Senin, 29 September 2025
Beranda / /

  • DPR RI Respons Tuntutan Publik 17+8: Enam Keputusan Diumumkan
    Parlemenkita | 23 hari lalu
    DPR RI Respons Tuntutan Publik 17+8: Enam Keputusan Diumumkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi aspirasi publik yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat". Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lembaga legislatif menghasilkan enam poin keputusan yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).

  • Respons Polri soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Kami Tak Anti Kritik
    Nasional | 23 hari lalu
    Respons Polri soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Kami Tak Anti Kritik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri merespons soal 17+8 tuntutan masyarakat yang beberapa diantaranya diajukan untuk lembaganya. Polri menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu menegaskan lembaganya itu tidak anti kritik.

  • Pengusaha Warkop Aceh Dibebaskan dari Tuntutan, Arif Fadillah: Nobar Sudah Bisa Lagi
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Pengusaha Warkop Aceh Dibebaskan dari Tuntutan, Arif Fadillah: Nobar Sudah Bisa Lagi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 15 pengusaha warung kopi (warkop) di Aceh akhirnya dibebaskan dari tuntutan hukum oleh platform penyiaran digital Vidio.com terkait dugaan pelanggaran hak siar. Keputusan tersebut diambil setelah proses mediasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif RI pada hari Rabu (31/7/2025).

  • RSU Meuraksa Terlilit Utang, Dewas Dinilai Bebani Rumah Sakit
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    RSU Meuraksa Terlilit Utang, Dewas Dinilai Bebani Rumah Sakit

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Universitas Syiah Kuala, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti persoalan tata kelola dan struktur pengawasan di RSU Meuraksa Banda Aceh, terutama terkait keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) yang dinilai tidak proporsional dalam hal kapasitas maupun etika kepatutan anggaran.

  • Empat Pulau Aceh Dipindahkan ke Sumut, Masyarakat Tuntut Presiden Bertindak!
    Polkum | 3 bulan lalu
    Empat Pulau Aceh Dipindahkan ke Sumut, Masyarakat Tuntut Presiden Bertindak!

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memindahkan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara memicu kemarahan warga Aceh. Zulfan, yang dikenal luas dengan nama James NKRI, mewakili suara masyarakat sipil Aceh dalam menyuarakan protes keras terhadap kebijakan ini.

  • Perayaan May Day 2025 di Monas: 200.000 Buruh Serukan Enam Tuntutan Reformasi Ketenagakerjaan
    Nasional | 4 bulan lalu
    Perayaan May Day 2025 di Monas: 200.000 Buruh Serukan Enam Tuntutan Reformasi Ketenagakerjaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebanyak 200.000 buruh dari berbagai serikat pekerja memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Aksi damai yang digagas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyuarakan enam tuntutan utama yang menjadi sorotan publik, mulai dari penghapusan sistem outsourcing hingga pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

  • Kenaikan PPN 12%, Ratusan Mahasiswa Demo DPRK Lhokseumawe
    Aceh | 8 bulan lalu
    Kenaikan PPN 12%, Ratusan Mahasiswa Demo DPRK Lhokseumawe

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ratusan mahasiwa Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe menggelar aksi demo di depan Gedung DPRK Lhokseumawe, setelah ditetapkan pajak penambahan nilai (PPN) 12 persen berlaku untuk barang mewah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis (2/1/2025).

  • Kasus Dugaan Tipikor PPJ Lhokseumawe, Penasihat Hukum Nilai Tuntutan JPU Sangat Ambigu
    Polkum | 1 tahun lalu
    Kasus Dugaan Tipikor PPJ Lhokseumawe, Penasihat Hukum Nilai Tuntutan JPU Sangat Ambigu

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sidang lanjutan dugaan Tindak Pidana Korupsi Insentif atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (29/7/2024). Sidang yang mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum para terdakwa dipimpin oleh ketua majelis hakim yang diketuai Dr Teuku Syarafi SH MH dan hakim anggota R Deddy Harryanto SH MHum serta Heri Alfian SH MH.

  • Kisruh Internal KONI Aceh Timur, Dinamika dan Tuntutan Restoratif
    Polkum | 1 tahun lalu
    Kisruh Internal KONI Aceh Timur, Dinamika dan Tuntutan Restoratif

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebuah kekisruhan menimpa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Timur, menyisakan pertanyaan tentang kestabilan internal dan tuntutan penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dan restoratif.

« 1 2 »

bpka - maulid