DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Aktivis lingkar tambang di Aceh Timur, Muhammad Nuraqi, meminta pemerintah memperjelas mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil produksi sumur minyak rakyat setelah adanya kerja sama penjualan minyak dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Kekayaan alam Aceh terus dikeruk. Batu bara dan berbagai mineral diangkat dari perut bumi, diolah, lalu diperdagangkan. Aktivitas ekonomi bergerak, investasi mengalir, dan perusahaan memperoleh keuntungan. Namun, ada satu pertanyaan yang tak kalah penting: ketika cadangan tambang habis, apa yang tersisa untuk masyarakat Aceh?
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis lingkungan Aceh, T.M. Zulfikar, menilai legalisasi tambang rakyat dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar regulasi yang jelas, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas definisi dan batasan tambang rakyat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Aceh membantah pernyataan Ketua Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA), Muhammad Nur, yang menyebut tambang rakyat di Aceh tidak memiliki lokasi yang dapat diberikan izin karena mayoritas berada di kawasan terlarang untuk aktivitas pertambangan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto menegaskan bahwa penyamaan antara penambang rakyat dan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kekeliruan yang dapat merugikan masyarakat kecil.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Aceh, Ir. Joni R. Ahmad, S.T., M.T., Ph.D, menilai persoalan pertambangan rakyat tidak bisa terus-menerus dilihat hanya dari sisi pelanggaran hukum, penertiban, atau kerusakan lingkungan.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh, Khairul Abrar IH, menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait legalisasi penambangan rakyat yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah nyata di lapangan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto buka-bukaan dan mengatakan bahwa ada keterlibatan sejumlah pejabat TNI-Polri dalam bisnis pertambangan yang merusak lingkungan. Khususnya pertambangan timah yang berasal dari Bangka Belitung.
Semula, Prabowo mengungkapkan pihaknya tengah fokus menerapkan langkah-langkah konkret untuk menutup kebocoran dari sumber daya alam. Mengingat, praktik pembalakan liar (illegal logging) dan tambang ilegal di Indonesia semakin marak.
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), siap meluncurkan uji jalan program B50 (bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit 50 persen) pada awal Desember 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, menjelaskan secara rinci tata cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh sebagai salah satu langkah pemerintah Aceh untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal dan membuka ruang legal bagi masyarakat agar dapat menambang secara sah, tertib, dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap memegang kendali penuh terhadap dana jaminan reklamasi (jamrek) perusahaan tambang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala (USK), Haqul Baramsyah, yang menilai konsep Tambang Rakyat merupakan langkah positif, asalkan dijalankan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan berizin resmi.
DIALEKSIS.COM | Feature - Pemerintah Aceh mulai menunjukan sikap seriusnya menertibkan tambang emas illegal. Lantas bagaimana dengan setoran ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang selama ini telah mengusik publik?
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Alumni Fakultas Hukum USK asal Kluet Tengah, Henneri SH mendesak Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis dan IUPK PT Pinang Sejati Utama (PSU).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, memimpin rapat teknis penertiban tambang ilegal di Aceh, yang digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Rabu (22/10/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, MM, perwakilan Forkopimda Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Aceh adalah negeri yang sejak ribuan tahun silam dijuluki Suvarnadvipa (Pulau Emas). Sejarah telah membuktikan. Dari mulai Kerajaan Pedir yang merekrut terampil Persia hingga penjelajah Perancis, Agustin de Beaulieu, melihat emas menggumpal di lapisan tanahnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal yang masih marak di berbagai wilayah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Suasana ruang pertemuan di Banda Aceh, Selasa siang (7/10/2025), terasa hangat. Ratusan orang dari berbagai latar belakang mulai dari pemerhati lingkungan, akademisi, pelaku tambang rakyat, tokoh masyarakat, hingga pejabat pemerintah berkumpul dalam satu forum. Mereka datang untuk membedah persoalan lama yang tak kunjung tuntas: tambang ilegal dan peredaran uang gelap di Aceh.