DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh DPRA memantik perhatian luas. Pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli alias Abang Samalanga, langsung menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan soal kewenangan kelembagaan.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Dua puluh tahun sudah rakyat Aceh memilih jalan damai. Dua puluh tahun pula mereka menunggu janji itu ditepati. Kini, momentum revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) hadir sebagai kesempatan sejarah atau justru sebagai pengkhianatan baru yang dibungkus rapi dalam bahasa hukum.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penunjukan Rian Syaf sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh mendapat apresiasi dari sebagian pihak yang menilai ia mampu menerjemahkan visi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, pengangkatan yang bersifat administratif itu belum otomatis menjamin keberhasilan politik di tingkat lokal, kata Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien.
DIALEKSIS.COM | Opini - Perdebatan mengenai Bendera Aceh tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali isu ini mencuat, respons negara sering kali bersifat reaktif, emosional, dan terjebak pada kecurigaan politik, alih-alih dituntun oleh nalar ketatanegaraan. Padahal, dalam negara hukum yang konstitusional, persoalan simbol daerah seharusnya dibaca secara jernih, penulis sering sekali berdiskusi yang menjadi pertanyaan mendasar apa dasar ketatanegaraannya sebenarnya dalam perumusan bendera Aceh? apa batas kewenangan Pemerintah Aceh dalam membentuk bendera Aceh? dan di mana posisi negara dalam konteks menyikapi gesekan-gesekan yang kerap disalahpahami?
DIALEKSIS.COM | Kolom - Pengibaran Bendera Aceh pada 25 Desember 2025 di Lhokseumawe kembali membuka satu pertanyaan mendasar sejauh mana negara khususnya aparat keamanannya benar-benar memahami makna perdamaian di Aceh? Peristiwa ini bukan sekadar soal simbol, melainkan ujian atas kedewasaan negara dalam membaca sejarah dan mengelola keberagaman identitas politik ke-Aceh-an di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DIALEKSIS | Aceh - Akademisi Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Dr. Muhammad Ridwansyah, menegaskan bahwa setiap insiden yang muncul di tengah situasi bencana alam tidak boleh dijadikan ruang provokasi yang berpotensi memecah solidaritas masyarakat. Hal tersebut disampaikannya menanggapi peristiwa pembubaran massa oleh TNI yang membawa bendera Bintang Bulan di Jalan Nasional Banda Aceh - Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, Kamis, 25 Desember 2025.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Bencana banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada akhir tahun 2025 memunculkan polemik terkait peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan bantuan kemanusiaan. Publik dikejutkan oleh tindakan sejumlah prajurit TNI yang mengambil sebagian bantuan untuk korban banjir di Aceh Utara dan mengamankannya di markas Korem 011/Lilawangsa. Pihak TNI, melalui Komandan Korem (Danrem) 011 Kolonel Inf Ali Imran, mengklaim langkah ini bertujuan mencegah penjarahan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) tertentu.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Sebagai kader muda Partai Aceh, tentu kehadiran partai politik lokal di Aceh menjadi harapan anak-anak muda Aceh untuk membawa Aceh dalam bingkai partai politik lokal yang sudah diamanah dari perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Finlandia bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2005. Kesepatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dinyatakan dan ditandatangani dalam kesepakatan Helsinki. GAM sendiri sebelum pengesahan MoU Helsinki dikenal sebagai organisasi separatis di Indonesia yang bertujuan agar Aceh dapat terlepas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan penting bagi kota modern. Bukan hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga ruang bersama yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan sejarah suatu wilayah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan RTH secara adil dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ingin memberikan gagasan bagaimana PT. Pembangunan Aceh (PT. PEMA) sebagai super holding Aceh yang harus direalisasikan pada masa kepemimpinan H. Muzakir Manaf dan H. Fadhulullah selaku pemimpin pemerintahan Aceh 2025-2030.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 menjadi Rp 4,309 triliun setelah sebelumnya ditetapkan Rp 4,446 triliun menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengurangan sebesar Rp 156 miliar ini diputuskan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
DIALEKSIS.COM | Opini - Menurut data terbaru Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, produksi batubara Indonesia pada tahun 2024 mencapai 830,97 juta ton atau 117,04% dari target produksi sebesar 710,00 juta ton.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Muhammad Ridwansyah, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak, menyoroti isu penundaan pelantikan Mualem dan Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini adalah pengalaman berharga yang harus saya tuliskan dan persembahkan untuk rakyat Aceh, bahwa kemenangan Teungku H. Muzakir Manaf dan Fadhulullah, S.E., adalah kehendak rakyat Aceh dengan basis suara murni rakyat untuk pemerintahan Aceh ke depannya.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Rapat perdana yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Aceh Mualem dan Dek Fadh (H. Fadhlullah) pada Rabu, 10 Oktober 2024 Pukul 20.00 s/d selesai di Kantor Demokrat, memberikan isyarat penting bagi rakyat Aceh dan struktur badan pemenangan Aceh setiap kabupaten/kota di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak selalu bernada negatif, kata Muhammad Ridwansyah, dosen Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Selasa, 13 Agustus 2024. Menurutnya, situasi ini justru menjadi cermin kekuatan kandidat (people power) di mata konstituennya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang Pilkada Aceh 2024, isu pembagian kekuasaan atau power sharing menjadi sorotan utama. Seorang akademisi dari Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa menyebut hal ini krusial untuk membangun pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh bersama seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Aceh se-Aceh semakin meneguhkan Aceh berdaulat di bawah bingkai kepentingan nasional Aceh.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Salah satu peristiwa yang menakjubkan di dunia ini adalah peristiwa Referendum Timor Leste (Timor Timur) berhasil pada abad sekarang, bahkan tawaran otonomi khusus dari Pemerintah BJ Habibie ditolak habis-habisan oleh rakyat Timor Timur.
DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini sudah melalui perenungan yang mendalam dan dipahami selama empat hari ketika penulis hadir dalam acara halal bi halal dan silaturahmi Aceh Meupakat-Meuseuraya di Jl. Teungku Meulagu SMEA Premium Rumoh Aceh, Tibang, Banda Aceh pada tanggal 01 Mei 2024.