DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak masuknya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 menandai kegagalan serius elite politik Aceh dalam menjaga marwah MoU Helsinki. Padahal kita tahu tidak sedikit uang Aceh habis dalam menyusun kembali draft UUPA agar dapat aplikatif serta memberi manfaat bagi masyarakat Aceh, dalam Fakta ini bukan sekadar soal daftar prioritas legislasi, tetapi sinyal bahwa kepentingan Aceh semakin terpinggirkan dalam percaturan politik nasional. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Zulfikar Muhammad, meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dapat turun tangan memberikan atensi khusus terhadap kematian Imam Masykur (25) warga Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Provinsi Aceh diduga karena disiksa oleh Oknum TNI yang bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pengamat Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia, Zulfikar Muhammad, menyampaikan tiga catatan penting dalam agenda reformasi Kepolisian untuk lembaga Polri yang sudah memasuki usia 77 tahun (1 Juli 1946- 1 Juli -2023).

Adapun catatan penting yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Korp Bhayangkara kata Zulfikar Muhammad yaitu, yang pertama dari segi aspek pelayanan Kamtibmas.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pengamat Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia, Zulfikar Muhammad mempertanyakan sikap Kejari Bireuen yang masih meminta-minta bantuan kepada Pemda Bireuen dalam bentuk Pembangunan Aula, Rehabilitas Gedung, Revitalisasi Gedung yang dilakukan berturut-turut hampir tiap tahun.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Permasalahan konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia yang setiap tahun tidak selesai bahkan cenderung meningkat. Salah satu permasalahan pertanahan yang tidak segera selesai adalah mafia tanah. Sampai dengan 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menangani kurang lebih 248 kasus mafia pertanahan.