DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh, Surya Ananta Basri, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Aceh menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transfer ke daerah (TKD) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah.
TKD meliputi berbagai komponen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Insentif, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa (untuk Aceh, Dana Otsus termasuk bagian penting dari TKD).
Jumlah Dana Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sejak 2023-2025
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan kegiatan pengambilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry yang juga Sekretaris DPD KNPI Aceh, Dr. Danil Akbar Taqwadin, Ph.D, menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) yang selama dua dekade menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang yaitu sebagai perekat stabilitas politik sekaligus pemicu perpecahan dan ketergantungan politik-ekonomi di tingkat lokal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah penting dan mendesak bagi masa depan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bumi Serambi Mekah, untuk bersilaturrahmi dengan para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh, dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) tidak bertentangan dengan hukum. Ia menekankan, sistem ini justru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Forbes DPR/DPD RI gelar pembahasan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang juga aktivis perempuan Aceh, Cut Asmaul Husna, menyoroti absennya nama-nama perempuan dalam daftar undangan rapat revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang digelar hari ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 tanpa kehadiran perempuan menuai kritik tajam dari kalangan pegiat perempuan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Selasa, 21 Oktober 2015 menuai kritik keras dari kalangan aktivis perempuan.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Ketua Umum Persatuan Adat Suku Asal Kerajaan (PASAK) Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menilai rancangan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tengah dibahas Pemerintah Aceh dan DPRA sarat dengan diskriminasi. Ia menegaskan, pembahasan tersebut dilakukan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat hukum adat Gayo yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penegasan itu disampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (2/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, menyoroti berulangnya masalah kelistrikan di Aceh akibat ulah PLN yang dinilai tidak konsisten memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Golkar, Khalid, menilai Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution gagal memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat persatuan bangsa. Hal ini disampaikan Khalid menanggapi aksi Bobby yang memberhentikan truk berplat BL asal Aceh di kawasan Langkat, Sumut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait aksi kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 664 tersangka merupakan orang dewasa dan 295 lainnya anak di bawah umur.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah digodok pemerintah dan DPR disebut-sebut sebagai langkah maju dalam perang melawan korupsi. Namun, di balik optimisme itu, tersimpan pula potensi masalah yang tak kalah serius. Praktisi hukum dan pengacara Hermanto mengingatkan, regulasi ini bisa menjadi pedang bermata dua.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf Manaf, mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus tetap berlandaskan pada semangat dan substansi Perjanjian Damai MoU Helsinki yang ditandatangani pada 2005 silam.