri bertemu dengan Dialeksis (17/4/2026) di warung Polem Kopi. Dirinya menekankan pentingnya keseriusan semua pihak dalam mengelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh agar benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, ke depan Aceh membutuhkan sebuah blue print atau master plan pembangunan yang jelas, terukur, dan memiliki kekuatan legalitas sehingga dapat menjadi pedoman lintas pemerintahan, apa pun sosok gubernurnya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Aceh menegaskan komitmennya dalam mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini memasuki fase krusial di tingkat nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI secara tegas mendorong perpanjangan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh selama 20 tahun ke depan, yakni mulai 2028 hingga 2048.

DIALEKSIS.COM | Opini - Dua puluh tahun lalu, negara membuat janji besar kepada Aceh. Janji itu tidak lahir dari ruang seminar atau meja birokrasi, melainkan dari puing-puing konflik bersenjata dan trauma tsunami. MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah kontrak politik antara negara dan rakyat Aceh: bahwa Aceh akan diberi kewenangan khusus, ruang mengatur diri sendiri, dan dukungan fiskal untuk bangkit.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Putra Aceh, Andi HS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI menegaskan bahwa perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk masa depan Aceh. Ia menyampaikan bahwa Otsus yang akan berakhir pada 2027 harus dilanjutkan, karena masih menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menutup ketertinggalan infrastruktur dan pelayanan dasar di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Opini - Saya mencoba memahami dialog antara Diplomat Belanda yakni Van Mook dengan Diplomat Indonesia oleh Charles Tambu mewakili negara Indonesia baru lahir yang berusia dua tahun. Ketika berdiskusi, Van Mook mengklaim Pemerintahan Hindia Belanda itu lebih moderasi dan tata tertib administrasi daripada Republik Indonesia yang baru lahir itu, ia tidak memberikan sesuatu seperti pemerintahan biasa. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dua puluh tahun sudah sejak peluru terakhir berhenti ditembakkan di Tanah Rencong. Kedamaian yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan sehari-hari. Namun, di balik stabilitas yang terjaga, pertanyaan besar masih menggantung: benarkah dana otonomi khusus (Otsus) telah menyembuhkan luka lama Aceh?

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (BEM FEB USK), Afwan Aulia, menyampaikan kritik sekaligus harapan besar kepada Pemerintah Aceh terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejak tahun 2008, Aceh menikmati kucuran dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat sebagai kompensasi pascakonflik dan bagian dari implementasi perjanjian damai Helsinki. Namun, dua dekade lebih berjalan, masalah klasik terus berulang: serapan anggaran yang rendah dan munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).